Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Marlina Usman. Foto: dok Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Suasana di kediaman pribadi Gubernur Aceh di kawasan Pango, Banda Aceh, terasa tenang. Tidak ada hiruk-pikuk protokoler yang berlebihan. Hanya ada dua atau tiga orang security yang bertugas di pos gerbang.
Setelah memberitahukan maksud kedatangan, Dialeksis diminta untuk menunggu sebentar. Tak berapa, petugas kembali dan mempersilahkan Dialeksis untuk masuk ke dalam.
Malam itu, Minggu malam, 19 Juli 2026, Dialeksis berkesempatan bertemu dan bersilaturahmi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Marlina Usman, atau yang akrab disapa Kak Na.
Kala menjejakkan langkah pertama rumah tersebut, kesan sederhana langsung terasa. Perempuan yang kini menyandang status sebagai First Lady Aceh itu tampil apa adanya. Busana yang dikenakannya sederhana, jauh dari kesan glamor ataupun layaknya wanita sosialita. Senyumnya hangat. Sapaannya ramah.
"Silahkan. Piyoh ilee beh, kupi teungoh di peugot," ucap Kak Na sembari menjabat tangan dan mempersilakan tamunya duduk.
Di atas meja ruang tamu, tersaji beberapa kudapan ringan. Ada kopi, makanan kecil, dan kue sepet, salah satu penganan tradisional yang lazim ditemukan di rumah-rumah masyarakat Aceh. Tidak ada sajian mewah. Tidak ada kemegahan yang dibuat-buat.
Justru dari kesederhanaan itulah percakapan mengalir hangat.
Di tengah obrolan, suasana mendadak berubah ketika listrik tiba-tiba padam. Ruangan seketika gelap gulita. Dialeksis pun menyalakan senter HP sebagai penerang alternatif. Namun situasi itu tidak mengubah suasana santai yang terbangun sejak awal.
Kak Na justru menanggapinya dengan senyum ringan.
"Nyan hai, di rumoh gubernur pih lampu ek padam. Kiban bak rumoh rakyat," ujarnya sambil tertawa kecil. Kalimat sederhana itu seolah menggambarkan cara pandangnya. Bagi Marlina, tidak ada jarak antara dirinya dengan masyarakat. Rumah gubernur pun, menurutnya, tetap merasakan hal yang sama dengan rumah-rumah rakyat ketika listrik padam
Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan gagasan-gagasan besar tentang Aceh.
Percakapan kemudian bergeser pada perannya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Aceh. Di titik ini, semangat Kak Na terlihat begitu kuat. Nada bicaranya berubah lebih berenergi ketika membahas bagaimana organisasi PKK dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat gampong.
Salah satu gagasan yang tengah ia dorong adalah menghadirkan produk-produk unggulan UMKM dari seluruh kabupaten dan kota di Aceh sebagai bagian dari identitas daerah.
Bahkan, ide itu diwujudkannya melalui hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan banyak orang: gorden ruang adat di Pendopo Aceh.
Menurutnya, gorden tidak sekadar berfungsi sebagai pelengkap interior. Lebih dari itu, benda tersebut dapat menjadi etalase kebudayaan dan karya masyarakat Aceh.
"Jadi, ketika ada tamu-tamu yang datang berkunjung, mereka dapat melihat seluruh produk UMKM kita yang merupakan representasi dari daerah masing-masing. Prinsipnya, gorden tersebut adalah representasi produk UMKM kita yang ada di 23 kabupaten/kota di Aceh," tuturnya.
Bagi Kak Na, setiap daerah memiliki kekuatan dan identitas yang layak diperkenalkan kepada dunia. Karena itu, ruang-ruang strategis di Aceh harus mampu menjadi panggung untuk memperlihatkan karya masyarakatnya sendiri.
Gagasan tersebut menunjukkan bagaimana ia memandang PKK bukan sekadar organisasi seremonial. Di tangannya, PKK ingin diarahkan menjadi wadah yang mampu mendorong ekonomi keluarga, memperkuat UMKM, sekaligus menjaga identitas budaya Aceh.
Komitmen itu juga terlihat dari harapannya agar seluruh struktur PKK di daerah lebih aktif turun ke lapangan.
Menurutnya, organisasi sebesar PKK tidak boleh hanya sibuk dengan agenda administratif. PKK harus hadir mendengar, melihat, dan memahami langsung persoalan masyarakat.
"Keaktifan PKK di daerah sangat penting untuk memahami apa yang menjadi kendala masyarakat di daerah," kata Kak Na.
Baginya, solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat tidak mungkin lahir dari balik meja kerja semata. Dibutuhkan kedekatan dengan warga agar setiap program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pandangan tersebut bukan lahir tanpa pengalaman. Marlina pernah merasakan langsung bagaimana masyarakat berjuang menghadapi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025.
Saat itu, ia memilih turun langsung ke lokasi terdampak. Menyusuri kawasan yang terendam, mendengarkan keluhan warga, sekaligus memastikan bantuan dapat menjangkau mereka yang membutuhkan.
Di tengah genangan air dan cuaca yang tidak bersahabat, ia menyaksikan sendiri bagaimana para ibu berusaha menyelamatkan kebutuhan keluarga, bagaimana anak-anak bertahan di pengungsian, dan bagaimana warga saling membantu satu sama lain.
Pengalaman tersebut semakin menguatkan keyakinannya bahwa pembangunan harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Malam itu, percakapan berakhir dengan suasana yang tetap hangat. Tidak ada kesan formal yang berlebihan. Tidak ada jarak antara tuan rumah dan tamunya.
Namun satu hal yang membekas adalah kesan bahwa di balik sosok Marlina Usman yang sederhana dan bersahaja, tersimpan tekad kuat untuk menjadikan PKK sebagai salah satu instrumen pembangunan Aceh.
Ia mungkin tidak berbicara dengan kalimat-kalimat besar. Tetapi dari pikiran dan pandangannya, terlihat jelas bagaimana keinginan Kak Na ingin memastikan pembangunan Aceh tidak hanya hadir dalam angka-angka yang dipublis BPS, namun bisa hadir dalam tindakan nyata hingga ke pelosok gampong.
Sebelumnya
