DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa yang mengatur Kepatuhan Aturan Publik Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Adat. 

Salah satu poin penting dalam fatwa ini, kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar aturan publik dapat berjalan dengan maksimal. Menurut Fatwa MPU ini adalah suatu keharusan demi menegakkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan publik yang berlaku.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa hukum mengenai membangun masjid baru dan merobohkan masjid lama untuk kepentingan umat. 

Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali, mengatakan bahwa fatwa ini dikeluarkan sebagai respons terhadap permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tegas menolak rencana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh untuk merevisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 

Penolakan ini disampaikan melalui surat resmi bernomor 451.7/13 yang ditandatangani langsung oleh Ketua MPU Aceh Barat Daya, Tgk Muhammad Dahlan, S. Ag.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan tausyiah dengan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Produk Halal Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh  - Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) mengeluarkan tausyiah dengan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan dan Kegiatan Keagamaan Lainnya Tahun 1444 H. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan Taushiah MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2023 untuk Pemerintah Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta kembali memfasilitasi pemulangan tiga warga Aceh asal Aceh Utara, Safriyani (44), Ruslan (43) dan Husniar (39).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh belum lama ini mengeluarkan Tausiyah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Calon Penjabat (Pj) Gubernur Aceh dan Bupati/Wali Kota.