Foto: Desain ChatGPT oleh dialeksis.comDIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Capaian besar Polri dalam membongkar kasus narkotika dan judi online sepanjang paruh pertama 2026 menyisakan satu pertanyaan penting bagi daerah: seberapa kuat Aceh menahan gempuran dua kejahatan yang kini bergerak lintas batas, lintas jaringan, dan masuk sampai ke ruang paling privat masyarakat?
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 memaparkan bahwa Polri sepanjang 2026 telah mengungkap 24.837 kasus narkotika dengan 32.792 tersangka. Barang bukti yang disita mencapai 3,1 ton sabu, 4,1 ton ganja, 763 ribu butir ekstasi, 59,2 juta butir obat keras, serta berbagai jenis narkotika lain dengan nilai sekitar Rp10,4 triliun. Polri memperkirakan pengungkapan itu menyelamatkan 89 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
Pada sektor judi online, Polri menyebut telah menangani 718 kasus, menetapkan 1.164 tersangka, menyita barang bukti senilai Rp1,75 triliun, serta memblokir 278 ribu situs dan konten perjudian daring bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Salah satu kasus menonjol adalah sindikat judi online internasional yang melibatkan 322 WNA dan mengelola 145 domain.
Bagi Aceh, data nasional itu bukan sekadar angka Jakarta. Ia punya gema lokal yang kuat. Aceh berada di posisi geografis yang strategis sekaligus rawan: berhadapan dengan jalur laut internasional, memiliki garis pantai panjang, dan menjadi salah satu titik yang kerap disebut dalam pengungkapan jaringan narkotika lintas daerah maupun lintas negara.
Salah satu sinyal teranyar terlihat dari pengungkapan jaringan narkoba internasional Thailand-Aceh-Indonesia di wilayah Lhokseumawe. Bareskrim Polri bersama tim gabungan mengamankan 325 kilogram sabu yang dikemas dalam kemasan teh China. Dua tersangka ditangkap di kawasan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sementara dua pengendali lain disebut masuk daftar pencarian orang.
Sebelumnya, BNN juga mengungkap jaringan Aceh-Medan dengan barang bukti sekitar 200 kilogram ganja. Pada Mei 2026, BNN mencatat operasi di Aceh yang melibatkan BNNP Aceh dan Polres Bireuen dengan penyitaan sabu dan ketamin siap edar.
Di tingkat kewilayahan, kasus-kasus kecil dan menengah juga terus muncul. Polres Aceh Tengah, misalnya, menggagalkan peredaran 62 kilogram ganja dan mengamankan dua pelaku pada Mei 2026. Di Bener Meriah, polisi juga mengungkap penanaman ganja di lahan pertanian warga. Kasus-kasus seperti ini memperlihatkan bahwa perang melawan narkoba tidak cukup hanya menyasar jaringan besar, tetapi juga perlu masuk ke simpul distribusi lokal, kurir antarkabupaten, hingga basis produksi rumahan.
Dalam konteks Aceh, menurut Syahrul Maulidi, Ketua Umum DPP Inspirasi Keluarga Anti Narkoba (IKAN) narkoba bukan hanya perkara kriminal. Ia menjadi ancaman terhadap ketahanan sosial, keluarga, pendidikan, ekonomi, dan masa depan generasi muda. Sabu dan ganja yang masuk ke gampong-gampong bukan hanya merusak individu, tetapi juga menggerus produktivitas masyarakat dan memperlemah kontrol sosial yang selama ini menjadi kekuatan Aceh.
Masih menurut Syarul, ancaman kedua yang tak kalah serius adalah judi online. Berbeda dengan perjudian konvensional, judi online tidak membutuhkan lokasi khusus. Ia masuk melalui telepon genggam, akun digital, dompet elektronik, rekening bank, dan ruang-ruang publik seperti warung kopi.
“Di Aceh, ruang sosial seperti warkop selama ini menjadi tempat interaksi masyarakat, tetapi di saat yang sama dapat menjadi titik rawan ketika judi online dimainkan secara diam-diam melalui aplikasi,” tegasnya.
