Kamis, 24 Juli 2025
Beranda / /

  • Dana Otsus Aceh Hampir Tamat, Perpu Bisa Jadi Jalan Tengah
    Pemerintahan | 1 hari lalu
    Dana Otsus Aceh Hampir Tamat, Perpu Bisa Jadi Jalan Tengah

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Waktu terus berjalan, dan detik-detik berakhirnya dana otonomi khusus (otsus) bagi Aceh makin dekat. Tahun 2027 menjadi garis akhir, saat alokasi dana yang selama ini menopang pembangunan Aceh sejak perdamaian Helsinki akan dihentikan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

  • Bank Indonesia Tekankan Kolaborasi Kebijakan di Forum G20 Durban
    Dunia | 5 hari lalu
    Bank Indonesia Tekankan Kolaborasi Kebijakan di Forum G20 Durban

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat. Hal ini disampaikannya dalam Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 FMCBG) yang digelar pada 17-18 Juli 2025 di Durban, Afrika Selatan.

  • Pemerintah Kaji Kebijakan Satu Harga untuk LPG 3 Kg Mulai 2026
    Nasional | 19 hari lalu
    Pemerintah Kaji Kebijakan Satu Harga untuk LPG 3 Kg Mulai 2026

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah tengah menyusun kebijakan baru untuk menetapkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram menjadi satu harga secara nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat mulai diberlakukan pada tahun 2026 untuk menciptakan distribusi LPG subsidi yang lebih merata dan tepat sasaran.

  • Mualem Dukung Kebijakan Swasembada Pangan Presiden Prabowo
    Nasional | 1 bulan lalu
    Mualem Dukung Kebijakan Swasembada Pangan Presiden Prabowo

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mendukung penuh kebijakan swasembada pangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

  • Krisis di Balik Kebijakan Kesehatan, Suara dari Kampus Kedokteran
    Dialetika | 2 bulan lalu
    Krisis di Balik Kebijakan Kesehatan, Suara dari Kampus Kedokteran

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Dalam beberapa pekan terakhir, gelombang protes dari kalangan akademisi kedokteran Indonesia menggema di berbagai perguruan tinggi. Puluhan guru besar, dosen, dan civitas akademika Fakultas Kedokteran (FK) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap arah kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang dinilai mengancam kualitas pendidikan kedokteran, otonomi institusi akademik, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat.

  • Gonta-Ganti Kurikulum: Malapetaka Pendidikan Indonesia
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Gonta-Ganti Kurikulum: Malapetaka Pendidikan Indonesia

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dunia pendidikan Indonesia dinilai terus menjadi “ladang percobaan” akibat ketidakstabilan kebijakan kurikulum. Dalam dua dekade terakhir, lebih dari tiga perubahan besar kurikulum terjadi, mulai dari Kurikulum 2006 (KTSP), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Fenomena ini, menurut Dr. Iswadi, M.Pd, Dosen Universitas Esa Unggul, justru menciptakan kebingungan massal dan mengorbankan kualitas pembelajaran.

  • Ditjen Imigrasi Sosialisasikan Kebijakan Keimigrasian Terbaru ke 140 Perwakilan Negara Sahabat
    Dunia | 2 bulan lalu
    Ditjen Imigrasi Sosialisasikan Kebijakan Keimigrasian Terbaru ke 140 Perwakilan Negara Sahabat

    DIALEKSIS.COM | Bogor - Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperkuat komunikasi dan transparansi kebijakan kepada komunitas diplomatik internasional melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Perwakilan Asing yang digelar pada Rabu (14/5/2025). Sebanyak 140 orang dari berbagai Kedutaan Besar dan perwakilan diplomatik hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Sentul, Bogor.

  • Perpres 46/2025: Pemerintah Perkuat Industri Nasional Lewat Pengadaan Barang dan Jasa
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Perpres 46/2025: Pemerintah Perkuat Industri Nasional Lewat Pengadaan Barang dan Jasa

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Di tengah tekanan ekonomi global yang memukul berbagai sektor, termasuk industri manufaktur Indonesia, pemerintah menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memperkuat industri dalam negeri. Salah satu langkah strategisnya adalah melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), yang memuat kebijakan afirmatif pro-industri lokal.

  • Asprindo Nilai Pemotongan Anggaran dan Fokus Pajak Hambat Ekonomi
    Ekonomi | 2 bulan lalu
    Asprindo Nilai Pemotongan Anggaran dan Fokus Pajak Hambat Ekonomi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jose Rizal, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), menilai kebijakan fiskal pemerintah yang memangkas anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan mengejar pendapatan pajak sebagai langkah kurang tepat. Menurutnya, strategi ini berisiko memperparah perlambatan ekonomi nasional.

