Foto: ANTARA/Hasrul Said/sgd
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sikap lebih ketat (hawkish) Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan kenaikan suku bunga dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, upaya meredam tekanan pasar disebut tidak dapat hanya bertumpu pada kebijakan moneter semata.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai fase berikutnya yang ditunggu pelaku pasar adalah respons pemerintah melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan pasar keuangan yang lebih terkoordinasi.
“Bank Indonesia sudah memberikan sinyal yang jelas kepada pasar bahwa stabilitas rupiah adalah prioritas. Kenaikan suku bunga merupakan langkah yang tepat dan diperlukan. Namun setelah ini, pasar akan mulai melihat apakah ada tindak lanjut dari sisi fiskal dan pengelolaan pasar keuangan. BI tidak bisa bekerja sendirian,” ujar Fakhrul, dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, pemerintah dan Kementerian Keuangan selama ini telah menunjukkan kemampuan menjaga momentum pertumbuhan melalui berbagai program pembangunan, percepatan belanja, serta penguatan kapasitas ekonomi nasional. Namun, dinamika global yang semakin kompleks menuntut penyesuaian strategi.
Fakhrul Fulvian mengibaratkan pengelolaan ekonomi seperti mengemudikan kendaraan yang tengah menghadapi tikungan.
“Saat ini ada fase di mana sedikit mengurangi kecepatan bukan berarti menyerah pada target pertumbuhan. Justru itu dilakukan agar kendaraan tetap berada di jalurnya dan bisa kembali berakselerasi setelah tikungan berhasil dilewati,” katanya.
Tekanan terhadap rupiah, perubahan likuiditas global, dan meningkatnya premi risiko internasional dinilai menjadi faktor yang membuat stabilitas perlu lebih diutamakan sebelum kembali mendorong pertumbuhan secara agresif.
Salah satu indikator yang menjadi sorotan pasar, lanjut Fakhrul, ialah struktur kurva imbal hasil (yield curve) obligasi pemerintah Indonesia yang dinilai terlalu datar. Saat ini, imbal hasil obligasi tenor satu tahun dan sepuluh tahun berada di kisaran yang relatif sama, sekitar 6,7 persen.
Menurut teori pasar, kondisi tersebut dianggap tidak lazim karena instrumen jangka panjang semestinya memberikan premi risiko yang lebih tinggi dibanding tenor pendek. “Ketika kedua tenor memiliki imbal hasil yang hampir sama, pasar mulai mempertanyakan mekanisme price discovery yang terjadi,” jelasnya.
Fakhrul menilai pemerintah memang memiliki kepentingan menjaga biaya pendanaan (cost of fund) tetap rendah untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Namun dalam situasi stabilisasi rupiah, terdapat kompromi kebijakan yang perlu dikelola secara realistis.
“Kita harus jujur bahwa menjaga rupiah dan menjaga biaya pendanaan murah secara bersamaan tidak selalu bisa dilakukan dalam waktu yang sama,” ujarnya.
Karena itu, ia memandang pasar obligasi jangka panjang perlu diberi ruang untuk menemukan tingkat imbal hasil yang lebih wajar agar premi risiko Indonesia dapat tercermin secara lebih transparan.
Menurutnya, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi persepsi investor global yang menilai premi risiko Indonesia belum sepenuhnya tercermin pada obligasi tenor panjang.
“Ketika investor melihat rupiah melemah tetapi obligasi jangka panjang tidak memberikan premi tambahan yang memadai, maka insentif untuk menahan aset rupiah menjadi berkurang. Pada akhirnya tekanan berpindah ke pasar valuta asing,” katanya.
Meski demikian, Fakhrul menegaskan normalisasi pasar obligasi bukan berarti membiarkan kenaikan imbal hasil berlangsung tanpa kendali. Yang dibutuhkan, menurutnya, ialah struktur yield curve yang sehat dan mampu merefleksikan risiko, ekspektasi inflasi, serta kebutuhan pendanaan secara terbuka.
“Ini bukan soal memilih antara pertumbuhan atau stabilitas. Yang dibutuhkan adalah urutan yang tepat. Saat ini stabilitas harus diperkuat terlebih dahulu,” ujarnya.
Setelah stabilitas tercapai, ruang untuk kembali mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan, dan menurunkan biaya pendanaan disebut akan terbuka lebih besar.
Fakhrul menilai fase kebijakan ekonomi Indonesia saat ini bukan lagi semata tentang pengetatan moneter, melainkan penguatan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia.
“BI sudah memberikan hawkish stance yang dibutuhkan pasar. Sekarang saatnya pemerintah bergerak melalui komunikasi yang lebih kuat, penyesuaian fiskal yang kredibel, serta normalisasi pasar obligasi,” tutupnya.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi tidak diposisikan sebagai dua tujuan yang saling meniadakan, melainkan membutuhkan sinkronisasi kebijakan agar fondasi ekonomi nasional tetap kuat menghadapi gejolak global.
Sebelumnya
