DIALEKSIS.COM | Dunia - Penjaga pantai China mengatakan pihaknya memerintahkan kapal penangkap ikan Jepang untuk meninggalkan perairan teritorial negara itu setelah "secara ilegal" memasuki wilayah di sekitar gugusan pulau yang disengketakan di Laut Cina Timur.

Seorang juru bicara penjaga pantai Beijing mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya "mengambil tindakan pengendalian yang diperlukan sesuai dengan hukum, memperingatkan [kapal] dan mengusirnya" selama penyerbuan ke perairan di sekitar Kepulauan Diaoyu, yang disebut Tokyo sebagai Kepulauan Senkaku, pada tanggal 15-16 Oktober.

"Kami mendesak pihak Jepang untuk segera menghentikan semua kegiatan ilegal di perairan ini," kata juru bicara Liu Dejun dalam sebuah pernyataan.

Jepang belum mengomentari insiden terbaru ini di dekat pulau-pulau yang disengketakan.

Tokyo menolak klaim China atas pulau-pulau kecil tak berpenghuni di Laut Cina Timur tetapi di bawahnya diyakini terdapat cadangan minyak dan gas bawah laut yang potensial.

Jepang dan Tiongkok telah terlibat dalam beberapa konfrontasi di perairan yang disengketakan dalam beberapa bulan terakhir.

Pada bulan April, penjaga pantai Tiongkok berhadapan dengan anggota parlemen Jepang yang melakukan kunjungan inspeksi ke daerah tersebut. Para anggota parlemen menghabiskan waktu tiga jam di dekat pulau-pulau tersebut dan menggunakan pesawat nirawak untuk mengamati keadaan sekitar, dalam apa yang disebut Tiongkok sebagai tindakan "pelanggaran dan provokasi".

Pada bulan Juni, Jepang mengajukan protes terhadap Beijing setelah mengatakan kapal-kapal Tiongkok, yang membawa apa yang tampak seperti meriam, memasuki apa yang diklaimnya sebagai perairan teritorial Jepang di sekitar pulau-pulau tersebut.

Tiongkok juga mempertahankan klaim maritim yang luas di Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan beberapa negara Asia Tenggara. Konfrontasi dengan angkatan laut Filipina, khususnya, telah meningkat selama 18 bulan terakhir, menimbulkan kekhawatiran bahwa salah perhitungan dapat menyebabkan pecahnya konflik di wilayah yang disengketakan tersebut.

Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag memutuskan bahwa klaim Beijing atas 90 persen Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional.

Sikap Beijing yang semakin tegas terhadap Taiwan, yang mengakibatkan peningkatan aktivitas militer di perairan di sekitar pulau yang diperintah sendiri tersebut, yang diklaim Beijing sebagai miliknya, juga menjadi perhatian yang semakin meningkat di Jepang. [aljazeera]