Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, mengungkapkan dua permintaan utama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, kepada pemerintah pusat terkait pengembangan cadangan gas raksasa di Blok South Andaman yang dikelola Mubadala Energy.
Hal tersebut disampaikan Nasri usai bertemu Mualem di Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (3/6/2026), untuk membahas sejumlah isu strategis yang tengah menjadi perhatian publik, terutama terkait hilirisasi gas dan manfaat yang harus diperoleh Aceh dari temuan energi terbesar dalam beberapa tahun terakhir itu.
Menurut Nasri, Gubernur Aceh menegaskan bahwa Aceh tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah penemuan cadangan gas raksasa yang berada di wilayahnya sendiri.
"Hari ini saya bertemu dengan Mualem untuk membicarakan isu-isu yang sedang hangat di Aceh. Salah satunya terkait penemuan gas oleh Mubadala dan bagaimana hilirisasinya. Gubernur menyampaikan kepada saya agar Aceh jangan menjadi penonton di saat adanya temuan raksasa gas di wilayah Aceh," kata Nasri Djalal dilansir media dialeksis.com dari instagram Muzakirmanaf1964, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan, terdapat dua poin penting yang telah disampaikan Pemerintah Aceh kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui surat resmi yang dikirimkan oleh Gubernur Aceh.
Permintaan pertama adalah agar proses pengolahan gas dari South Andaman dilakukan di darat melalui fasilitas Onshore Receiving Facility (ORF) di kawasan Arun, Aceh Utara.
Pemerintah Aceh menilai skema tersebut akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah dibandingkan jika pengolahan dilakukan melalui fasilitas terapung di laut.
"Surat Gubernur Aceh kepada Menteri ESDM salah satunya meminta agar pengolahan gas tidak dilakukan melalui fasilitas di laut, tetapi dilakukan di darat melalui ORF di kawasan Arun," ujarnya.
Sementara permintaan kedua adalah agar sebagian alokasi gas yang diproduksi dari lapangan Mubadala dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan Aceh, baik untuk industri maupun pengembangan ekonomi daerah.
"Kemudian yang kedua, Pemerintah Aceh meminta agar sebagian alokasi gas dari lapangan Mubadala dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan Aceh," lanjut Nasri.
Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, produksi awal proyek South Andaman diperkirakan mencapai sekitar 300 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day).
Dari jumlah tersebut, sebagian telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah industri strategis nasional.
"Informasinya yang saya peroleh, target produksi awal sekitar 300 MMSCFD. Alokasinya untuk PIM sekitar seratusan MMSCFD, kemudian untuk PLN dan kawasan industri sekitar seratus MMSCFD. Masih ada sisa alokasi sekitar seratus MMSCFD," jelasnya.
Namun demikian, Nasri menilai pemanfaatan sisa alokasi gas tersebut untuk Aceh masih memerlukan kajian mendalam. Sebab, pengembangan lapangan South Andaman dilakukan di wilayah laut dalam yang membutuhkan investasi besar dan teknologi tinggi, sehingga harga gas yang dihasilkan diperkirakan relatif mahal.
"Saya mendengar informasi bahwa harga gas dari Mubadala berada di kisaran 9 dolar AS per MMBTU. Pertanyaannya, apakah industri yang ada di Aceh mampu menyerap gas dengan harga tersebut? Ini yang harus dihitung secara matang," katanya.
Menurut Nasri, perjuangan agar Aceh memperoleh manfaat maksimal dari proyek South Andaman tidak hanya menyangkut aspek regulasi dan kebijakan, tetapi juga harus mempertimbangkan kelayakan bisnis bagi industri yang akan memanfaatkan gas tersebut.
Selain itu, hingga kini pemerintah pusat disebut belum mengambil keputusan terkait usulan yang diajukan Pemerintah Aceh.
"Sampai hari ini setahu saya belum ada keputusan dari Menteri ESDM apakah permintaan Pemerintah Aceh disetujui atau tidak," ujarnya.
Nasri juga mengungkapkan bahwa dalam surat yang dikirimkan kepada Menteri ESDM, Gubernur Aceh turut meminta agar persetujuan Plan of Development (PoD) atau rencana pengembangan lapangan South Andaman ditunda sementara.
Permintaan tersebut diajukan karena masih terdapat perbedaan pandangan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat mengenai skema pengolahan serta pemanfaatan gas dari lapangan tersebut.
"Di dalam surat itu, Gubernur Aceh meminta agar Plan of Development Mubadala ditunda sementara karena masih ada perbedaan pendapat antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat terkait pengembangan proyek tersebut," ungkap Nasri.
Ia berharap seluruh pihak dapat menemukan solusi terbaik yang tidak hanya menguntungkan investor dan pemerintah pusat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.
Menurutnya, penemuan gas raksasa di South Andaman merupakan peluang besar untuk mendorong industrialisasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh di masa mendatang.
"Yang paling penting adalah bagaimana kekayaan alam ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh. Jangan sampai Aceh hanya menjadi daerah penghasil, sementara nilai tambah dan manfaat ekonominya justru dinikmati di luar daerah," tutup Nasri Djalal. [nh]
Sebelumnya
