Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, dalam Taklimat Media Laporan Hasil Pelaksanaan TKA SD dan SMP 2026, di Kantor Kemendikdasmen, Selasa (26/5/2026). (Foto: Istimewa)
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Tingginya partisipasi pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 dinilai menjadi sinyal menguatnya budaya evaluasi pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan, TKA bukan sekadar menghasilkan angka capaian, melainkan instrumen penting untuk memetakan mutu pendidikan dan menyusun kebijakan yang lebih presisi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, dalam Taklimat Media Laporan Hasil Pelaksanaan TKA SD dan SMP 2026, di Kantor Kemendikdasmen, Selasa (26/5/2026).
Menurut Toni, keberhasilan pelaksanaan TKA tahun ini tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, hingga para peserta didik yang terlibat aktif dalam proses asesmen nasional tersebut.
“Pertama-tama, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, satuan pendidikan, para guru, para orang tua, dan juga seluruh murid yang mengikuti tes kemampuan akademik,” ujar Toni.
Ia mengungkapkan tingkat partisipasi TKA nasional menunjukkan capaian yang sangat tinggi, yakni lebih dari 97 persen dari sasaran peserta didik. Angka tersebut, memperlihatkan tumbuhnya semangat kolektif untuk membangun budaya evaluasi pendidikan yang lebih objektif dan berbasis data.
“Ini menunjukkan bahwa semangat bersama untuk membangun budaya evaluasi pendidikan perlu kita hidupkan,” katanya.
Toni menegaskan, TKA tidak dirancang sebagai alat untuk memberi label terhadap daerah, sekolah, maupun peserta didik. Sebaliknya, asesmen ini menjadi sarana memperoleh gambaran akademik yang lebih komprehensif sekaligus bahan refleksi bersama bagi pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua.
“TKA ini bukan untuk melabeli daerah, sekolah, ataupun peserta didik, tetapi untuk memetakan capaian akademik secara lebih komprehensif,” tegasnya.
Karena itu, hasil TKA perlu dipahami dalam konteks sistem pendidikan secara utuh dan tidak semata-mata dipersepsikan sebagai angka capaian. Menurut Toni, data TKA yang tersedia hingga tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, bahkan satuan pendidikan dan kategori kompetensi peserta didik, menjadi fondasi penting bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih terarah.
“Data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kabupaten, kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik, akan menjadi dasar yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih teliti dan presisi,” ujarnya.
Melalui pemetaan mutu tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah yang memerlukan penguatan intervensi maupun daerah yang telah menunjukkan capaian baik untuk dijadikan rujukan praktik pembelajaran.
Toni menjelaskan, pendekatan berbasis data memungkinkan intervensi pendidikan dilakukan lebih tepat sasaran, sehingga distribusi layanan pendidikan dapat berlangsung lebih adil dan efektif.
Secara umum, hasil TKA 2026 menunjukkan capaian literasi bahasa Indonesia relatif lebih baik dibandingkan numerasi atau matematika. Temuan tersebut, kata Toni, sejalan dengan pentingnya penguatan kemampuan berpikir logis, penalaran matematis, serta pemecahan masalah dalam proses pembelajaran sehari-hari.
“Ini menjadi penting bahwa penguatan kemampuan berpikir logis, kemudian penalaran matematis, dan juga pemecahan masalah harus terus kita hadirkan dalam proses pembelajaran sehari-hari di setiap satuan pendidikan,” katanya.
Di sisi lain, Toni menilai penyelenggaraan TKA tahun ini menunjukkan perbaikan signifikan dibanding sebelumnya. Pelaksanaan asesmen disebut berlangsung lebih siap, tertib, dan adaptif terhadap berbagai tantangan teknis di lapangan.
“Pelaksanaan TKA tahun ini memperlihatkan bahwa sistem asesmen nasional itu semakin siap, semakin tertib, dan juga semakin adaptif terhadap tantangan di lapangan,” ujarnya.
Kemendikdasmen memastikan berbagai mekanisme pengawasan dan verifikasi telah diterapkan guna menjaga kredibilitas hasil asesmen, termasuk penyediaan jadwal susulan bagi peserta yang mengalami kendala teknis maupun kondisi khusus.
Sebelumnya
