Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh. Foto: Arn/Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Aceh - Tren investasi di Aceh menunjukkan sinyal positif pada awal 2026. Berdasarkan tracking data dan olah informasi redaksi Dialeksis dari data realisasi investasi Aceh, nilai investasi pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp1,496 triliun.
Angka tersebut naik dibanding Triwulan I Tahun 2025 yang tercatat sekitar Rp1,489 triliun. Kenaikannya memang masih moderat, yakni sekitar Rp7,10 miliar atau 0,48 persen, namun menjadi indikator penting bahwa iklim investasi Aceh tetap bergerak positif di awal masa pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh.
Duet Mualem-Dek Fadh dilantik pada 12 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025 - 2030. Dalam tahun awal kepemimpinan tersebut, realisasi investasi Aceh sepanjang 2025 mencapai Rp9,003 triliun, atau 94,76 persen dari target investasi sebesar Rp9,5 triliun.
Meski realisasi 2025 masih turun dibanding 2024 yang mencapai Rp9,467 triliun, capaian tersebut tetap menunjukkan kemampuan pemerintah Aceh menjaga arus investasi tetap besar di tengah tantangan fiskal dan ekonomi daerah.
Pada 2025, investasi Aceh masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp8,46 triliun atau 94 persen. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp539,8 miliar atau 6 persen.
Memasuki Triwulan I 2026, dominasi PMDN juga masih kuat. Dari total realisasi Rp1,496 triliun, PMDN menyumbang Rp1,287 triliun atau 86,05 persen, sedangkan PMA tercatat Rp208,67 miliar atau 13,95 persen. Komposisi ini memperlihatkan investasi domestik tetap menjadi tulang punggung ekonomi Aceh, sementara minat investor asing mulai menunjukkan ruang pertumbuhan.
Dari sisi sektor, pola investasi Aceh juga memperlihatkan pergeseran menarik. Sepanjang 2025, sektor perdagangan dan reparasi menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp2,746 triliun atau 30,51 persen. Disusul sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebesar Rp1,452 triliun atau 16,13 persen, serta industri makanan sebesar Rp1,276 triliun atau 14,18 persen.
Namun pada Triwulan I 2026, sektor industri makanan melonjak menjadi sektor terbesar dengan realisasi Rp490,56 miliar atau 32,79 persen. Sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan menyusul dengan nilai Rp286,19 miliar atau 19,13 persen. Berikutnya sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp203,17 miliar atau 13,58 persen, sektor pertambangan sebesar Rp163,69 miliar atau 10,94 persen, serta perdagangan dan reparasi sebesar Rp153,94 miliar atau 10,29 persen.
Perubahan ini menunjukkan bahwa investasi Aceh mulai bergerak ke sektor produktif yang memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan dasar, rantai pasok pangan, hilirisasi, logistik, dan pertambangan. Kondisi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintahan Mualem-Dek Fadh untuk memperkuat arah pembangunan ekonomi berbasis sektor riil.
Dari sisi wilayah, realisasi investasi 2025 tersebar di sejumlah daerah utama. Aceh Tamiang menjadi daerah dengan realisasi tertinggi sebesar Rp1,368 triliun atau 15,2 persen. Kemudian Lhokseumawe sebesar Rp1,061 triliun atau 11,79 persen, Aceh Singkil sekitar Rp889,45 miliar atau 9,88 persen, Nagan Raya sebesar Rp753,32 miliar atau 8,37 persen, dan Aceh Besar sebesar Rp749,93 miliar atau 8,33 persen.
Pada Triwulan I 2026, peta wilayah investasi mulai bergeser. Nagan Raya menempati posisi tertinggi dengan realisasi Rp310,56 miliar atau 20,76 persen. Disusul Aceh Singkil sebesar Rp295,96 miliar atau 19,78 persen, Banda Aceh sebesar Rp197,43 miliar atau 13,20 persen, Langsa sebesar Rp131,34 miliar atau 8,78 persen, dan Aceh Besar sebesar Rp118,03 miliar atau 7,89 persen.
Naiknya posisi Nagan Raya pada awal 2026 memperlihatkan wilayah barat selatan Aceh mulai menjadi salah satu pusat perhatian investasi. Hal ini sejalan dengan dorongan pemerintah daerah untuk membuka ruang investasi yang lebih luas, terutama pada sektor yang berhubungan dengan sumber daya alam, industri, dan penguatan ekonomi lokal.
Dari sisi negara asal investor, sepanjang 2025 Singapura menjadi investor asing terbesar dengan nilai Rp162,43 miliar atau 30,09 persen. Diikuti Seychelles sebesar Rp113,70 miliar atau 21,06 persen, Belgia sebesar Rp79,04 miliar atau 14,64 persen, Republik Rakyat Tiongkok sebesar Rp51,26 miliar atau 9,50 persen, dan Malaysia sebesar Rp36,73 miliar atau 6,80 persen.
Pada Triwulan I 2026, Singapura tetap berada di posisi teratas dengan nilai investasi Rp41,94 miliar atau 20,10 persen. Belgia naik ke posisi kedua dengan Rp37,79 miliar atau 18,11 persen, disusul Malaysia Rp34,03 miliar atau 16,2 persen, Korea Selatan Rp31,22 miliar atau 14,9 persen, dan Seychelles Rp23,46 miliar atau 11,25 persen.
Selain nilai investasi, indikator penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan perbaikan pada awal 2026. Pada Triwulan I 2026, tenaga kerja yang terserap mencapai 2.194 orang, naik dibanding Triwulan I 2025 sebanyak 2.112 orang. Artinya terdapat tambahan 82 tenaga kerja atau naik 3,88 persen.
Data ini menjadi catatan positif bagi pemerintahan Mualem-Dek Fadh. Investasi bukan hanya soal angka modal masuk, tetapi juga terkait penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor produktif, dan distribusi pembangunan ke kabupaten/kota.
Dengan realisasi Rp1,496 triliun pada Triwulan I 2026, Aceh telah mencapai sekitar 15,27 persen dari target investasi 2026 sebesar Rp9,8 triliun. Capaian awal ini memberi ruang optimisme bahwa target investasi tahun berjalan dapat dikejar, sepanjang pemerintah mampu menjaga stabilitas keamanan, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, dan komunikasi yang sehat dengan investor maupun masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadh, tren awal 2026 menunjukkan investasi Aceh tidak berhenti. Sebaliknya, angka pertumbuhan, pergeseran sektor produktif, meningkatnya serapan tenaga kerja, serta munculnya wilayah baru sebagai pusat investasi menjadi tanda bahwa kepercayaan terhadap Aceh mulai terus dijaga dan diperkuat.
Sebelumnya
