Kelompok Houthi di Yaman. Foto: voaindonesia/AP
DIALEKSIS.COM | Internasional - Gelombang serangan Houthi terhadap bandara dan fasilitas minyak Arab Saudi pada Oktober 2026 memiliki akar panjang. Perebutan kekuasaan di Yaman, intervensi militer Saudi, serta perselisihan mengenai akses transportasi dan sumber pendapatan terus membayangi hubungan kedua pihak.
Pada 14 Oktober 2026, Houthi menyatakan akan melanjutkan serangan terhadap bandara dan fasilitas minyak Saudi. Kelompok itu menyebut aksinya sebagai pembalasan atas serangan Saudi di Yaman. Pernyataan tersebut merupakan alasan yang dikemukakan Houthi.
Akar permusuhan itu dapat ditelusuri dari perubahan kekuasaan di Yaman. Catatan Departemen Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian PBB atau DPPA menyebut Houthi bersama unsur militer sekutunya merebut Sanaa pada September 2014, kemudian memperluas penguasaan wilayah.
Pada 26 Maret 2015, koalisi pimpinan Arab Saudi melakukan intervensi militer atas permintaan Presiden Yaman saat itu, Abd Rabbuh Mansour Hadi. Operasi tersebut bertujuan mengembalikan pemerintahan Yaman. Sejak itu, Saudi terlibat langsung dalam perang melawan Houthi.
Reuters mencatat Riyadh juga mengkhawatirkan meluasnya pengaruh Iran dan kekacauan di wilayah perbatasannya. Kepentingan keamanan Saudi itu berhadapan dengan upaya Houthi mempertahankan kekuasaan di Yaman.
Pertempuran sempat mereda setelah gencatan senjata yang dimediasi PBB berlaku pada 2 April 2022. Dalam pernyataan 30 September 2022, Sekretaris Jenderal PBB menyebut enam bulan pelaksanaan kesepakatan tersebut sebagai periode relatif tenang terpanjang sejak perang dimulai.
Namun, ketegangan kembali meningkat pada 13 Juli 2026. Houthi menuduh Saudi menyerang Bandara Internasional Sanaa dan mengancam membalas. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, menyatakan serangan itu mengakhiri periode peredaan ketegangan.
Terdapat perbedaan keterangan mengenai pelaku serangan tersebut. Kementerian Pertahanan pemerintah Yaman yang diakui internasional menyatakan pasukannya menyerang landasan Bandara Sanaa untuk mencegah pesawat Iran mendarat. Pemerintah Yaman tersebut didukung Saudi. Saat laporan Reuters diterbitkan, pihak Saudi belum menanggapi tuduhan Houthi.
Pada hari yang sama, Houthi mengumumkan serangan rudal dan drone ke Bandara Abha di Saudi. Associated Press melaporkan Saree juga memperingatkan maskapai agar menghindari ruang udara Saudi sampai pembatasan terhadap Bandara Sanaa dicabut.
Perselisihan akses bandara memperlihatkan adanya tuntutan konkret di balik serangan. Dalam laporannya berjudul What do the Houthis want?, Financial Times menguraikan tuntutan kelompok tersebut, antara lain akses terhadap pendapatan minyak dan gas Yaman, kebebasan pergerakan melalui pelabuhan serta bandara yang mereka kuasai, dan kompensasi kerusakan perang.
Persoalan ekonomi dan akses transportasi juga tercantum dalam agenda perdamaian PBB. Pada 23 Desember 2023, kantor utusan khusus PBB untuk Yaman mengumumkan komitmen para pihak yang akan dimasukkan ke dalam peta jalan perdamaian.
Isinya mencakup gencatan senjata nasional, pembayaran gaji pegawai sektor publik, dimulainya kembali ekspor minyak, pembukaan jalan, serta pelonggaran pembatasan Bandara Sanaa dan Pelabuhan Hudaydah.
Dukungan Iran menambah dimensi regional konflik tersebut. Dalam laporan 15 Oktober 2026, Reuters mengutip sejumlah pakar yang menilai bantuan dan pelatihan Iran membantu Houthi membangun kemampuan merakit serta mengoperasikan rudal dan drone. Kemampuan itu memperluas jangkauan serangan mereka. Iran, di sisi lain, membantah mempersenjatai Houthi dengan melanggar embargo senjata PBB.
Dampak perang terhadap penduduk Yaman telah berlangsung jauh sebelum eskalasi terbaru. Laporan UNDP Assessing the Impact of War in Yemen: Pathways for Recovery, yang dirilis pada November 2021, memperkirakan konflik akan menyebabkan sekitar 377.000 kematian hingga akhir 2021.
Hampir 60 persen diperkirakan berasal dari dampak tidak langsung, termasuk kekurangan pangan, air, dan layanan kesehatan. Angka tersebut merupakan estimasi pemodelan untuk periode hingga akhir 2021.
Serangan terhadap warga sipil juga mendapat kecaman PBB. Dalam pernyataan 11 Oktober 2026, Sekjen PBB António Guterres mengecam serangan Houthi ke Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Ia menegaskan serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil melanggar hukum internasional serta harus segera dihentikan.
Sebelumnya
