DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dilansir media dialeksis.com, Rabu (13/11/2024), Illiza Sa’aduddin Djamal, calon wali kota Banda Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tercatat sebagai kandidat terkaya berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis oleh KPK. 

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Calon wali kota Lhokseumawe, telah melaporkan harta kekayaannya lewat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan khusus calon penyelenggara negara, untuk kepentingan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Mereka adalah Azhari, Sayuti Abubakar, Ismail dan Fathani.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah tokoh masuk bursa bakal Calon Gubernur Aceh jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 yang akan digelar pada Rabu, 27 November 2024.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, melaporkan harta kekayaannya mencapai Rp 310,42 miliar. Laporan ini tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor pada 1 April 2024 untuk periode 2023.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ir. H. Nova Iriansyah, M.T. adalah birokrat, politikus dan akademisi. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh dari 5 November 2020 sampai 5 Juli 2022. 

Nova pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 5 Juli 2017 hingga 5 Juli 2018 dan menjabat sebagai Pelaksana tugas Gubernur Aceh dari 5 Juli 2018 hingga 5 November 2020 menggantikan Irwandi Yusuf. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan dan menahan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan Soewardjono sebagai tersangka kasus korupsi.

Destiawan Soewardjono disangka kasus penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020.

DIALEKSIS.COM | Soki - Anak dari pengusaha sawit asal Kalimantan Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam viral setelah kekayaannya melesat naik Rp 1,04 triliun hanya dalam waktu tiga bulan.

Anak Haji Isam diketahui masih berumur 20-an dan ternyata telah memiliki kekayaan yang nilainya fantastis. Kekayaan anak Haji Isam tersebut meningkat sejalan dengan kinerja impresif emiten sawit milik keluarganya.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mendadak viral di jagad media sosial lantaran menjadi pegawai negeri sipil (PNS) yang mendapat tunjangan lebih dari Rp100 juta per bulan. Intip daftar harta kekayaan Suryo Utomo di sini.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - H Bakri Siddiq SE MSi secara resmi menduduki kursi Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh sejak 7 Juli 2022. Ia menggantikan H Aminullah Usman SEAk MM yang telah memasuki masa purna bakti.

Pelantikan dilakukan oleh Pj Gubernur Aceh Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki, di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis, (7/7/2022).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Seorang pejabat tentu memiliki kekuasaan yang besar. Semakin tinggi jabatan maka semakin besar pula godaannya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh yang kini sedang menjabat memiliki masa jabatan yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang baru menjabat 3 bulan hingga 5 tahun lebih. Karena terdapat sebagian kepala dinas hasil dari rotasi yang dilakukan Gubernur Aceh beberapa waktu lalu.

Lantas, berapa harta kekayaan yang dimiliki para Kepala Dinas di lingkungan pemerintah Aceh ini dengan kursi jabatannya masing-masing.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Harta kekayaan Ketua Umum Partai Politik tentu menjadi sorotan masyarakat. Tentu menjadi seorang ketua parpol harus melaporkan harta kekayaan kepada LHKPN ataupun KPK.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ir H Nova Iriansyah MT resmi mengakhiri jabatan sebagai Gubernur Aceh sejak Selasa, 5 Juli 2022, kemarin. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Nova sebagai Gubernur Aceh untuk sisa jabatan 2017-2022.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - KPK dikabarkan menetapkan Ketua BPP HIPMI 2019-2022, Mardani H Maming sebagai tersangka dan mencekalnya bepergian ke luar negeri.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut hingga 6 September 2021, 239 anggota DPR belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).