Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. [Foto: dok. Komdigi]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tetap kritis saat mengikuti perkembangan aksi demonstrasi yang beredar di media sosial. Publik diminta mewaspadai fenomena "ilusi algoritma" yang dapat membentuk persepsi keliru terhadap kondisi yang sebenarnya terjadi.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keselamatan bersama.
"Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama," kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Meutya menilai penyampaian aspirasi secara damai akan membuat pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami publik. Karena itu, ia mengingatkan agar aksi demonstrasi tidak disertai tindakan kekerasan maupun perusakan fasilitas umum.
"Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat," ujarnya.
Selain situasi di lapangan, Meutya juga menyoroti dinamika di ruang digital yang dinilai turut memengaruhi cara masyarakat memandang suatu peristiwa. Menurutnya, algoritma media sosial bekerja berdasarkan pola interaksi, minat, hingga emosi pengguna sehingga konten yang muncul di linimasa belum tentu menggambarkan kondisi secara utuh.
"Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian," katanya.
Ia mengimbau masyarakat untuk memeriksa informasi dari berbagai sumber, memahami konteks, dan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang beredar di media sosial.
Menurut Meutya, pemahaman mengenai cara kerja algoritma menjadi semakin penting karena media sosial kini menjadi salah satu sumber utama informasi publik. Tanpa kemampuan memverifikasi informasi, pengguna berisiko terjebak dalam ruang gema atau echo chamber yang hanya memperkuat pandangan tertentu dan mengabaikan fakta yang lebih luas.
Waspadai Hoaks dan Provokasi
Lebih lanjut, Meutya mengajak masyarakat menggunakan media sosial secara bijak selama berlangsungnya aksi penyampaian aspirasi. Ia meminta publik tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun membagikan ajakan yang mengarah pada kekerasan.
Ia juga mengingatkan masyarakat terhadap ancaman hoaks, disinformasi, manipulasi video, hingga potongan informasi tanpa konteks yang kerap muncul saat terjadi peristiwa yang menjadi perhatian publik.
"Ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang," tegasnya.
Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan ruang demokrasi secara sehat dengan tetap mengedepankan sikap kritis, damai, dan bertanggung jawab, baik di ruang fisik maupun ruang digital. [*]
Sebelumnya
