Penceramah dan dai kondang asal Aceh, Ustaz Amri Fatmi. [Foto: Tangkapan layar media dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penceramah dan dai kondang asal Aceh, Ustaz Amri Fatmi, turut angkat suara menanggapi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di tengah situasi bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @ustazamrifatmi, ia menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap dan respons lembaga legislatif Aceh yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah.
Unggahan tersebut dilihat oleh media Dialeksis.com pada Kamis (12/3/2026). Dalam caption yang ditulisnya, Ustaz Amri Fatmi menilai kinerja DPRA saat ini menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat, terlebih ketika bencana melanda kampung halaman sendiri.
“Kinerja DPRA yang membuat kami semua merasa kecewa berat, apalagi saat musibah melanda negeri kampung halaman sendiri. DPRA harus dibenahi dan diperbaiki! Jangan memperjuangkan maslahat pribadi dan kelompok di DPR!,” tulisnya dalam caption unggahan tersebut.
Dalam postingannya, Ustaz Amri Fatmi juga menampilkan potongan video yang memuat pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai NasDem, Martini, yang sebelumnya melontarkan kritik terhadap minimnya respons lembaga legislatif Aceh dalam upaya pemulihan pascabanjir di sejumlah daerah.
Pernyataan Martini itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRA yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, pada Rabu (11/3/2026). Dalam forum resmi tersebut,
Martini mengungkapkan kekecewaannya karena hingga saat ini belum terlihat langkah nyata dari pimpinan maupun lembaga DPRA untuk menunjukkan keberpihakan anggaran kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor.
“Bayangkan, selama banjir ini saya melihat tidak ada pergerakan dari lembaga DPRA. Kami kecewa. Saya sebagai perwakilan masyarakat dan juga seluruh anggota DPR yang hadir di sini merasa kecewa, karena tidak ada keterpihakan anggaran terhadap korban banjir dan tanah longsor,” ujar Martini dalam rapat paripurna tersebut.
Menurut Martini, sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat, DPRA seharusnya mampu menunjukkan respons yang cepat dan konkret dalam menghadapi kondisi darurat yang dialami masyarakat.
Ia menilai, saat masyarakat sedang menghadapi kesulitan akibat bencana, lembaga legislatif tidak boleh terkesan lamban atau bahkan abai terhadap kebutuhan pemulihan.
Kritik Martini juga menyasar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang menurutnya belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat terdampak bencana.
Ia menilai pengalokasian anggaran harus lebih sensitif terhadap kondisi darurat yang sedang dialami masyarakat di berbagai daerah.
"satu rupiah pun harus berpihak kepada rakyat. APBA itu adalah uang rakyat, bukan warisan pejabat,” tegasnya. [nh]
Sebelumnya
