-
Pemerintahan | 1 hari laluTangani Masalah Pagar Laut, TNI AL dan KKP Evaluasi Cara Terbaik Bantu Nelayan
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bersama sejumlah pejabat tinggi TNI AL melaksanakan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Sakti Wahyu Trenggono guna membahas isu nasional keberadaan Pagar Laut yang belakangan ini menarik perhatian publik bertempat di Kantor KKP Jakarta, Senin (20/1/2025).
-
Nasional | 2 hari laluPolemik Sertipikat HGB, Kementerian ATR/BPN Investigasi Pagar Laut di Tangerang
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Beberapa waktu belakangan, isu mengenai pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten hangat diperbincangkan di media sosial. Teranyar, kawasan pagar laut tersebut disebut telah bersertipikat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan, saat ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan investigasi terkait hal tersebut.
-
Pemerintahan | 3 hari laluTNI AL Bersama Masyarakat Pesisir Bongkar Pagar Laut 30 KM di Tangerang
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dengan berpedoman kepada perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto, TNI AL bersama masyarakat sekitar membongkar pagar laut sepanjang 30 KM yang ditanam di Pesisir Laut Tangerang, Sabtu (18/1/2025).
-
Pemerintahan | 6 hari laluKKP Segel Pagar Laut di Perairan Bekasi
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel kegiatan reklamasi yang sempat diduga sebagai pagar laut di Muara Tawar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi penyegelan dilakukan pada Rabu (15/1/2025) karena kegiatan tersebut diduga tidak dilengkapi izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
-
Polkum | 7 hari laluPolemik Pagar Laut, Polri Sebut Belum Ada Unsur Tindak Pidana
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polemik pagar laut yang terpasang di sejumlah perairan Tangerang dan Bekasi hingga kini masih terus menjadi perhatian. Polri memastikan belum ada unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) disebut sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk menangani permasalahan tersebut.