DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mantan pimpinan DPR Fahri Hamzah meminta Komnas HAM menghentikan kasus tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fahri kemudian mendorong agar polemik tersebut segera diakhiri.

Fahri berpendapat, TWK merupakan bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Karenanya, kata Fahri, alih status pegawai merupakan hal wajar dan telah dilakukan oleh lembaga penegak hukum lain sebagai wujud konsolidasi negara.

"Sudahlah, kalau menurut saya ini adalah fase akhir, jadi biarin saja ini akan berlalu karena negara harus terkonsolidasi. Kalau enggak mau ada ASN terus mau gimana? Hakim, DPR, polisi, jaksa semua ASN, masa ada lembaga sendiri yang enggak boleh pakai ASN," kata Fahri, saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (12/6/2021).

Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini menjelaskan, opini yang menyebut alih status pegawai KPK akan mengurangi independensi lembaga antirasuah adalah opini yang menyesatkan. Bila demikian adanya, lembaga penegak hukum lain tentu berhak menjadi lembaga independen.

"(Ada yang sebut) oh itu supaya independen, kalau gitu semua bikin independen aja, polisi, jaksa, BIN, bikin sendiri, apa enggak kacau republik," ucap Fahri.

Fahri menambahkan, revisi UU KPK juga menjadi bagian dari integrasi KPK dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dia turut mengkritik KPK yang seharusnya menjalankan tugas koordinasi, bukan malah justru berselisih dengan lembaga lain.

"Ini yang mau diintegrasikan oleh sistem jadi perubahan UU ini adalah ikhtiar untuk mengintegrasi KPK dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan mengintegrasi KPK dalam sistem pemerintah dan kenegaraan kita karena selama ini lebih banyak seperti bola liar, kayak LSM, makanya berantem terus sama yang lain. Cicak vs buaya jilid 1, 2, 3, itu enggak bakal selesai, padahal tugasnya (KPK) itu sebenarnya koordinasi. Yang ditugaskan koordinasi malah berantem," kata Fahri.[Beritasatu]