Ketua Umum PB HIMABIR, Jamalul. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Bireuen (PB HIMABIR) menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Aceh yang meluncurkan Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana.
Platform berbasis digital tersebut dinilai sebagai terobosan penting dalam memperkuat tata kelola kebencanaan yang lebih transparan, terintegrasi, dan partisipatif.
Sistem yang dapat diakses publik melalui laman resmi tanggapi.acehprov.go.id itu dirancang untuk mengintegrasikan informasi kejadian bencana, perkembangan penanganan, hingga membuka ruang partisipasi masyarakat secara real time.
Ketua Umum PB HIMABIR, Jamalul, menilai peluncuran dashboard tersebut memiliki relevansi langsung dengan upaya pemulihan pascabencana banjir yang hingga kini masih berlangsung di sejumlah wilayah Aceh.
Ia menegaskan bahwa percepatan pemulihan pascabanjir menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi masyarakat yang masih berjuang memperbaiki rumah, memulihkan usaha, serta mengembalikan aktivitas ekonomi dan pendidikan.
“Pemerintah perlu memastikan distribusi bantuan, perbaikan infrastruktur, hingga dukungan ekonomi berjalan selaras dengan data yang ada di sistem. Jangan sampai teknologi sudah canggih, tetapi implementasinya lambat,” tegasnya kepada media dialeksis.com, Senin, 2 Maret 2026.
Selain itu, Jamalul mendorong pemerintah untuk meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat agar warga mampu memanfaatkan dashboard tersebut, baik untuk melaporkan kondisi, memantau bantuan, maupun memperkuat kesiapsiagaan.
“Dashboard ini akan efektif jika terhubung dengan kerja nyata di lapangan dan dipahami oleh masyarakat. Tujuan akhirnya adalah mempercepat pemulihan dan memperkuat ketahanan Aceh menghadapi bencana,” pungkasnya.
Dalam konteks pemulihan banjir, Jamalul menekankan pentingnya keterpaduan data lintas sektor, mulai dari distribusi logistik, kondisi pengungsian, layanan kesehatan, aktivitas pendidikan, hingga pemulihan sosial-ekonomi warga. Tanpa integrasi tersebut, proses rehabilitasi dikhawatirkan berjalan parsial dan tidak saling terhubung.
“Tantangan terbesarnya adalah memastikan pembaruan data berjalan konsisten dari seluruh kabupaten/kota, serta bagaimana informasi digital ini benar-benar terkoneksi dengan mekanisme operasional di lapangan. Jika tidak, dashboard hanya akan menjadi visualisasi data, bukan alat pengendali kebijakan,” tegasnya.
Selain aspek teknis, PB HIMABIR juga menyoroti pentingnya literasi kebencanaan di tengah masyarakat. Akses terbuka terhadap informasi, menurut Jamalul, tidak otomatis menjamin efektivitas jika warga belum memiliki pemahaman memadai mengenai cara membaca data, melaporkan kondisi aktual, serta memanfaatkan informasi yang tersedia.
“Kami berharap dashboard ini benar-benar dapat dimanfaatkan hingga tingkat gampong sebagai sarana memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat pemulihan pascabanjir. Pemerintah Aceh perlu memastikan sistem ini diiringi dengan edukasi publik, pelatihan komunitas, serta penguatan kapasitas aparat di lapangan,” tutupnya. [nh]
Sebelumnya
