DIALEKSIS.COM | Jakarta - Posko THR 2024 Kementerian Ketenagakerjaan mulai ditutup pada 18 April 2024. Hingga hari terakhir penutupan, jumlah aduan THR yang masuk sebanyak 1.539 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan sebanyak 965 perusahaan. 

DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengajak semua pihak untuk serius dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Pihaknya pun telah menerbitkan Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 sebagai panduan bagi pengusaha, pekerja/buruh, instansi pemerintah, dan masyarakat umum dalam melakukan pencegahan dan penanganan seksual di tempat kerja.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Kementerian Ketenagakerjaan resmi menutup Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023, per 28 April 2023. Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi, mengatakan, melalui Pengawas Ketenagakerjaan serta Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pihaknya berjanji akan menindaklanjuti seluruh laporan khususnya laporan berupa aduan. 

DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak pemangku kepentingan ketenagakerjaan termasuk dunia usaha untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan tuberkulosis (TBC) di tempat kerja, dengan Indonesia masih memiliki jumlah kasus TBC yang tinggi.

DIALEKSIS.COM | Jantho - Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Bina Lavotas) Kementerian Ketenakerjaan Republik Indonesia, Budi Hartawan dan rombongan kunjungan kerja ke lokasi pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kota Jantho, Jumat (8/4/2022).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang memproses revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) akan membuat pekerja kehilangan jaring pengaman saat terjadi PHK.