DIALEKSIS.COM | Nasional - Permasalahan korupsi tetap menjadi tantangan serius bagi Indonesia, dengan ironisnya, kasus korupsi cenderung banyak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati jabatan menengah ke atas (eselon I-IV).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mengapresiasi pelaksanaan Rakor Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH, yang merupakan rangkaian kegiatan penataan kawasan hutan, yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Operasional YLBHI-LBH Banda Aceh Muhammad Qodrat membenarkan bahwa “Pesulap Hijau” seorang pelaku predator seksual yang berkedok Wali Allah di Pidie dijerat dengan Qanun Jinayah, bukan dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) menyatakan, seharusnya kepolisian tidak menggunakan Qanun Jinayah dalam memproses hukum Bakhtiar, alias dukun pesulap hijau yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap pasien perempuan yang berobat padanya di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie. 

Jika anda seorang guru, pernahkah membayangkan menjadi kepala sekolah terpencil? Meninggalkan zona nyaman, kadang meninggalkan anak istri, demi meniti karir, entah berapa lama.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keputusan DPR RI yang telah mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi UU TPKS yang memang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, terutama masyarakat yang pernah menjadi korban kekerasan seksual.

Beberapa point penting yang patut kita apresiasi yang menjadikan UU ini memang ditunggu oleh banyak pihak, karena selama ini kasus-kasus kekerasan seksual seringkali terhenti prosesnya dipeneyidikan kepolisian karenan alasan kurangnya bukti,saksi dan lainnya. Sehingga, menyebabkan beberapa kasus kekerasan seksual itu tidak bisa diproses hukum.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul Putra Mutia menyatakan, kasus kekerasan seksual memang tidak boleh dilakukan upaya damai, karena di UU TPKS tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku tapi juga mengatur bagaimana melindungi korban. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Survei yang dilakukan SETARA dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia menyatakan 75 persen responden setuju proses damai dihilangkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual seperti tertuang dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - UU TPKS yang kini menjadi sebuah perhatian khusus bagi masyarakat terhadap penanganan kasus kekerasan seksual.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akhirnya sah menjadi undang-undang (UU). Pengesahan itu disepakati DPR dalam pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sah sudah RUU TPKS menjadi UU. Dimana sebelumnya, RUU TPKS sendiri menjadi seperti tumpang tindih karena sudah sangat lama berproses sampai menjadi UU.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), Ayu Ningsih mengapresiasi DPR RI yang telah mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Penantian itu sudah ditunggu selama 6 tahun oleh masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Syahrul Putra Mutia meminta agar draft UU TPKS segera dipublikasikan. Permintaan ini diungkapkan agar pihaknya bisa menganalisa muatan produk hukum yang dikeluarkan apakah hasil dari pengawalan masyarakat sipil atau bukan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Selasa (12/4/2022).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akhirnya sah menjadi undang-undang (UU). Pengesahan itu disepakati DPR dalam pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - DPR dan pemerintah menyepakati penambahan lima ayat dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang akan mengatur soal kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Setelah melalui penantian panjang sejak era Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), isu kekerasan seksual akhirnya betul-betul mendapat tempat dalam proses legislasi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya menyatakan sepakat RUU TPKS tidak akan mengatur tentang pidana pemerkosaan dan aborsi karena akan diatur dalam RKUHP dan Undang-Undang Kesehatan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tahun lalu, masyarakat dari kalangan sipil melakukan aksi besar-besaran untuk menolak Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dirasa belum sempurna secara definisi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh �“ Pekan depan, DPR dan Pemerintah akan membahas Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pihak DPR sudah menetapkan Badan Legislasi (Baleg) sebagai alat kelengkapan dewan untuk membahas RUU tersebut.