kip lhok
Beranda / /

  • Kasus Pengelolaan Zakat Aceh Tengah, Penasihat Hukum Tersangka Bantah Delik yang Jerat Kliennya
    Aceh | 7 bulan lalu
    Kasus Pengelolaan Zakat Aceh Tengah, Penasihat Hukum Tersangka Bantah Delik yang Jerat Kliennya

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penasihat hukum dua tersangka perkara dugaan pelanggaran pidana pengelolaan dana zakat pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah membantah terkait pemberitaan di salah satu media online pada Selasa (23/4/2024) kemarin, yang menyebutkan bahwa para kliennya itu diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. 

  • Integritas dalam Pengelolaan POKIR
    Opini | 8 bulan lalu
    Integritas dalam Pengelolaan POKIR

    DIALEKSIS.COM | Opini - Polemik pengalokasian anggaran untuk kegiatan hasil dari pokok-pokok pikiran (POKIR) DPRA untuk RAPBA 2024 belum menemukan titik temu (Serambi Indonesia, 11/12/2023). Akibatnya penetapan APBA 2024 belum dapat dilaksanakan sampai sekarang.

  • Inilah 24 Desa dan Kelurahan Terbaik di Indonesia
    Nasional | 1 tahun lalu
    Inilah 24 Desa dan Kelurahan Terbaik di Indonesia

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada 12 desa dan 12 kelurahan yang menjadi jura regional di seluruh Indonesia. 

    Penghargaan diberikan setelah tim juri yang berasal dari akademisi dan perwakilan K/L melakukan peniliain yang sangat ketat, obyektif, dan jujur. 

  • Majukan Desa, Pengelolaan Dana Diminta Maksimal
    Berita | 1 tahun lalu
    Majukan Desa, Pengelolaan Dana Diminta Maksimal

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh pemangku kepentingan di desa memanfaatkan dana dengan baik. Pengelolaan yang bagus diyakini bisa memajukan daerah itu.

  • Mediasi Gubernur Aceh Gagal, Anggaran Perubahan 2021 Terancam
    Aceh | 3 tahun lalu
    Mediasi Gubernur Aceh Gagal, Anggaran Perubahan 2021 Terancam

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengonfirmasi bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban untuk menyampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBA tahun 2020 yang mendapat penolakan DPRA.