DIALEKSIS.COM | Sinabang - Wakil Bupati Simeulue Nusar Amin S.Pd, Selasa (8/4/2025) melakukan sidak di sejumlah SKPK, untuk memastikan pelayanan kepada warga masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan perubahan batas akhir pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk periode tahun 2024. Batas akhir yang semula dijadwalkan pada 31 Maret 2025, kini diundur menjadi 11 April 2025.

DIALEKSIS.COM | Calang - Mengawali hari pertama kerja usai libur dan cuti bersama Idulfitri 1446 H, Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., dan Wakil Bupati, Muslem D, SE., bersama rombongan melakukan kunjungan ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Selasa (8/4/2025).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menanamkan kesadaran antikorupsi tak melulu harus dilakukan dengan cara yang kaku dan menggurui. Justru, pendekatan kreatif berbasis media visual bisa menjadi senjata ampuh untuk menyampaikan pesan moral dan membangun kesadaran publik. Inilah yang menjadi semangat utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelenggarakan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2025.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara pemerintahan lainnya untuk tidak memberikan atau menerima gratifikasi yang terkait jabatan. Hal ini disampaikan melalui Surat Edaran Ketua KPK No. 7 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melelang 59 kelompok barang atau ‘lot’ objek barang rampasan hasil eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara (PN) untuk tegas menolak dan melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi, pada kesempatan pertama. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam tersangka usai menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada Sabtu (15/3/2025). Penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada Minggu (16/3/2025).

DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Nagan Raya 2025-2029 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Nagan Raya 2026.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Tim redaksi Dialeksis mendapatkan laporan terbaru yang menggugah, data capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Aceh menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Data tersebut mengungkapkan nilai capaian kinerja MCP Aceh sebesar 84,48 pada tahun 2021, meningkat menjadi 92,37 pada tahun 2022, selanjutnya mencapai 94,27 pada tahun 2023 dan akhirnya meroket ke angka 94,74 pada tahun 2024.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkap alasan Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, belum ditahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR. Menurut Setyo, penahanan tersangka masih tertunda karena perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI belum selesai.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 (lima) orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT PE. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang menggunakan atribut media mirip dengan logo KPK, yang beredar di wilayah Maluku Utara. KPK memastikan bahwa media tersebut bukan media milik KPK.

DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Provinsi Aceh, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan sebagai langkah awal penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2026.

 DIALEKSIS.COM | Jakarta - Aliansi BEM NKRI menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (24/2/2025) pukul 10.00 WIB. Aksi ini dilakukan untuk mendesak KPK segera mengusut dugaan penyalahgunaan keuangan negara oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Aceh kembali menerima hibah berupa tanah dan bangunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanah tersebut merupakan hasil rampasan yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Selain Aceh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mendapatkan aset hasil rampasan KPK tersebut.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Farid Ahmad mempunyai harta kekayaan (LHKPN) senilai Rp1,03 triliun.

Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Raffi menyampaikan laporan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Desember 2024.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR dan dugaan merintangi penyidikan Harun Masiku. Pemeriksaan ini mengungkap dua wajah berbeda Hasto, sebelum dan setelah menghadapi penyidik KPK.

DIALEKSIS.COM | Aceh Utara - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berhasil mencatatkan capaian luar biasa dalam kinerja Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024. Berdasarkan hasil yang diumumkan pada awal Januari 2025, Aceh Utara melampaui target indeks 88 dengan perolehan Indeks MCP sebesar 91.

DIALEKSIS.COM | Mataram - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi kebocoran di sektor perizinan tambak udang di NTB akibat rendahnya sinkronisasi data antarinstansi terkait. Hanya sekitar 10 persen tambak di NTB yang tercatat memiliki izin persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut (PKKPR Laut) dan izin lingkungan.