  • Industri Manufaktur Tertekan, Pelaku Usaha Menanti Kebijakan Pro-Industri
    Ekonomi | 2 bulan lalu
    Industri Manufaktur Tertekan, Pelaku Usaha Menanti Kebijakan Pro-Industri

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pelaku industri manufaktur dalam negeri kini makin was-was menghadapi ketidakpastian pasar global dan membanjirnya produk impor. Hal itu tercermin dari anjloknya Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada April 2025 yang hanya mencapai 46,7, masuk ke fase kontraksi setelah lima bulan bertahan dalam zona ekspansi.

  • Pecah! Meulaboh Selangkah Lagi Jadi Kota Mandiri
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Pecah! Meulaboh Selangkah Lagi Jadi Kota Mandiri

    DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Pemerintah Indonesia bersiap mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah sebagai langkah strategis mempercepat pembangunan berbasis wilayah. Salah satu prioritas utama dalam agenda ini adalah realisasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Meulaboh di Aceh Barat Selatan, yang dinilai telah matang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di kawasan tersebut.

  • Terkait Musda ke 12 Golkar Aceh, Syukri Rahmat: Tegaskan Kader Golkar Aceh Harus Taat Keputusan Partai
    Polkum | 2 bulan lalu
    Terkait Musda ke 12 Golkar Aceh, Syukri Rahmat: Tegaskan Kader Golkar Aceh Harus Taat Keputusan Partai

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Steering Committee (SC) Musda ke - 12 Partai Golkar Aceh, Syukri Rahmat, menegaskan bahwa seluruh kader dan pengurus partai wajib menghormati keputusan internal partai terkait penetapan calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Aceh. Pernyataan ini disampaikan menanggapi maraknya penolakan dari sejumlah pengurus dan kader terhadap calon yang diusung oleh Ketua Umum Partai Golkar.

  • Kebijakan Efisiensi Prabowo Dinilai sebagai Strategi Konsolidasi Kekuasaan dan Stabilisasi Pemerintahan
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Kebijakan Efisiensi Prabowo Dinilai sebagai Strategi Konsolidasi Kekuasaan dan Stabilisasi Pemerintahan

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Kebijakan efisiensi yang diusung Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa kepemimpinannya terus menuai analisis dari kalangan akademisi. Aryos Nivada, Akademisi Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala, menilai langkah tersebut bukan sekadar upaya penghematan anggaran, melainkan bagian dari strategi politik untuk mengonsolidasi kekuasaan sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan dan pembangunan Indonesia.

  • Properti Aceh di Era Efisiensi: Menghadapi Dua Gelombang Kebijakan Nasional
    Ekonomi | 3 bulan lalu
    Properti Aceh di Era Efisiensi: Menghadapi Dua Gelombang Kebijakan Nasional

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Kondisi terkini ekonomi Indonesia alami dua gelombang besar yakni kebijakan nasional yang berkaitan dengan efisiensi tenaga kerja dan perubahan tarif ekspor-impor mulai dirasakan sektor properti di Aceh. Meskipun kebijakan ini masih tergolong baru dan belum menunjukkan efek yang drastis, pelaku usaha mulai merasakan penurunan daya beli masyarakat. Atas dua kebijakan itu, menarik ditelisik dampaknya kepada bisnis properti, salah satunya di Aceh.

  • Kebijakan HPP Gabah, Dorong Semangat Petani dan Perkuat Cadangan Beras Nasional
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Kebijakan HPP Gabah, Dorong Semangat Petani dan Perkuat Cadangan Beras Nasional

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Petani di berbagai daerah mulai merasakan angin segar dari kebijakan pemerintah yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini tak hanya mendorong semangat petani, tapi juga memperkuat cadangan beras nasional.

  • PHRI Kritik Kebijakan Pemerintah, Pengelola Hotel: Bambang Pramusinto Berbicara Fakta
    Ekonomi | 3 bulan lalu
    PHRI Kritik Kebijakan Pemerintah, Pengelola Hotel: Bambang Pramusinto Berbicara Fakta

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengecam keras pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang menyarankan pelaku industri perhotelan beralih ke pangsa pasar baru di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pemangkasan anggaran negara. Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, menyebut imbauan tersebut sebagai upaya pelimpahan tanggung jawab sepihak yang mengabaikan realitas lapangan.

« 1 2 3 4 5 6 7 »