Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Suhajar Diantoro. [Dok. Kemendagri for Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Suhajar Diantoro meminta para Penjabat (Pj) Bupati/Wali Kota agar membuat kebijakan berbasis data. Pasalnya, kebijakan tersebut akan memudahkan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengerjakan tugasnya. 

“Tujuannya untuk mempermudah. Kalau sekarang ini mulai (membuat kebijakan berbasis data) silakan Anda punya waktu penganggaran. Jika cepat dikerjakan maka Anda akan berbasis data. Mengambil keputusan berbasis data, ini sangat penting,” terang Suhajar pada acara Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi di Best Western Kemayoran Hotel, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Dia menekankan jajaran Pemda harus menguasai daerahnya. Tujuannya agar kebijakan yang telah dilakukan dapat berjalan secara lebih objektif. Untuk mendorong hal tersebut, kata Suhajar, Pemda perlu menggunakan data sebagai acuan. Dengan upaya ini, kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan dapat diminimalkan.

Di lain sisi, penggunaan data sebagai dasar membuat kebijakan juga sangat diperlukan, terutama dalam hal penanganan kemiskinan ekstrem. Melalui upaya ini Pemda dapat memetakan data masyarakat yang meliputi pendapatan harian, jumlah keluarga, dan sebagainya. Penggunaan data dalam menerapkan kebijakan, kata dia, akan membuat pelaksanaan kebijakan lebih terfokus.

“Termasuk (kebijakan terhadap) perempuan yang berisiko tinggi ingin melahirkan, masyarakat buta huruf,” tambahnya.

Suhajar berharap para Pj Bupati/Wali Kota dapat menjadi pionir dalam menerapkan kebijakan berbasis data. Jika hal tersebut dapat diimplementasikan, ia meyakini akan lahir berbagai kebijakan yang lebih terukur secara masif.

Di samping itu, untuk Pj Bupati/Wali Kota yang belum mengalokasikan anggaran dalam menerapkan kebijakan berbasis data, diharapkan agar membentuk pilot project untuk beberapa wilayah.

“Supaya dilihat nanti Bappeda punya data lengkap (Pemda) tinggal minta share. Supaya program-program penting yang sudah dicanangkan Presiden itu bisa terdukung dengan data yang lengkap di daerah kawan-kawan,” tandasnya.[]