DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam proses tender proyek Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (JJI) Tahun Anggaran (TA) 2024 di Kabupaten Aceh Tamiang. Temuan ini terungkap dalam pemeriksaan kepatuhan terhadap perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan, dan pembayaran proyek tersebut.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Direktur Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSZA) Banda Aceh untuk segera mempublikasikan seluruh rencana kegiatan pengadaan tahun 2024 melalui Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Desakan ini muncul setelah TTI mencatat hanya lima paket pengadaan yang diumumkan RSZA di platform SiRUP, dengan total nilai mencapai Rp 228,42 miliar, sementara sejumlah kegiatan penting belum terlihat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terkait dugaan persekongkolan antara PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh yang memenangkan PT Blitz sebagai pemenang tiga paket tender besar secara bersamaan senilai Rp 148 miliar, masih menjadi tanda tanya publik di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak pihak PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh untuk membatalkan paket tender yang dimenangkan oleh PT Blitz, dengan alasan adanya dugaan permainan dalam proses pemilihan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah proyek di Dinas Kesehatan Aceh diduga mengalami kekurangan volume dan mutu, berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerhati sosial ekonomi, Zamzami Muhammad, memberikan penjelasan menarik mengenai perbedaan mendasar antara proyek dan program, yang sering kali disalahartikan oleh sebagian masyarakat. Menurutnya, banyak orang menganggap program hanyalah proyek yang lebih besar, padahal keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dalam tujuan, dampak, maupun pelaksanaannya.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia kini dilarang melakukan tender dan penandatanganan kontrak untuk kegiatan yang bersumber dari dana transfer daerah pada tahun anggaran 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasruddin Bahar mendesak Bareskrim Polri mengusut tuntas PT Aktifitas Atmosfir, perusahaan katering asal Jakarta, yang menjadi pemenang tender konsumsi PON XXI Aceh-Sumut.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Universitas Syiah Kuala (USK) memberikan klarifikasi terkait persoalan tender proyek pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Blok V tahun anggaran 2024.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - PT. Dharma Perdana Muda, yang ditetapkan sebagai pemenang tender untuk proyek pembangunan Kampus Universitas Malikussaleh (Unimal) Gedung RKU-A dan RKU-B, telah dibatalkan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) menilai penyediaan barang dan jasa melalui e-katalog sebagai salah satu cara melegalkan korupsi. Dengan diperbolehkannya e-katalog, terutama untuk pekerjaan konstruksi, banyak modus e-katalog yang disalahgunakan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - PT. Darma Perdana Muda, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai pemenang tender untuk proyek pembangunan Kampus Universitas Malikussaleh (Unimal) Gedung RKU-A dan RKU-B dengan nilai penawaran Rp.108.990.650.083 dari HPS Rp.127.408.108.000, telah masuk daftar hitam (blacklist) nasional LKPP.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Bupati Aceh Tenggara melalui Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Aceh Tenggara dan Pokja Pemilihan membatalkan tender yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam proses tender.
Selama ini, menurut TTI, banyak aturan yang dilanggar oleh pejabat pemerintah dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memilih dan menetapkan calon penyedia (rekanan).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Aparat Penegah Hukum (APH) baik Kejati Aceh maupun Polda untuk mengusut berbagai Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin.
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Sejumlah kontraktor atau rekanan lokal yang ada di Bireuen terpaksa harus gigit jari pada tahun 2024 ini. Disatu sisi mereka harus membayar pajak perusahaan tiap tahun, di sisi lain mereka harus menanggung beban karena tak mendapatkan pekerjaan di Bireuen.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh mengungkapkan temuan signifikan terkait proyek peningkatan ruas jalan Trieng Gadeng - Batas Bireuen Segmen 2 di wilayah tersebut.
Dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK menemukan adanya kekurangan mutu dan volume senilai Rp 355,8 juta yang menyoroti implementasi proyek yang dilaksanakan oleh PT Bintang Aneshda (BA).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lelang paket pekerjaan KDP Universitas Malikussaleh Gedung RKU-A dan RKU-B dengan pagu anggaran Rp 127,4 miliar resmi dibatalkan.
Pantauan Dialeksis.com di laman lpse, paket tersebut dibatalkan karena ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.
DIALEKSIS.COM | Redelong - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan melelang sembilan paket Tender Dini (Pra DIPA) untuk awal tahun 2024 ini. Lelang pra DIPA ini, merupakan keadaan yang memungkinkan proses pengadaan dapat dilaksanakan mendahului kepastian anggaran sejak proses perencanaan telah dilakukan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar mendesak Kementerian PUPR untuk mencabut kembali Nota Dinas tentang Larangan Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa dari Bank Aceh Syariah (BAS).
Larangan tersebut tertuang dalam nota dinas yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga Nomor 311/No/B5/2023 tentang penolakan jaminan atas pengadaan barang dan jasa seperti jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksana dan jaminan pemeliharaan.