DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan terus berupaya menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pada periode Januari sampai Juni 2024, Kementerian Perdagangan telah melayani 1.935 laporan konsumen yang terdiri dari pengaduan, pertanyaan, dan informasi.

DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda (LBH GP) Ansor Kabupaten Aceh Tamiang membuka posko pengaduan terkait seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada 2024.

DIALEKSIS.COM | Blangpidie - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Darmansah mengungkapkan Ombudsman RI Perwakilan Aceh hanya menerima 1.184 laporan dari masyarakat selama periode 2020-2023.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan panggilan Sidang untuk mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu, jawaban Teradu dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait/Saksi. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan jemput bola dengan membuka gerai pengaduan langsung di Puskesmas Ulee Kareng Banda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ombudsman RI telah menyelesaikan proses pengaduan 1.400 kepala keluarga warga transmigran di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara terkait hak kepemilikan dan bagi hasil kebun plasma. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus melakukan pembenahan dalam upaya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Salah satunya membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan publik yang belum baik.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty menilai tata kelola Baitul Mal Aceh (BMA) dan juga memberikan beberapa saran untuk berbenah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Banda Aceh kini telah membuka layanan pengaduan online bernama “Go Serse”. 

DIALEKSIS.COM | Makkah - Kementerian Agama membuka diri terhadap kritik dan saran terkait kinerja petugas dan kualitas layanan. Untuk memudahkan, Kemenag telah menyiapkan saluran aduan secara online.

DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara resmi meluncurkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) yang diberi nama “LAPOR! PASEE”, Selasa (28/6/2022) di aula kantor Bupati Aceh Utara. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah MT., memaparkan berbagai strategi dan implementasi pengelolaan pengaduan Pemerintah Aceh, dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sejak dibuka 8 April hingga 3 Mei 2022 Posko THR virtual, Kemnaker telah menerima aduan terkait THR Keagamaan 2022 sebanyak 5589 laporan. Terdiri dari pengaduan online sebanyak 3003 dan 2586 konsultasi online. Untuk pengaduan online sebanyak 54 persen dan 46 persen konsultasi online.

DIALEKSIS.COM| Banda Aceh- Meningkatkan tindak kekerasan dan pelecehan seksual, masih ada yang enggan melaporkan dan dianggap remeh, sehingga daftar korban terus berjatuhan. Untuk membawa mengatasi persoalan ini, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Aceh membuka posko pengaduan.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Partai Nasdem membuka posko pengaduan bagi korban kekerasan atau pelecehan seksual. Rencananya posko akan tersedia di kantor DPW Nasdem di seluruh provinsi di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh meluncurkan Nomor Hotline untuk pengaduan Isi Siaran TV dan Radio. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Aceh menerima 35 berkas pengaduan terkait pelanggaran HAM di Aceh hingga Desember 2021.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Aceh, Sepriady Utama mengatakan dari 35 berkas tersebut, sekitar 50 persen diantaranya telah diselesaikan dengan status pengaduan selesai dan ditutup.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dalam meningkatkan mutu Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK terkait Percepatan Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No. 28/1999, tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.