Rabu, 28 Oktober 2026
Beranda / /

  • 15 Desa di Aceh Ini Jadi Pilihan KPK
    Pemerintahan | 6 hari lalu
    15 Desa di Aceh Ini Jadi Pilihan KPK

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 15 desa di Aceh ditetapkan sebagai Percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2026. Penetapan ini menjadi langkah memperluas tata kelola pemerintahan gampong yang terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

  • 15 Desa di Aceh Raih Penghargaan Desa Antikorupsi 2026, Ini Daftarnya
    Pemerintahan | 7 hari lalu
    15 Desa di Aceh Raih Penghargaan Desa Antikorupsi 2026, Ini Daftarnya

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Ibnu Basuki Widodo, menyerahkan penganugerahan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2026 kepada 15 desa dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh, Rabu (21/10/2026).

  • Dorong Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi, Ormawa FISIP UIN Ar-Raniry dan KPK Gelar Dialog Antikorupsi
    Aceh | 8 hari lalu
    Dorong Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi, Ormawa FISIP UIN Ar-Raniry dan KPK Gelar Dialog Antikorupsi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Ar-Raniry berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Sekolah Antikorupsi Aceh (SAKA), dan GeRAK Aceh menggelar dialog antikorupsi, Selasa (20/10/2026).

  • Nusron Absen dari Pemeriksaan, KPK Ungkap Alasan dan Siapkan Panggilan Ulang
    Polkum | 20 hari lalu
    Nusron Absen dari Pemeriksaan, KPK Ungkap Alasan dan Siapkan Panggilan Ulang

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Rabu (7/10/2026). Nusron menyampaikan adanya agenda internal kementerian yang membuatnya berhalangan hadir.

  • Dua Tahun LHKPN Ketua DPRA Belum Terlihat, GAANAS Minta Zulfadhli Klarifikasi
    Polkum | 28 hari lalu
    Dua Tahun LHKPN Ketua DPRA Belum Terlihat, GAANAS Minta Zulfadhli Klarifikasi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gerakan Aksi Anti Korupsi Nasional (GAANAS) menyoroti belum terlihatnya pembaruan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli alias Abang Samalanga, untuk tahun pelaporan 2024 dan 2025.


  • GAANAS Minta KPK Telusuri Pokir DPRA Rp1 Triliun, Ini Empat Tuntutannya
    Nasional | 29 hari lalu
    GAANAS Minta KPK Telusuri Pokir DPRA Rp1 Triliun, Ini Empat Tuntutannya

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gerakan Aksi Anti Korupsi Nasional (GAANAS) melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), khususnya alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang disebut mencapai sekitar Rp1 triliun.

  • Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Intervensi KPK jika Periksa Nusron Wahid
    Polkum | 1 bulan lalu
    Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Intervensi KPK jika Periksa Nusron Wahid

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menghormati independensi KPK dalam menangani kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Termasuk jika KPK perlu memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

  • KPK Tangani Proses Hukum, Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tetap Kooperatif
    Nasional | 1 bulan lalu
    KPK Tangani Proses Hukum, Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tetap Kooperatif

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait isu yang sedang berkembang.

  • KPK Amankan 17 Orang dalam OTT Dugaan Pengurusan HGB di Bogor
    Polkum | 1 bulan lalu
    KPK Amankan 17 Orang dalam OTT Dugaan Pengurusan HGB di Bogor

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek, Selasa (15/9/2026).

  • 308 Miliar Dana Hibah Mengalalir ke Instansi Vertikal di Aceh Sejak 2017, TTI Desak KPK Telusuri
    Polkum | 1 bulan lalu
    308 Miliar Dana Hibah Mengalalir ke Instansi Vertikal di Aceh Sejak 2017, TTI Desak KPK Telusuri

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti penyaluran dana hibah dari pemerintah daerah di Aceh kepada berbagai instansi vertikal. Sejak 2017 hingga 2024, total dana hibah yang diberikan disebut mencapai Rp308,3 miliar.


