DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, meminta negara hadir secara adil dan berpihak kepada rakyat dalam menyikapi peristiwa penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap warga di Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, mendesak Kapolri turun tangan memastikan tindak lanjut permintaan pemeriksaan narkoba terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Ia meminta pemeriksaan dilakukan melalui tes urine, rambut, atau metode lain sesuai prosedur hukum.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keputusan pemberian penangguhan penahanan terhadap seorang pria berinisial YS alias Pale yang diduga merupakan ajudan salah satu pimpinan DPRA Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Paralegal sekaligus aktivis perempuan di Aceh, Yulindawati, melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Juru Bicara Pemerintah Aceh terkait polemik Pergub Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Menurutnya, persoalan utama yang sedang dihadapi masyarakat bukan sekadar soal komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa, melainkan kepastian jaminan kesehatan bagi rakyat kecil.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis perempuan Yulindawati menyoroti sebuah kasus yang dinilai mencerminkan ironi dalam penegakan hukum di Indonesia. Perkara yang menimpa Muhammad Alan kini menjadi perhatian publik, setelah korban dugaan perselingkuhan justru berstatus sebagai terlapor dalam kasus pencemaran nama baik.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, mengecam penyelenggaraan FKIJK Aceh Run 2025 yang berlangsung pada 11 Mei 2025 di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, karena dinilai melanggar nilai Syariat Islam dengan menggunakan celana pendek dan busana ketat yang menonjolkan aurat.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh kembali mengalokasikan anggaran hibah kepada sejumlah lembaga vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025 senilai Rp32,179 miliar. Kebijakan ini melanjutkan tren sejak 2017, di mana total hibah yang telah disalurkan mencapai Rp308,3 miliar.