-
Polkum | 3 hari laluJhon Sitorus: RUU Kejaksaan Berpotensi Jadi Superbodi
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pegiat media sosial Jhon Sitorus mengungkapkan kekhawatirannya atas potensi bahaya yang ditimbulkan oleh Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan.
-
Polkum | 8 hari laluTgk Akmal Abzal: Masih Bernilainya UUPA
DIALEKSIS.COM | Aceh - Rencana pelantikan Gubernur Aceh terpilih Mualem-Dek Fad yang dijadwalkan dilaksanakan pada Rabu, 12 Februari lusa, disambut gembira oleh berbagai pihak. Menurut Tgk Akmal Abzal, pemerhati politik Aceh, langkah ini merupakan wujud penerapan prinsip rule of law yang patut diapresiasi, mengingat tata cara pelantikan kepala daerah di Aceh memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.
-
Nasional | 9 hari laluRevisi UU Minerba, Rektor UMJ Tolak Pemberian Konsesi Tambang untuk Perguruan Tinggi
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Revisi Undang-Undang (UU) Mineral dan Batubara (Minerba) yang tengah dibahas, mengusulkan pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi. Namun, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ma'mun Murod, menilai gagasan tersebut tidak sejalan dengan semangat perguruan tinggi.
-
Aceh | 18 hari laluKetua Yayasan Ubudiyah Resmi Melantik Dr Mutiawati sebagai Rektor UUI
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Yayasan Ubudiyah Indonesia Prof Adjunct Dr Marniati MKes melantik Dr Mutiawati SPd MPd sebagai rektor Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) di Plenary Hall UUI, Kamis (30/1/2025) dan dihadiri oleh para pejabat universitas serta civitas akademika UUI.
-
Pemerintahan | 20 hari laluPelantikan Kepala Daerah Terpilih di Aceh Dilaksanakan 10 Februari 2025
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar pada 6 Februari 2025.
-
Opini | 29 hari laluDeterminan Sekda Aceh?
DIALEKSIS.COM | Opini - Artikel ini akan membahas determinan (faktor penentu) Sekretaris Daerah Aceh yang diatur Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait bagaimana persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekda Aceh di Pemerintahan Aceh yang akan didefinitifkan pada tanggal 7 Februari 2025 mendatang.
-
Dunia | 30 hari laluTikTok telah offline di AS
DIALEKSIS.COM | Dunia - TikTok telah offline di AS, beberapa jam sebelum undang-undang baru yang melarang platform tersebut mulai berlaku.
-
Polkum | 1 bulan laluDPRK Aceh Selatan: Pelantikan Kepala Daerah Se-Aceh Harus Sesuai UUPA
DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Ketua Komisi I DPRK Aceh Selatan, Firauza Heldin, menegaskan bahwa pelantikan Bupati dan Walikota terpilih di Aceh Selatan harus mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), seiring dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang dijadwalkan mengikuti ketentuan tersebut.
-
Aceh | 1 bulan laluMahkamah Syar’iyah Aceh Catat 650 Permohonan Dispensasi Kawin pada 2024
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mahkamah Syar’iyah Aceh mencatat sepanjang 2024, ada 650 anak di Provinsi Aceh yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.
-
Parlemenkita | 1 bulan laluKomisi III DPR Aceh Kawal CSR Perusahaan, Hanya Dua yang Patuhi Amanah UUPA
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi III DPR Aceh menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan amanah Pasal 159 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).
-
Polkum | 1 bulan laluPelantikan Kepala Pemerintahan Aceh: Mengacu pada UUPA dan Qanun Pilkada
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Daska Azis, memberikan tanggapan terkait tahapan pelantikan hasil Pilkada serentak secara nasional. Meski pelantikan hasil Pilkada serentak nasional dijadwalkan mundur dari Februari ke pertengahan Maret 2025, pertanyaan muncul terkait pelantikan kepala pemerintahan dan kepala daerah di Aceh.
-
Parlemenkita | 1 bulan laluMK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Komisi II DPR-RI: Bahan Revisi UU Pemilu
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Keputusan ini tertuang dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024, yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang MK.
-
Aceh | 1 bulan laluPelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh: Hormati Kekhususan Aceh Sesuai UUPA
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerhati UU Pemerintahan Aceh (UUPA) Aliyul Himan SH menegaskan keberatannya terkait isu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang kabarnya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025 di Jakarta bersama dengan gubernur dan wakil gubernur daerah lain.
-
Polkum | 1 bulan laluPelantikan Mualem - Dek Fadh: Akad di Jakarta, Resepsi di Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - “Sebagai jalan tengah bisa saja prosesi pelantikan dilakukan di dua tempat. Di Jakarta sebagai wujud kebersamaan mendukung Pilkada serentak, dan di Aceh sebagai konsistensi menjalankan UUPA. Anggap saja akadnya di Jakarta, resepsinya di Aceh,” sebut Fauza Andriyadi, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al Washliyah Banda Aceh.
-
Pemerintahan | 1 bulan laluMK Batalkan Presidential Threshold 20 Persen, Pasal 222 UU Pemilu Dinyatakan Inkonstitusional
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak sesuai dengan konstitusi.
-
Pemerintahan | 1 bulan laluPPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Besok, Pemerintah Siapkan Antisipasi
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menetapkan kenaikan dilakukan secara bertahap.
-
Parlemenkita | 1 bulan laluRusyidi Mukhtar Ajak Masyarakat Aceh Kawal Pemerintahan Mualem-Dek Fadh Sesuai UUPA
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, Rusyidi Mukhtar, S.Sos, yang kerap disapa Ceulangiek, mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk turut mengawal jalannya pemerintahan Haji Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah TM Daud (Dek Fadh).
-
Dunia | 2 bulan laluKontroversial, Iran Hentikan Sementara Penerapan UU Berpakaian
DIALEKSIS.COM | Dunia - Dewan Keamanan Nasional Iran telah menghentikan sementara penerapan "undang-undang jilbab dan kesucian" yang kontroversial, yang seharusnya mulai berlaku pada hari Jumat (13/12/2024).
-
Polkum | 2 bulan laluAryos Nivada: Pelantikan Mualem - Dek Fadh Boleh Dipercepat
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan gubernur dan wakil gubernur Aceh bisa saja dipercepat dari jadwal nasional yang ada yaitu tanggal 7 Februari 2025.
-
Pemerintahan | 2 bulan laluMuslim Ayub Dorong Revisi UU Pemerintahan Aceh untuk Perpanjangan Dana Otsus
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Usulan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, yang dijadwalkan berakhir pada 2027.
Berita Populer
![bank Aceh hon](https://dialeksis.com/images/web/2025/02/Screenshot-2025-02-17-at-10.15.08.png)
![dpra](https://dialeksis.com/images/web/2025/02/Biru-dan-Putih-Modern-Selamat-dan-Sukses-Instagram-Post-(9).jpg)