Ilustrasi. Pemerintah Brasil mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) yang memberlakukan tarif baru sebesar 25 persen terhadap sejumlah produk impor asal Brasil. [Foto: nnrglobal.com]
DIALEKSIS.COM | Rio de Janeiro - Pemerintah Brasil mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) yang memberlakukan tarif baru sebesar 25 persen terhadap sejumlah produk impor asal Brasil. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan negaranya akan mengambil langkah timbal balik, termasuk membawa sengketa tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Tarif yang diumumkan Washington itu dijadwalkan berlaku mulai 22 Juli. Namun, sejumlah komoditas strategis seperti kopi, daging sapi, jeruk, jus jeruk, serta komponen pesawat dibebaskan dari kebijakan tersebut.
Dalam pernyataannya, pemerintah Brasil membantah tuduhan AS mengenai praktik perdagangan yang tidak adil. Brasil menyebut sekitar 76 persen produk asal AS masuk tanpa bea masuk pada 2025, sementara tarif efektif rata-rata untuk barang AS hanya 3,1 persen.
Pemerintah Lula menyatakan akan mengaktifkan mekanisme tarif timbal balik sesuai undang-undang nasional serta menempuh jalur penyelesaian sengketa di WTO.
Kebijakan tarif tersebut dinilai janggal karena AS selama ini justru mencatat surplus perdagangan dengan Brasil. Tahun lalu, ekspor AS ke Brasil melampaui impornya hampir 42 miliar dollar AS.
Konfederasi Industri Nasional Brasil menilai tarif baru itu akan menekan ekspor nasional sekaligus meningkatkan ketidakpastian bagi dunia usaha di kedua negara.
Pemerintahan Presiden Donald Trump beralasan tarif diterapkan karena dugaan praktik perdagangan yang tidak adil. Sebelumnya, Trump juga mengaitkan kebijakan serupa dengan proses hukum terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro, sekutunya di Brasil.
Ketegangan dagang ini diperkirakan akan menjadi isu penting menjelang pemilihan presiden Brasil pada Oktober mendatang, ketika Lula diperkirakan berhadapan dengan Senator Flávio Bolsonaro, putra mantan Presiden Jair Bolsonaro. Flávio menyalahkan Lula atas memburuknya hubungan dengan Washington dan menyebut kebijakan pemerintah saat ini telah merugikan Brasil. [AP/Abc news]
Sebelumnya
