Selasa, 01 April 2025
Beranda / /

  • Tatib Baru DPR Disindir Ketua MKMK: Darimana Ilmunya Tatib Mengikat Keluar?
    Polkum | 1 bulan lalu
    Tatib Baru DPR Disindir Ketua MKMK: Darimana Ilmunya Tatib Mengikat Keluar?

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengkritik revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Tatib) yang memberi dirinya kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. 

  • OJK Terbitkan Aturan Perkuat Kelembagaan BPR/BPR Syariah
    Ekonomi | 10 bulan lalu
    OJK Terbitkan Aturan Perkuat Kelembagaan BPR/BPR Syariah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 (POJK 7/2024) tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) untuk mengakselerasi penguatan aspek kelembagaan

  • Dana Desa Tahap Awal Rp229,6 Miliar Telah Disalurkan di Aceh
    Aceh | 1 tahun lalu
    Dana Desa Tahap Awal Rp229,6 Miliar Telah Disalurkan di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebut desa di Aceh telah menyalurkan sebanyak Rp229,6 miliar Dana Desa 2024 tahap awal melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pencegahan stunting hingga ketahanan pangan.

  • BPH Migas: Pertalite Dibatasi Masih Tunggu Revisi Perpres
    Nasional | 1 tahun lalu
    BPH Migas: Pertalite Dibatasi Masih Tunggu Revisi Perpres

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

  • Nasir Djamil Minta Pemerintah Pusat Segera Sahkan Aturan Zakat Pengurang Pajak
    Parlemenkita | 1 tahun lalu
    Nasir Djamil Minta Pemerintah Pusat Segera Sahkan Aturan Zakat Pengurang Pajak

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Forbes yang juga anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil merespons Peraturan Pemerintah (PP) terkait Zakat sebagai faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang yang telah diusulkan oleh Pemerintah Aceh belum disahkan sampai hari ini.

« 1 2 »