Beranda / /

  • Kemenkumham: Penanganan Pengungsi Rohingya tidak Bisa Parsial
    Aceh | 2 bulan lalu
    Kemenkumham: Penanganan Pengungsi Rohingya tidak Bisa Parsial

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), RP Mulya, mengatakan permasalahan dan penanganan imigran Rohingya tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi bersama-sama.

  • Kanwil Kemenkumham Aceh Targetkan Tiga Merek Kolektif Disahkan
    Aceh | 5 bulan lalu
    Kanwil Kemenkumham Aceh Targetkan Tiga Merek Kolektif Disahkan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Aceh berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) guna meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual (KI) di Aceh dan mempersiapkan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia (HKIS) 2024.

  • 5.630 Narapidana di Aceh Diusulkan Dapat Remisi Idulfitri 1445 H
    Aceh | 6 bulan lalu
    5.630 Narapidana di Aceh Diusulkan Dapat Remisi Idulfitri 1445 H

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Untuk Idulfitri tahun ini, diusulkan sebanyak 5.630 dari 7.900 narapidana di Aceh yang mendapatkan remisi khusus lebaran Idulfitri. Dari 5.630 narapidana tersebut, dua orang di antaranya langsung bebas pada hari raya nanti

  • Dukung HaKI, Aceh Besar Terima Penghargaan dari Kemenkumham
    Aceh | 8 bulan lalu
    Dukung HaKI, Aceh Besar Terima Penghargaan dari Kemenkumham

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mendapatkan penghargaan setelah berperan aktif dalam mendukung Program prioritas nasional dibidang merek dan hak cipta tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh. 

  • Istana Sudah Terima Surat Status Tersangka Wamenkumham Eddy Hiariej dari KPK
    Nasional | 10 bulan lalu
    Istana Sudah Terima Surat Status Tersangka Wamenkumham Eddy Hiariej dari KPK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej. Surat itu diterima oleh pihak Setneg dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai penegak hukum yang menangani kasus Eddy Hiariej. 



  • Jadi Tersangka Suap, Wamenkumham Diminta Mundur
    Nasional | 10 bulan lalu
    Jadi Tersangka Suap, Wamenkumham Diminta Mundur

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengacara Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, Deolipa Yumara mendesak Edward Omar Sharif Hiariej atau yang akrab disapa Eddy Hiariej agar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham).

  • KPK Tetapkan Wamenkumham Edward Omar Hiariej Sebagai Tersangka Suap
    Berita | 11 bulan lalu
    KPK Tetapkan Wamenkumham Edward Omar Hiariej Sebagai Tersangka Suap

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menandatangani surat penetapan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap. Surat penetapan tersangka sudah ditandatangani dua pekan lalu. 


    "Penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tandatangani sekitar dua minggu lalu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

  • Pendiri PDA Tgk Muhibussabri Somasi Kanwil Kemenkumham Aceh
    Aceh | 11 bulan lalu
    Pendiri PDA Tgk Muhibussabri Somasi Kanwil Kemenkumham Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Inisiator yang juga pendiri Partai Darul Aceh (PDA) yang semula bernama Partai Daulat Aceh Tgk Muhibbussabri A Wahab menyampaikan somasi dan surat pernyataan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh terkait polemik hukum dan perselisihan yang masih terjadi didalam tubuh PDA.

  • Kisrus Kepengurusan DPP PNA, MA Tolak Kasasi Kanwil Kemenkumham Aceh
    Aceh | 11 bulan lalu
    Kisrus Kepengurusan DPP PNA, MA Tolak Kasasi Kanwil Kemenkumham Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh dan PTUN Medan mengenai pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh (DPP PNA) pada tanggal 27 Desember 2021.



  • Disdukcapil Banda Aceh Raih Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM
    Aceh | 1 tahun lalu
    Disdukcapil Banda Aceh Raih Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh mendapatkan Piagam Penghargaan Atas Peran Aktif dalam Terbentuknya UPTD Percontohan P2HAM dengan Kriteria Lengkap yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »