Dosen FISIP Universitas Teuku Umar, Cut Asmaul Husna. Foto: doc pribadi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Dosen FISIP Universitas Teuku Umar, Cut Asmaul Husna disapa akrab Ka Cut, menilai percepatan pemulihan pascabencana di Aceh belum sepenuhnya sejalan dengan komitmen yang disampaikan dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra. Menjelang Idul Fitri, ia menyebut masyarakat masih menunggu kepastian kerja yang lebih terstruktur dan berdampak langsung.
“Secara kebijakan, arahnya mulai terlihat. Tapi di lapangan masih ada gap yang cukup tinggi, terutama di Aceh yang mendapat perhatian khusus,” kata Ka Cut, saat dimintai tanggapan, akhir pekan lalu kepada Dialeksis (Minggu, 22/02/2026).
Ia mencatat sejumlah persoalan krusial. Progres pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, menurut dia, belum sebanding dengan jumlah pengungsi. Perbaikan jembatan dan akses menuju desa terdampak juga belum sepenuhnya pulih. Relokasi desa masih terkendala persoalan lahan dan kesiapan teknis. Di sisi lain, pencairan serta realisasi anggaran dinilai belum selalu selaras dengan kebutuhan mendesak warga.
Ka Cut juga menyoroti pembahasan teknis material hunian tetap yang dinilainya kurang prioritas. Dengan tingkat kegempaan Aceh dan Sumatra Barat yang relatif tinggi, ia mengingatkan agar aspek keamanan konstruksi menjadi pertimbangan utama.
Menurut dia, masalah tidak hanya terletak pada teknis lapangan, melainkan juga pada komando dan koordinasi. Pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota disebutnya belum sepenuhnya sinkron.
“Kadang terjadi tumpang tindih kewenangan, kadang justru kosong pengambilan keputusan di lapangan. Ini memperlambat eksekusi meskipun kebijakan sudah diputuskan dalam rapat,” ujarnya.
Ia menilai penanganan bencana besar membutuhkan sumber daya besar manusia, anggaran, infrastruktur fisik, serta data dan informasi yang dikelola dengan manajemen kuat. Hingga kini, menurut dia, pola kerja terstruktur pada fase pemulihan pasca-darurat belum tampak optimal.
“Banyak pihak sudah terlibat, tapi akselerasi masih perlu ditingkatkan. Ini bukan hanya soal hilir, tapi juga hulu,” katanya.
Kepada Dialeksis, Ka Cut mengakui pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Namun, ia menyebut pekerjaan rumah di lapangan masih banyak. Ia mendorong keterbukaan terhadap dukungan dari berbagai pihak guna mempercepat pemulihan.
Belajar dari pengalaman penanganan tsunami dua dekade lalu, kata dia, keterbukaan terhadap bantuan lintas sumber terbukti mempercepat kebangkitan masyarakat. Mengandalkan sepenuhnya pada APBN maupun anggaran daerah, menurutnya, tidak selalu memadai.
“Perlu keberanian membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam masa pemulihan, rekonstruksi, dan rehabilitasi,” ujarnya.
Di penghujung pernyataannya, Ka Cut mengajak semua pemangku kepentingan memperkuat harmonisasi kebijakan dari pusat hingga daerah. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta ketegasan terhadap pelanggaran yang berkontribusi pada kerusakan ekologis di hulu.
“Masyarakat menunggu kepastian. Kerja yang sistematis, efektif, partisipatif, transparan, dan kolaboratif harus benar-benar diwujudkan, bukan hanya dibicarakan dalam rapat,” kata dia.
Sebelumnya
