DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aceh telah menerima Dana Otonomi Khusus (DOK) yang sangat besar dari pemerintah pusat selama periode 2008 hingga 2023.

Total dana yang diterima mencapai angka fantastis, yaitu Rp99,957 triliun. Dana ini dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Aceh pasca-konflik dan sebagai upaya perbaikan ekonomi serta sosial wilayah tersebut.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Utara, menangkap oknum Geuchik atau kepala desa di Desa Paya Meudru, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, Muhammad Amri (37) diduga nekat memalsukan tanda tangan untuk cairkan dana desa.

DIALEKSIS.COM | Langsa - Kota Langsa tercepat melakukan pencairan dana desa (DD) untuk tahap II atau menuntaskan tahap akhir se-Provinsi Aceh pada 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru enam Kabupaten/Kota di Aceh yang telah menerima pencairan Dana Desa 2024.

Diantaranya Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Besar, Nagan Raya, dan Kota Banda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Sebanyak 116 dari 609 Gampong di Kabupaten Bireuen mendapat suntikan dana tambahan Alokasi Kinerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 15,5 Miliar bersumber dari APBN.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menanggapi usulan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) ihwal dana desa sebesar 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jelasnya, usulan tersebut tak dapat dimasukkan dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Dr Ir Zulkifli MSi mengatakan untuk tahun 2023, alokasi dana desa yang diluncurkan pusat ke Aceh sejumlah Rp 4,76 triliun.

Sebelumnya pada tahun 2022, Aceh mendapatkan kucuran dana sebanyak Rp 4,67 triliun.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penerimaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh menurun drastis pada tahun 2023 mendatang karena hanya tersisa 1 persen dari dana alokasi umum (DAU) Nasional dari sebelumnya 2 persen.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Padahal baru dilakukan renovasi atau perbaikan pada bulan Juli 2021 tahun lalu, kini proyek pekerjaan lantai jembatan rangka baja Peudada, jembatan lintas provinsi melintasi Medan - Banda Aceh kembali mengalami kerusakan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dikabarkan sebanyak 171 gampong dari 172 desa yang ada di Sembilan kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan pencairan dana desa tahap II tahun 2022. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan total dana desa yang dikucurkan mencapai Rp400,1 triliun sejak 2015 hingga 2021. Jumlahnya terlihat selalu naik setiap tahun.

"Perlu saya ingatkan bahwa penyaluran dana desa sejak 2015 sampai saat ini sudah Rp400,1 triliun," ungkap Jokowi dalam Peluncuran Sertifikat Badan Hukum dan Peresmian Pembukaan Rakornas BUM Desa, Senin (20/12).

Sejak 2015 Sampai 2021, Pemerintah Salurkan Dana Desa Sebesar Rp400,1 Triliun

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap peluncuran Sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi pemicu lahir dan tumbuhnya badan usaha desa di Indonesia. Yasonna berharap terobosan ini turut meningkatkan tata kelola Dana Desa untuk kemajuan masyarakatnya.

Peluncuran Sertifikat Badan Hukum BUMDes sebelumnya dilakukan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas BUMDes 2021 pada Senin (20/12) pagi tadi. Yasonna mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut, bersama sejumlah menteri lainnya.

Menkumham Luncurkan Seritifikat BUMDes Harap Tingkatkan Kemajuan Desa 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berkaitan dengan Anggaran dana desa 2022 yang bersumber dari APBN yang diterima Aceh sebesar Rp 4,6 triliun sedangkan tahun 2021 dana desa Aceh Rp 4,986 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp 300 miliar.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Aceh, Syafriadi menjelaskan pengurangan dana desa itu disebabkan negara masih dilanda pandemi Covid-19.