-
Ekonomi | 6 bulan laluOJK Terbitkan Aturan Perkuat Kelembagaan BPR/BPR Syariah
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 (POJK 7/2024) tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) untuk mengakselerasi penguatan aspek kelembagaan
-
Aceh | 9 bulan laluDana Desa Tahap Awal Rp229,6 Miliar Telah Disalurkan di Aceh
DIALEKSIS.COM | Aceh - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebut desa di Aceh telah menyalurkan sebanyak Rp229,6 miliar Dana Desa 2024 tahap awal melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pencegahan stunting hingga ketahanan pangan.
-
Nasional | 10 bulan laluBPH Migas: Pertalite Dibatasi Masih Tunggu Revisi Perpres
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
-
Parlemenkita | 11 bulan laluNasir Djamil Minta Pemerintah Pusat Segera Sahkan Aturan Zakat Pengurang Pajak
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Forbes yang juga anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil merespons Peraturan Pemerintah (PP) terkait Zakat sebagai faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang yang telah diusulkan oleh Pemerintah Aceh belum disahkan sampai hari ini.
-
Aceh | 1 tahun laluKIP Bener Meriah Sosialisasikan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu 2024
DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah, menggelar sosialisasi terkait peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu), Senin (25/9/2023) di aula Setdakab Bener Meriah.
-
Aceh | 2 tahun laluMuazzinah Sebut PMA No.68/2015 Masih Relevan Dilanjutkan, Tapi Butuh Tambahan
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, terdapat beberapa tahapan dalam memilih rektor.
-
Nasional | 2 tahun laluKPU: Verifikasi Administrasi Parpol melalui Video Call Tidak Melanggar Aturan
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024, melalui video call atau panggilan video tidak melanggar aturan.
-
Aceh | 2 tahun laluBerantas Rokok Ilegal, Satpol PP dan WH Aceh Besar Bakal Gelar Razia
DIALEKSIS.COM | Aceh - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Besar bersama kantor Bea Cukai Banda Aceh akan melakukan Razia untuk memberantas peredaran rokok ilegal.
-
Aceh | 2 tahun laluSempurnakan Perbup Sengketa Harta Warisan, Ini Harapan Bupati Tgk Sarkawi
DIALEKSIS.COM | Redelong - Dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati (Perbup) tentang sengketa harta warisan, Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi menggelar kembali diskusi dengan sejumlah unsur dan tokoh ulama, Rabu (6/4/2022) di Aula Pendopo.
-
Aceh | 2 tahun laluBupati Bener Meriah Wacanakan Aturan Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Warisan
DIALEKSIS.COM | Redelong - Dalam rangka masyarakat tidak terpecah belah karena harta warisan, Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi menginisiasi aturan terkait penyelesaian sengketa harta warisan.
-
Dunia | 2 tahun laluTahun 2022, Prancis Berlakukan Kebijakan yang Green Habits
DIALEKSIS.COM | Paris - Pada tahun 2022, Prancis akan mendorong para warganya untuk mengadopsi kebiasaan yang lebih ramah lingkungan dengan memberlakukan serangkaian peraturan baru.
-
Aceh | 3 tahun laluDitunggu Sampai Maret 2022, Buruan ke Samsat Lagi Ada Pemutihan Pajak Kendaraan
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kabar baik buat pemilik kendaraan bermotor yang pajak kendaraannya sudah mati alias kadaluwarsa.
-
Aceh | 3 tahun laluSerikat Pekerja di Aceh Tolak PP Turunan UU Cipta Kerja Tentang Pengupahan
-
Aceh | 4 tahun laluPemkab Bener Meriah akan Keluarkan Perbub Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19
-
Nasional | 4 tahun laluIni Peraturan Baru MA Terkait Pemidanaan Koruptor dan Kategorinya
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Mahkamah Agung, M Syarifuddin baru saja mengeluarkan peraturan baru terkait pemidanaan koruptor yakni pada Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020.
-
Dunia | 5 tahun laluWalikota AS Mengutuk Ancaman Trump, "Mereka Bukan Bidak"
-
Opini | 5 tahun laluMenanti Aturan Baru Akhiri Polemik Transportasi Online