DIALEKSIS.COM | Aceh - Rencana pelantikan Gubernur Aceh terpilih Mualem-Dek Fad yang dijadwalkan dilaksanakan pada Rabu, 12 Februari lusa, disambut gembira oleh berbagai pihak. Menurut Tgk Akmal Abzal, pemerhati politik Aceh, langkah ini merupakan wujud penerapan prinsip rule of law yang patut diapresiasi, mengingat tata cara pelantikan kepala daerah di Aceh memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar pada 6 Februari 2025. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Artikel ini akan membahas determinan (faktor penentu) Sekretaris Daerah Aceh yang diatur Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait bagaimana persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekda Aceh di Pemerintahan Aceh yang akan didefinitifkan pada tanggal 7 Februari 2025 mendatang. 

DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Ketua Komisi I DPRK Aceh Selatan, Firauza Heldin, menegaskan bahwa pelantikan Bupati dan Walikota terpilih di Aceh Selatan harus mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), seiring dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang dijadwalkan mengikuti ketentuan tersebut. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi III DPR Aceh menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan amanah Pasal 159 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Daska Azis, memberikan tanggapan terkait tahapan pelantikan hasil Pilkada serentak secara nasional. Meski pelantikan hasil Pilkada serentak nasional dijadwalkan mundur dari Februari ke pertengahan Maret 2025, pertanyaan muncul terkait pelantikan kepala pemerintahan dan kepala daerah di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerhati UU Pemerintahan Aceh (UUPA) Aliyul Himan SH menegaskan keberatannya terkait isu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang kabarnya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025 di Jakarta bersama dengan gubernur dan wakil gubernur daerah lain.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - “Sebagai jalan tengah bisa saja prosesi pelantikan dilakukan di dua tempat. Di Jakarta sebagai wujud kebersamaan mendukung Pilkada serentak, dan di Aceh sebagai konsistensi menjalankan UUPA. Anggap saja akadnya di Jakarta, resepsinya di Aceh,” sebut Fauza Andriyadi, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al Washliyah Banda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, Rusyidi Mukhtar, S.Sos, yang kerap disapa Ceulangiek, mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk turut mengawal jalannya pemerintahan Haji Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah TM Daud (Dek Fadh). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan gubernur dan wakil gubernur Aceh bisa saja dipercepat dari jadwal nasional yang ada yaitu tanggal 7 Februari 2025. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Usulan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, yang dijadwalkan berakhir pada 2027.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saiful Bahri, yang akrab disapa Pon Yaya, menyampaikan apresiasi kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atas dimasukkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Beredar surat undangan yang ditujukan kepada Pasangan calon Gubernur Aceh dan wakil Gubernur Aceh dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, untuk menghadiri Penandatanganan Pernyataan Bersedia Menjalankan Butir-Butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Serta Peraturan Pelaksanaannya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Partai NasDem akan menggelar Kongres Ke - III akhir pekan ini. Kongres tersebut akan dilaksanakan di Jakarta Convention Centre (JCC) pada tanggal 25-27 Agustus 2024. Memanfaatkan momentum tersebut, DPW Partai Nasdem Aceh akan merekomendasikan sejumlah agenda strategis terkait kepentingan masa depan Aceh pada kongres.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Salah satu peristiwa yang menakjubkan di dunia ini adalah peristiwa Referendum Timor Leste (Timor Timur) berhasil pada abad sekarang, bahkan tawaran otonomi khusus dari Pemerintah BJ Habibie ditolak habis-habisan oleh rakyat Timor Timur. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (28/3/2024). Dengan disahkannya regulasi baru itu, masa jabatan para kepala desa yang kini sedang menjabat bertambah, digenapkan menjadi delapan tahun. Sebab, pemerintah dan DPR sepakat mengubah masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun.

DIALEKSIS.COM | Opini - Menurut data real count KIP Aceh versi 22 Februari 2024 dari progress 722 dari 1032 TPS dan data yang masuk sudah 69.96% menerangkan bahwa Partai Aceh akan dipastikan menjadi pemenang dan berkuasa kembali setelah 3 priode memimpin parlemen Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis Perdamaian Internasional Juanda Djamal mengatakan momentum Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun ini semestinya menjadi momentum untuk merekonsolidasi politik Aceh dengan menyiapkan kembali agenda-agenda politik strategis yang lebih sesuai dengan perkembangan global, regional dan nasional sehingga cita-cita mewujudkan kemakmuran, kemandirian, kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud nyata.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Fachrul Razi, Senator vokal asal Aceh yang juga ketua komite I DPD RI yang membidangi masalah hukum turut berang dengan dengan kebijakan baru Kementerian ESDM yang melucuti Kewemangan UUPA Menyangkut Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lebih kurang Sudah 17 tahun diberlakukan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai legalitas kekhususan Aceh sekaligus Peneguhan akan pemerintahan mandiri (self government) bagi Aceh. 

Namun hingga kini UUPA masih sebatas cek kosong bagi rakyat Aceh. Pasalnya masih ada sejumlah aturan dalam UUPA yang seharusnya dapat dilaksanakan namun tak kunjung dapat terealisasi ekses belum adanya aturan turunan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pasal pasal dalam UUPA. Padahal aturan turunan tersebut sangat diperlukan bagi kepentingan rakyat Aceh.