DIALEKSIS.COM | Aceh - Ahli hukum dan pemerhati kebijakan publik, Dr. M Yasir Putra SH MH, menyoroti absennya Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 - 2029. Menurutnya, hal ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi mencerminkan lemahnya posisi tawar politik Aceh di tingkat nasional.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Tidak masuknya revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 menandai kegagalan serius elite politik Aceh dalam menjaga marwah MoU Helsinki. Padahal kita tahu tidak sedikit uang Aceh habis dalam menyusun kembali draft UUPA agar dapat aplikatif serta memberi manfaat bagi masyarakat Aceh, dalam Fakta ini bukan sekadar soal daftar prioritas legislasi, tetapi sinyal bahwa kepentingan Aceh semakin terpinggirkan dalam percaturan politik nasional. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) menyampaikan kritik tajam setelah revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dipastikan tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Koordinator Program ACSTF, Nina Noviana, menegaskan bahwa Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh harus bertanggung jawab secara moral dan jabatan kepada seluruh masyarakat Aceh atas kondisi ini. ACSTF mendorong adanya evaluasi kinerja perwakilan Aceh di pusat serta langkah solutif agar revisi UUPA tetap dapat diperjuangkan demi kepentingan Aceh ke depan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Absennya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029 menjadi sinyal keras melemahnya posisi tawar politik Aceh di tingkat pusat.

DIALEKSIS.COM | Sabang - Tindakan arogan diperlihatkan anggota DPRK Sabang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Siddik Indra Fajar, yang diduga menghalangi sekaligus mengancam wartawan Serambi Indonesia, Aulia Prasetya, saat menjalankan tugas jurnalistik.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan sekaligus silaturahmi bersama para tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, serta perwakilan organisasi pemuda lintas iman di Istana Negara,Jakarta, Senin (01/09/2025). Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keterbukaan, membahas beragam aspirasi masyarakat serta komitmen bersama menjaga persatuan bangsa.

Dengarkan Aspirasi Tokoh Lintas Agama, Prabowo Komit Perjuangkan RUU Perampasan Aset

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya sepakat dengan adanya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal itu untuk mengatur soal royalti musik yang saat ini tengah menjadi polemik di masyarakat. Termasuk soal aturan kewajiban membayar royalti jika memutar lagu dari musik berlisensi di sebuah acara pernikahan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dan perwakilan civitas akademika Aceh, bertemu Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), Prof. Dr. Husni Jalil, SH., MH mengatakan pihaknya terus mematangkan usulan perubahan regulasi yang menjadi landasan hubungan pusat-daerah, termasuk masa depan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

DIALEKSIS.COM | Bandung - Industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) mencatat kinerja gemilang pada triwulan II tahun 2025. Sektor ini tumbuh 5,19 persen (year-on-year), dengan lonjakan tertinggi berasal dari subsektor industri mesin dan perlengkapannya yang melesat hingga 18,75 persen, menjadi yang tertinggi sejak 2012.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mawardi Ismail, salah satu tim ahli perumus draf Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di DPRD Aceh tahun 2006 mendorong urgensi memasukkan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak ke dalam revisi UUPA.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dalam upaya memperluas jangkauan informasi dan menjangkau generasi muda, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) resmi hadir di platform media sosial SnackVideo. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat sejumlah capaian strategis selama periode triwulan II (April - Juni) 2025, mulai dari pembentukan RUU prioritas nasional, penyediaan bantuan hukum, hingga proses naturalisasi empat atlet sepak bola putri.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman mengatakan setelah melewati jalan panjang dan berliku selama dua dekade, revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) akhirnya menemukan momentum kuatnya. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Hukum dan Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kesediaannya untuk membantu sepenuhnya proses perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini sedang diajukan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ke pemerintah pusat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis perempuan Aceh, Cut Farah Meutia, mendesak kepada seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh untuk serius, konsisten, dan transparan dalam mengawal revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang kini sedang digodok pemerintah pusat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon, Marthen Boiliu, menilai Pasal 57 ayat (1) dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena memberikan ruang bagi MK untuk melampaui fungsinya sebagai negative legislator.

DIALEKSIS.COM | Jantho - Setelah tampil dengan sangat memuaskan dalam Presentasi Lomba Desa Wisata Nusantara (LDWN) tahun 2025 secara daring melalui Zoom Meeting pada Juni lalu, kini Gampong (Desa-red) Meunasah Balee, Kemukiman Lampuuk, Kecamatan Lhok'nga, Kabupaten Aceh Besar mendapat kesempatan untuk dinilai pada tahap berikutnya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 391 jemaah haji kelompok terbang (Kloter) BTJ-10 tiba di Aceh. Tiga jemaah dari kloter ini masih dirawat di Arab Saudi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan antara jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. KPU menegaskan akan memberikan masukan dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu yang akan datang.