  • KPK Bongkar Korupsi Jalur Mandiri Unsoed, Rektor hingga Wakil Rektor Jadi Tersangka
    Polkum | 2 bulan lalu
    KPK Bongkar Korupsi Jalur Mandiri Unsoed, Rektor hingga Wakil Rektor Jadi Tersangka

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah.

  • KPK Diminta Turun Awasi Dana Pemulihan Bencana Banjir Aceh Sumatra
    Polkum | 2 bulan lalu
    KPK Diminta Turun Awasi Dana Pemulihan Bencana Banjir Aceh Sumatra

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis dan pengamat sosial politik di Aceh, Muhammad Iqbal, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun langsung ke Aceh untuk mengawasi penggunaan anggaran serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

  • OTT Unsoed: KPK Amankan 14 Orang, Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Didalami
    Nasional | 2 bulan lalu
    OTT Unsoed: KPK Amankan 14 Orang, Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Didalami

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah.

  • KPK Serahkan Aset Rampasan Rp24,3 Miliar ke Kemhan
    Polkum | 2 bulan lalu
    KPK Serahkan Aset Rampasan Rp24,3 Miliar ke Kemhan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dua bidang tanah hasil pemulihan aset tindak pidana korupsi senilai Rp24,3 miliar kini dimanfaatkan untuk mendukung tugas Kementerian Pertahanan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset tersebut kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui mekanisme penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN).

  • KPK Ditantang Bongkar Tiga Sektor Rawan Korupsi di Aceh
    Polkum | 2 bulan lalu
    KPK Ditantang Bongkar Tiga Sektor Rawan Korupsi di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak tidak lagi menjadikan Aceh sekadar daerah pemantauan, tetapi mulai meningkatkan langkah penindakan terhadap sektor-sektor yang dinilai memiliki risiko korupsi tinggi. 

  • KPK Hentikan Penanganan Kasus Korupsi 6 Orang, Siapa Saja?
    Polkum | 2 bulan lalu
    KPK Hentikan Penanganan Kasus Korupsi 6 Orang, Siapa Saja?

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap enam kasus dugaan tindak pidana korupsi selama semester I tahun 2026. 

  • Pemerintah Tutup BUMN tidak Efisien, Hemat Hampir Rp70 Triliun
    Ekonomi | 3 bulan lalu
    Pemerintah Tutup BUMN tidak Efisien, Hemat Hampir Rp70 Triliun

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menertibkan badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak efisien dan terus mengalami kerugian. Hingga Juli 2026, pemerintah disebut telah menutup 240 BUMN bermasalah dan menargetkan penutupan 800 BUMN hingga akhir tahun.

  • Pelayanan MPP Aceh Besar Kian Diminati, 5.813 Pengunjung Selama Juni 2026
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Pelayanan MPP Aceh Besar Kian Diminati, 5.813 Pengunjung Selama Juni 2026

    DIALEKSIS.COM | Kota Jantho - Minat masyarakat memanfaatkan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Aceh Besar terus menunjukkan tren positif. Sepanjang Juni 2026, sebanyak 5.813 warga tercatat memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia di MPP Aceh Besar yang berlokasi di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya.

  • Prabowo Sebut Underinvoicing Ekspor Rugikan Negara hingga Rp15.000 Triliun
    Polkum | 3 bulan lalu
    Prabowo Sebut Underinvoicing Ekspor Rugikan Negara hingga Rp15.000 Triliun

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, melakukan pengungkapan terkait praktik manipulasi laporan ekspor (underinvoicing) yang menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan hingga Rp15.000 triliun selama 34 tahun terakhir.

  • KPK Minta Tambahan Rp726 Miliar untuk 2027, Sahroni Usulkan Rp5 Triliun
    Polkum | 4 bulan lalu
    KPK Minta Tambahan Rp726 Miliar untuk 2027, Sahroni Usulkan Rp5 Triliun

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp762,30 miliar dari total pagu indikatif yang mereka dapatkan sebesar Rp1,23 triliun di tahun 2027.


  • « 1 2 3 4 »