Peneliti Kebijakan Kelautan dan Perikanan Aceh, Crisna Akbar. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peneliti Kebijakan Kelautan dan Perikanan Aceh, Crisna Akbar, mendesak pemerintah pusat untuk segera memperjelas skema bagi hasil pengelolaan gas bumi dari Blok Andaman yang saat ini dikelola oleh Mubadala Energy. Menurutnya, kepastian tersebut penting agar Aceh memperoleh manfaat yang adil dari salah satu proyek migas terbesar yang ditemukan dalam beberapa tahun terakhir.
Crisna mengatakan, rencana pengaliran gas bumi dari Blok Andaman melalui jaringan pipa nasional menuju kawasan industri di Sumatra dan Pulau Jawa harus dibarengi dengan kejelasan mengenai porsi manfaat yang akan diterima Aceh sebagai daerah penghasil.
“Pemerintah pusat perlu memberikan kepastian terkait skema bagi hasil migas dari Blok Andaman. Aceh harus mengetahui secara jelas manfaat ekonomi yang akan diterima agar dapat menyiapkan strategi pembangunan yang berkelanjutan,” kata Crisna Akbar kepada Dialeksis.com, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, Aceh selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi migas terbesar di Indonesia. Namun, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan akses energi hingga tingginya harga gas elpiji yang menjadi kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
“Paradoks ini harus menjadi perhatian serius. Aceh memiliki potensi migas yang besar, tetapi masyarakat dan pelaku UMKM masih merasakan tingginya harga gas serta persoalan pasokan. Manfaat sektor energi harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat daerah penghasil,” ujarnya.
Ia menilai kejelasan bagi hasil migas sangat penting karena dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh dalam merancang program pembangunan ekonomi, memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja baru, hingga mengembangkan industri hilir berbasis gas di daerah.
Selain menyoroti aspek ekonomi, Crisna juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas lepas pantai harus memperhatikan keselamatan nelayan serta keberlanjutan lingkungan laut.
“Nelayan merupakan kelompok yang paling dekat dengan wilayah operasi migas. Karena itu, mitigasi risiko dan perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas agar tidak mengganggu ekosistem laut maupun mata pencaharian masyarakat pesisir,” katanya.
Crisna turut mendukung langkah Pemerintah Aceh untuk memperjuangkan manfaat yang lebih besar dari pengelolaan gas Andaman. Menurutnya, diperlukan negosiasi yang kuat dengan pemerintah pusat agar Aceh tidak hanya menjadi daerah penghasil, tetapi juga memperoleh nilai tambah yang nyata dari proyek strategis tersebut.
Saat ini, wilayah kerja migas Andaman dikelola oleh Mubadala Energy yang menjadi operator utama sejumlah blok eksplorasi di kawasan tersebut. Perusahaan itu sebelumnya mengumumkan penemuan cadangan gas besar di Laut Andaman yang disebut sebagai salah satu temuan migas terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.
“Blok Andaman harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi Aceh. Jangan sampai Aceh hanya menjadi daerah penghasil yang menyaksikan kekayaan alamnya dimanfaatkan untuk kepentingan daerah lain tanpa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat lokal,” tutup Crisna. [nh]
Sebelumnya
