Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah. Foto: Kolase Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Sigli - Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengusut tuntas insiden kekerasan yang terjadi di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Ia menekankan pentingnya pengungkapan fakta secara transparan, objektif, dan menyeluruh agar peristiwa tersebut tidak menyisakan persoalan di tengah masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Sarjani dalam pertemuan koordinasi dengan Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, yang berlangsung di Pendopo Bupati Pidie, Minggu (8/11/2026).
Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, S.H., CPM., menjelaskan pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses pemantauan dan pengumpulan keterangan yang dilakukan Komnas HAM terkait insiden Pulo Keunari.
"Pertemuan ini merupakan bagian dari proses pemantauan dan pengumpulan keterangan yang sedang dilakukan Komnas HAM RI terkait insiden di Pulo Keunari," ujar Andi.
Menurutnya, Komnas HAM tengah menghimpun informasi dari berbagai pihak untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi kejadian, penanganan korban, hingga perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat setelah insiden tersebut.
Dalam pertemuan itu, Sarjani menegaskan bahwa pengungkapan fakta tidak boleh berhenti pada kronologi kejadian semata. Penanganan peristiwa juga diharapkan mampu menjelaskan latar belakang insiden, memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak.
Andi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pidie mendukung proses pemantauan yang dilakukan Komnas HAM. Menurutnya, keterbukaan informasi dan kerja sama seluruh pihak menjadi faktor penting agar penanganan kasus berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip hak asasi manusia.
Ia menilai pengusutan yang menyeluruh diperlukan bukan hanya untuk memberikan kejelasan mengenai peristiwa tersebut, tetapi juga untuk mencegah munculnya ketidakpercayaan dan ketegangan baru di tengah masyarakat.
Andi yang juga mantan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menjelaskan, Komnas HAM menjalankan fungsi pemantauan berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
"Komnas HAM RI sendiri melaksanakan koordinasi berdasarkan kewenangan pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," jelasnya.
Sebelum pertemuan berlangsung, Komnas HAM telah menyampaikan surat koordinasi kepada Bupati Pidie untuk meminta keterangan mengenai proses penanganan bentrokan di Desa Pulo Keunari, termasuk perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.
Koordinasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan insiden dilakukan secara terbuka, akuntabel, serta mengutamakan perlindungan hak-hak warga.
Bupati Sarjani berharap keterlibatan Komnas HAM dapat membantu menghadirkan kejelasan atas peristiwa yang terjadi, sekaligus memastikan kepentingan dan hak para korban mendapat perhatian.
Pemerintah Kabupaten Pidie juga berharap seluruh pihak dapat menahan diri, menjaga suasana tetap kondusif, dan memberikan ruang bagi proses pengungkapan fakta secara objektif.
Bagi Sarjani, penyelesaian insiden Pulo Keunari tidak hanya menyangkut pengungkapan pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga pemulihan rasa aman, kepercayaan masyarakat, dan terjaganya perdamaian di Kecamatan Tiro serta Aceh secara keseluruhan.
Sebelumnya
