Mahasiswa PMII Kritik Keras Respons Lamban Pemerintah atas Banjir Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Laksamana Malahayati, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Muhammad Afif Irvandi El Tahiry, menilai pemerintah lamban dan cenderung abai terhadap penanganan banjir di Aceh.

Menurutnya, penanganan yang tidak sigap menunjukkan bahwa banjir masih dianggap sebagai peristiwa rutin, tanpa diiringi langkah konkret yang sistematis.

“Yang lebih memprihatinkan, respons dari pemerintah terhadap bencana ini terasa lamban. Seolah-olah banjir adalah peristiwa biasa yang cukup disikapi dengan kata-kata saja, bukan kerja nyata,” tegasnya kepada media dialeksis.com, Sabtu (11/4/2026).

Afif kemudian mengajak masyarakat untuk menoleh ke masa lalu, ketika Aceh berada di bawah naungan Kesultanan Aceh yang dikenal sebagai peradaban besar. Pada masa itu, menurutnya, nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, dan kebijakan berjalan beriringan dalam tata kelola pemerintahan.

Ia mencontohkan peran ulama besar seperti Syekh Abdurrauf As-Singkili dan Nuruddin Ar-Raniry, yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga keseimbangan kehidupan, termasuk hubungan dengan lingkungan.

“Zikir, fikir, dan amal shaleh bukan sekadar konsep, tetapi menjadi sistem hidup yang membentuk tata kelola negeri. Masyarakat Aceh dulu hidup dengan kearifan, menjaga hutan, merawat sungai, dan menata ruang secara seimbang,” jelasnya.

Afif mengaitkan kondisi saat ini dengan peringatan dalam Al-Qur’an, bahwa kerusakan di darat dan laut merupakan akibat dari ulah manusia. Ia menilai banjir yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh kerusakan lingkungan yang terus berlangsung.

“Hutan yang berkurang, sungai yang dangkal, dan pembangunan yang tidak terkendali menjadi faktor utama yang memperparah bencana,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa lemahnya respons pemerintah mencerminkan belum hadirnya pemikiran yang matang dalam pengambilan kebijakan.

Padahal, dalam kaidah fikih disebutkan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. “Jika kebijakan tidak lagi berpihak pada keselamatan masyarakat, maka di situlah kegagalan terjadi,” ujarnya.

Afif juga mengingatkan tentang tanggung jawab kepemimpinan sebagaimana diajarkan dalam Islam, bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, baik di dunia maupun di akhirat.

Ia menilai, kondisi saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan. Menurutnya, berbagai kajian tentang penanggulangan banjir sudah banyak dilakukan, namun belum diimplementasikan secara maksimal.

“Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Hari ini kita melihat keduanya belum berjalan seimbang,” tambahnya.

Sebagai mahasiswa, Afif menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam mengawal kebijakan dan menyuarakan kepentingan masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh elemen untuk kembali menghidupkan nilai-nilai kesadaran yang pernah menjadi fondasi kejayaan Aceh.

“Banjir Aceh hari ini adalah ujian sekaligus peringatan. Jika tidak ada perubahan, maka yang tenggelam bukan hanya rumah warga, tetapi juga nilai dan martabat kita sebagai masyarakat Aceh,” pungkasnya. [nh]