DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan tetap berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sikap ini menyusul langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang lebih dulu menyatakan menjadi oposisi.

"Kami insya Allah akan berada di luar pemerintahan," kata Wakil Ketua Umum PAN Ahmad Hanafi Rais di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019), seperti dilansir CNN Indonesia, Rabu (23/10/2019).

Hanafi menjelaskan, PAN memilih oposisi selama lima tahun ke depan setelah tak ada kader PAN yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk datang ke Istana guna mengisi kursi kabinet dua hari belakangan ini.

Anak sulung pendiri PAN Amien Rais itu mengatakan, sudah sewajarnya bila Jokowi mengajak seluruh partai-partai koalisi pendukungnya untuk berada di dalam pemerintahan. Hal itu tak lepas dari statusnya sebagai pihak pemenang dalam Pilpres 2019.

Sementara PAN, kata Hanafi, pihak yang kalah saat mengusung Prabowo-Sandiaga Uno pada Pilpres lalu.

Hanafi menyatakan PAN akan menjadi antitesis dari pemerintahan Jokowi ke depannya guna mengawal proses check and balance di parlemen.

"Kalau pemerintahan punya tesis gitu ya, kalau oposisi punya antitesis, kami akan mengambil peran itu," kata dia.

"Karena tentu yang sekarang in charge sebagai pemerintah adalah pak Jokowi dan seluruh partai koalisinya ya tentu mereka lebih berhak," tambah Hanafi.

Terkait sikap Partai Gerindra yang bergabung ke pemerintahan Jokowi, Hanafi menghargai keputusan tersebut. Diketahui, PAN dan Gerindra sendiri pernah sebagai mitra koalisi di Pilpres bersama PKS dan Demokrat .

Menurutnya, keputusan mengenai siapa yang dipilih sebagai menteri tak perlu ikut campur dan sudah merupakan hak prerogatif presiden.

"Urusan menteri memang sudah urusan prerogatif presiden. jadi ya sudah, kami hargai semua keputusan politik dari masing-masing partai," kata Hanafi.

Sebelumnya, PKS telah menegaskan sebagai oposisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Presiden PKS Sohibul Iman pun meminta para kader partai dapat menyampaikan sikap ini dengan tegas dan jelas tanpa arogan karena oposisi sendirian.

Sohibul mengakui sikap untuk menjadi oposisi ini bukan pilihan ideal melainkan justru pilihan berat.

"Sampaikanlah dengan objektif, argumentatif, namun tetap rendah hati. Ketahuilah ini bukan pilihan ideal, bahkan pilihan berat," ujar Sohibul melalui keterangan tertulis kepada media, Selasa (22/10/2019).

Sohibul mengklaim sikap berada di luar pemerintahan ini merupakan bentuk tanggung jawab menjaga marwah demokrasi. Apalagi mayoritas partai di parlemen kini mendukung pemerintahan Joko Widodo.

"Di tengah partai-partai lain memilih bergabung dalam pemerintahan, PKS merasa tanggung jawab menjaga marwah demokrasi yang sudah menjadi pilihan jalan politik PKS dan juga bangsa ini, dengan memilih tetap di luar pemerintahan," katanya.

Sohibul meminta pada seluruh kader PKS agar tidak tergoda atau terjebak mengomentari langkah-langkah politik pihak lain.(me/dbs)