DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mempertanyakan komitmen Inspektorat Aceh atas review dan probity audit Inspektorat Aceh terkait pendalaman 33 paket pengadaan barang dan jasa (PBJ) proyek strategis Aceh yang telah disepakati dengan KPK sesuai nomor B/6518/KSP/.00/70-72/10/2024, yang mana seharusnya penyerahan hasil review pada tanggal 08 Oktober 2024.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Partai Buruh akan menggelar aksi massa di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 2 Oktober 2023. Aksi ini dilakukan untuk mengawal pembacaan sidang putusan judicial review Omnibus Law Undang-undang (UU) No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

DIALEKSIS.COM | Dunia - Pemerintah Australia merilis versi publik dari Defense Strategic Review (DSR) baru negara itu. Di dalamnya, Canberra menetapkan agenda untuk reformasi yang ambisius, tetapi perlu, pada postur dan struktur militer. 

DIALEKSIS.COM | Nasional - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiatri meminta Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten atas putusan judicial review pada 2009 di mana sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka.

"MK sendiri saya pikir seharusnya konsisten pada keputusannya sendiri yang menetapkan 'judicial review' pada 2009 dan gugatan-gugatan setelahnya bahwa sistem proporsional terbuka sesuai dengan konstitusi," katanya dalam keterangan tertulis Rabu 4 Januari 2023.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pemohon Dewi Nadya Marani dkk soal judicial review UU Pilkada. Namun demikian, MK memberikan syarat soal siapa saja yang bisa menjadi penjabat gubernur/bupati/wali kota dalam masa transisi 2022/2023 menuju Pilkada Serentak 2024.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Demokrat pada Minggu, (3/10/2021) melakukan konferensi pers ‘Demokrat berkoalisi dengan Rakyat VS Moeldoko berkoalisi dengan Yusril’ yang diwakili oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai politik uang menjadi momok yang harus diwaspadai dalam pemungutan suara ulang (PSU), termasuk di PSU Pilkada 2020.