DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Patroli Berbasis Masyarakat (Community Patrol Team/CPT) mencatat sebanyak 1.286 temuan selama menyusuri 404 kilometer jalur hutan kampung di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), Aceh, sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Temuan tersebut meliputi tumbuhan, satwa liar, fitur alami, hingga indikasi kejahatan kehutanan. Hasil patroli lima Lembaga Pengelola Hutan Kampung (LPHK) itu dipaparkan dalam konferensi pers Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA) kepada awak media, Sabtu (22/11/2026).
Manajer Legal dan Advokasi HAkA, Muhammad Fahmi, S.H., mengatakan, hasil patroli tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan, terutama melalui pemantauan langsung terhadap kondisi hutan di sekitar kampung.
Dari total 1.286 temuan, sebanyak 706 merupakan tumbuhan, 306 satwa, 175 fitur alami, 90 temuan nonalami, dan sembilan indikasi kejahatan kehutanan.
"Temuan tumbuhan mencakup berbagai jenis tanaman, termasuk tumbuhan obat dan pohon langka. Sementara untuk satwa, tim mencatat keberadaan melalui jejak dan sarang, seperti sarang orangutan, cakaran beruang, serta jejak harimau dan beruang madu," demikian paparan hasil patroli tersebut yang disampaikan Fahmi.
Patroli melibatkan 104 anggota dari lima tim yang berasal dari kelompok pengelola hutan kampung. Selama sepuluh bulan, mereka menyusuri jalur hutan dengan total panjang mencapai 404 kilometer. Seluruh perjalanan direkam menggunakan GPS untuk memastikan lokasi dan dokumentasi setiap temuan.
Di antara lima kelompok tersebut, LPHK Peteri Pukes di Kampung Mendale, Aceh Tengah, mencatat jumlah temuan terbanyak, yakni 440 temuan. Kelompok ini juga menempuh jalur patroli terpanjang, mencapai 132,88 kilometer, dengan 270 temuan berupa tumbuhan.
Selain mendata keanekaragaman hayati, tim patroli juga menemukan sejumlah indikasi gangguan dan kejahatan kehutanan.
Di wilayah LPHK Bunin, Aceh Timur, tim menemukan jerat harimau pada Agustus 2026. Sementara di wilayah LPHK Lhok Batee Intan, Aceh Barat Daya, ditemukan knalpot mesin pemotong kayu atau senso yang mengindikasikan aktivitas pembalakan liar pada September 2026.
Temuan lainnya tercatat di wilayah LPHK Peteri Pukes, Aceh Tengah. Sepanjang Mei hingga Oktober 2026, tim mengidentifikasi tujuh indikasi pembalakan liar dan pembakaran lahan.
Sementara itu, LPHK Nenggeri Linge di Aceh Tengah mencatat adanya tumpang tindih izin pertambangan pada lahan seluas 52 hektare. Temuan tersebut dikategorikan sebagai persoalan tenurial atau konflik terkait penguasaan dan pemanfaatan lahan.
HAkA menyebutkan, berbagai indikasi pelanggaran dan persoalan kehutanan tersebut menjadi dasar untuk melakukan koordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Polisi Kehutanan, serta aparat penegak hukum guna ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Keterlibatan masyarakat dalam patroli juga membuka ruang partisipasi perempuan dalam perlindungan hutan. Di LPHK Peteri Pukes, LPHK Lhok Batee Intan, dan Kelompok Cendana, perempuan turut melakukan patroli, mendata tumbuhan obat, serta mengoperasikan perangkat GPS, drone, dan aplikasi Avenza Maps.
Setiap kegiatan patroli berlangsung selama lima hari dengan melibatkan lima hingga tujuh anggota. Kegiatan dimulai dari persiapan, pemilihan jalur berdasarkan peta grid, hingga penyusuran kawasan hutan untuk merekam titik koordinat dan mengambil foto setiap temuan.
"Data yang terkumpul kemudian diperiksa kembali sebelum diunggah ke sistem pendataan lembaga. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran serius, tim melakukan koordinasi untuk proses tindak lanjut," ujarnya.
Kepala Desa Padang menyampaikan bahwa keberadaan tim patroli turut memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan.
"Dengan adanya tim CPT, masyarakat tidak lagi melakukan perambahan, menebang pohon, maupun memburu satwa, terutama burung rangkong dan satwa liar lainnya yang dilindungi," ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Bunin. Menurutnya, keberadaan tim patroli membantu masyarakat mengetahui lebih cepat apabila terjadi perambahan atau gangguan terhadap hutan, baik yang dilakukan warga setempat maupun masyarakat dari desa tetangga.
"Kalau ada perambahan atau gangguan terhadap hutan, baik dari masyarakat desa sendiri maupun dari desa tetangga, keberadaan Tim CPT membuat hal tersebut lebih mudah diketahui," tuturnya.
Sebagai informasi, sejak 2018 HAkA telah mendampingi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di 16 desa melalui skema Perhutanan Sosial. Empat di antaranya telah memperoleh izin pengelolaan Hutan Desa selama 35 tahun dari Kementerian Kehutanan, dengan total luas kawasan sekitar 5.000 hektare.