[Foto: For Dialeksis]

Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Mohammad Hasan, yang mendapat kesempatan bicara dalam kesempatan itu mengatakan bahwa sumber daya alam, termasuk sumber daya energi terbarukan yang ada di Aceh, mesti dikelola dengan baik untuk kesejahteraan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Bahwa ada korelasi antara kedaulatan energi dengan ketahanan nasional.

Direktur Eksekutif WALHi Aceh Ahmad Shalihin, mengingat bahwa transisi energi diperlukan, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh energi fosil begitu besar. Oleh karenanya, ia berharap proses transisi energi yang sedang dilakukan pemerintah, tidak mengorbankan lingkungan hidup.

Pj. Bupati Nagan Raya, yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, mengakui bahwa potensi sumber daya alam dan sumber daya energi di Nagan Raya sangat besar. Namun berbanding terbalik, menurutnya, tapi masyarakatnya miskin.

Untuk itu, menurut Otto Syamsuddin Ishak, perlu dilakukan penataan, sehingga tidak terjadi benturan dan dampak terhadap lingkungan secara keseluruhan. 

“Masyarakat Aceh dikenal sangat dinamis. “Dalam konteks transisi energi ini, ESDM mesti mempertimbangkan bagaimana mengelola energi dan masyarakat ini secara bijak dan dinamis. Saya rasa, masyarakat Aceh sangat siap menghadapi transisi energi ini,” ujar Alumni Lemhannas PPSA ini.

Dalam kesempatan itu juga berbicara GM PLN Aceh, Parulian Novriandi, dari akademisi USK Khairil. Dari USK mengusulkan untuk dibuat Dewan Energi Aceh, sebagai bentuk kesiapan Aceh menghadapi transisi energi ini.

“Saat ini, minat masyarakat Aceh menggunakan kenderaan listrik sangat tinggi. Untuk itu, Menyahuti transisi energi ini, PLN Aceh telah menyediakan SPK LU di Banda Aceh. Seterusnya akan ada satu lagi di wilayah Lhokseumawe,” ujar GM PLN Aceh.