DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry yang juga Sekretaris DPD KNPI Aceh, Dr. Danil Akbar Taqwadin, Ph.D, menilai bahwa dana otonomi khusus (Otsus) yang selama dua dekade menjadi tulang punggung pembangunan Aceh, memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang yaitu sebagai perekat stabilitas politik sekaligus pemicu perpecahan dan ketergantungan politik-ekonomi di tingkat lokal.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan langkah penting dan mendesak bagi masa depan Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menyambut baik kehadiran pimpinan dan anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Bumi Serambi Mekah, untuk bersilaturrahmi dengan para akademisi dan tokoh masyarakat Aceh, dalam rangka pembahasan revisi Undang-undang nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.

‎DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dan Forbes DPR/DPD RI gelar pembahasan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus), di Restoran Meuligoe Gubernur Aceh, Senin malam (20/10/2025).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh yang juga aktivis perempuan Aceh, Cut Asmaul Husna, menyoroti absennya nama-nama perempuan dalam daftar undangan rapat revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang digelar hari ini.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Proses pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) 2025 yang akan berlangsung pada Selasa, 21 Oktober 2025 tanpa kehadiran perempuan menuai kritik tajam dari kalangan pegiat perempuan. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rapat pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada Selasa, 21 Oktober 2015 menuai kritik keras dari kalangan aktivis perempuan.

DIALEKSIS.COM | Takengon - Ketua Umum Persatuan Adat Suku Asal Kerajaan (PASAK) Opat Nenggeri Linge, Zam Zam Mubarak, menilai rancangan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang tengah dibahas Pemerintah Aceh dan DPRA sarat dengan diskriminasi. Ia menegaskan, pembahasan tersebut dilakukan tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat hukum adat Gayo yang memiliki sejarah panjang dalam peradaban Aceh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penegasan itu disampaikan dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (2/10/2025).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Politisi PDI Perjuangan asal Aceh, Masady Manggeng, menyoroti berulangnya masalah kelistrikan di Aceh akibat ulah PLN yang dinilai tidak konsisten memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf Manaf, mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) harus tetap berlandaskan pada semangat dan substansi Perjanjian Damai MoU Helsinki yang ditandatangani pada 2005 silam.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh dalam mendorong revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sudah lama menjadi pekerjaan rumah negara. Sejak disahkan hampir dua dekade lalu sebagai turunan langsung MoU Helsinki 2005, undang-undang ini menyimpan sejumlah kelemahan. Banyak pasal multitafsir, benturan dengan aturan sektoral nasional, hingga masalah dana Otonomi Khusus (Otsus) yang kian mendesak.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan elit politik. Menurut Dr. Ainol Mardhiah, M.Si, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh, keberhasilan revisi UUPA justru bergantung pada keterlibatan seluruh lapisan masyarakat Aceh.

DIALEKSIS.COM | Medan - Gagalnya revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas kembali menimbulkan tanda tanya besar. Menurut Budi Ali Mukmin, dosen Universitas Negeri Medan, kegagalan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga menyangkut strategi politik dan cara membingkai isu di level nasional.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk segera mencairkan bonus bagi para atlet peraih medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh–Sumut 2024. Kepastian ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, di Banda Aceh, Sabtu, 13 September 2025.

DIALEKSIS.COM | Analisis - Kabar bahwa revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas menjadi alarm serius bagi masa depan otonomi Aceh. Awalnya tersiar informasi bahwa perubahan UUPA untuk tahun 2025 tidak termasuk dalam prioritas legislasi, yang berarti jika berpegang pada daftar ini, pembahasan RUU tersebut tidak akan dilakukan tahun depan.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Absennya Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam daftar awal Prolegnas Prioritas 2025 sempat memicu keresahan, karena UUPA adalah fondasi utama kekhususan Aceh pasca MoU Helsinki 2005. Namun berkat lobi intensif Forbes Aceh, revisi ini akhirnya masuk sebagai tambahan prioritas legislasi. Meski demikian, keputusan itu baru langkah awal; perjuangan sesungguhnya adalah memastikan pembahasan tuntas hingga pengesahan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi yang lahir dari amanat damai MoU Helsinki ini seharusnya menjadi fondasi utama bagi kekhususan Aceh. Namun, setelah hampir dua dekade berjalan, implementasinya masih menyisakan banyak kelemahan.

DIALEKSIS.COM | Nagan Raya - Kegagalan anggota DPR RI asal Aceh memasukkan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menuai kritik dari masyarakat. Abdi Yusrizal, mantan anggota DPRK Nagan Raya periode 2004-2009, menilai para legislator Aceh di Senayan tidak serius memperjuangkan aspirasi rakyat.