Polda Aceh pernah menangkap 172 pemain judi online dalam operasi sepanjang Mei hingga Juni 2024. Para pelaku disebut bagian dari 151 kasus judi online, dengan ancaman sanksi berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur jarimah maisir atau perjudian. Pasal 18 mengatur ancaman cambuk paling banyak 12 kali, denda paling banyak 120 gram emas murni, atau penjara paling lama 12 bulan untuk maisir dengan nilai taruhan paling banyak dua gram emas murni. Pasal 20 mengatur ancaman lebih berat bagi pihak yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai maisir, yakni cambuk paling banyak 45 kali, denda paling banyak 450 gram emas murni, atau penjara paling lama 45 bulan.
Kasus judi online juga terus muncul pada 2026. Di Aceh Selatan, polisi mengamankan seorang pria yang diduga bermain judi online di kawasan Tapaktuan dengan barang bukti telepon genggam, akun judi, saldo, dan rekening bank yang digunakan untuk transaksi. Perkara lain di Aceh Selatan bahkan sudah dilimpahkan ke kejaksaan pada April 2026.
Lanjut penjelasan Syahrul Maulidi bahwa dari sisi moral, Aceh memiliki instrumen sosial dan hukum yang lebih kuat dibanding banyak daerah lain. Ada syariat Islam, qanun jinayat, peran ulama, perangkat gampong, keluarga, sekolah, dayah, serta budaya kontrol sosial masyarakat. Namun, tantangannya hari ini berbeda. Narkoba dan judi online tidak lagi bergerak secara kasatmata. Keduanya bekerja melalui jaringan rapi, transaksi digital, kurir kecil, rekening penampung, dan promosi terselubung di media sosial.
Karena itu katanya, pertanyaan “Indonesia darurat narkoba dan judi online?” menjadi sangat relevan bagi Aceh. Jawabannya bukan hanya darurat hukum, tetapi juga darurat ketahanan sosial. Penegakan hukum memang harus diperkuat, tetapi pencegahan juga harus digerakkan lebih serius dari tingkat keluarga, sekolah, kampus, dayah, masjid, warkop, hingga gampong.
Kapolda Aceh yang baru, Irjen Pol Ruddi Setiawan, mewarisi tantangan besar ini. Pergantian kepemimpinan Polda Aceh terjadi di tengah lanskap kejahatan yang makin kompleks: narkoba lintas negara, judi online lintas platform, penyelundupan lintas wilayah, serta kejahatan digital yang menyasar masyarakat biasa. Penunjukan Ruddi Setiawan sebagai Kapolda Aceh menggantikan Irjen Pol Marzuki Ali Basyah tertuang dalam mutasi Polri akhir Juni 2026.
Saran dari Syahrul Maulidi, Aceh membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi yakni patroli siber untuk menekan judi online, pengawasan pesisir untuk memutus jalur narkoba, penguatan intelijen gampong, kolaborasi dengan Bea Cukai dan BNN, serta edukasi publik yang tidak berhenti pada imbauan. Di level lokal, setiap gampong perlu memiliki mekanisme deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba, aktivitas transaksi mencurigakan, dan praktik judi daring.
Jika tidak, angka nasional yang disampaikan Kapolri hanya akan menjadi alarm tahunan. Sementara di lapangan, masyarakat tetap berhadapan dengan ancaman nyata: anak muda kehilangan masa depan karena narkoba, keluarga retak akibat judi online, dan ruang sosial Aceh perlahan terkontaminasi oleh kejahatan yang bekerja senyap.
“Bagi Aceh, perang melawan narkoba dan judi online bukan hanya tugas polisi. Ini pekerjaan kolektif menjaga marwah Serambi Mekkah. Penindakan harus tegas, tetapi pencegahan harus lebih dekat dengan denyut kehidupan masyarakat. Tanpa itu, narkoba dan judol akan terus menemukan celah, bukan hanya di pelabuhan dan jaringan internet, tetapi juga di rumah-rumah warga,” tutup Syahrul Maulidi. [arn]
Sebelumnya
