DIALEKSIS.COM | Opini - Fenomena listrik padam tanpa pemberitahuan di Aceh bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa bagi masyarakat Aceh. Kondisi ini telah berubah menjadi persoalan sosial, ekonomi, bahkan hukum yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Warga tidak hanya kehilangan penerangan, tetapi juga kehilangan produktivitas, pendapatan, keamanan, hingga rasa keadilan sebagai konsumen. Ironisnya, di tengah ketergantungan masyarakat terhadap listrik, posisi tawar warga justru sangat lemah di hadapan perusahaan negara yang memonopoli distribusi energi tersebut.
Hubungan antara masyarakat dan PT PLN (Persero) memperlihatkan ketimpangan yang nyata. Konsumen tidak memiliki alternatif penyedia listrik lain. Situasi ini menciptakan hubungan yang tidak seimbang. Masyarakat wajib membayar tagihan tepat waktu, bahkan keterlambatan beberapa hari saja dapat berujung denda dan ancaman pemutusan aliran listrik. Namun ketika pemadaman terjadi berulang kali tanpa kepastian informasi, respons yang muncul hampir selalu sama: permintaan maaf dan alasan gangguan teknis.
Realitas tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan pelayanan publik. Negara melalui PLN memiliki kekuasaan besar terhadap kebutuhan dasar masyarakat, sementara mekanisme perlindungan terhadap konsumen masih terasa lemah dan formalistik. Masyarakat diposisikan sebagai objek pembayaran, bukan subjek hukum yang memiliki hak setara dalam hubungan pelayanan jasa.
Padahal, UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 29 dijelaskan “konsumen berhak mendapat pelayanan yang baik; mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik”. Isi regulasi tersebut sangat baik namun implementasinya sering kali tidak professional dan transparan. Banyak masyarakat bahkan tidak mengetahui hak kompensasi mereka. Nominal kompensasi yang diberikan pun sering tidak sebanding dengan kerugian nyata yang dialami warga. Dalam konteks ini, blackout bukan hanya persoalan padamnya aliran listrik, tetapi juga menyangkut lemahnya akuntabilitas pelayanan publik dan perlindungan hukum terhadap konsumen.
Dampak Blackout
Dampak blackout di Aceh tidak lagi dapat dipandang sebagai gangguan sementara. Pemadaman listrik telah menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata di berbagai sektor usaha dan rumah tangga. Pelaku UMKM menjadi kelompok yang paling rentan karena aktivitas usaha mereka sangat bergantung pada kestabilan pasokan listrik. Di Aceh Barat, misalnya, para petambak udang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat listrik padam berkepanjangan. Mereka terpaksa mengoperasikan genset dengan biaya bahan bakar puluhan juta rupiah per hari. Sebagian tambak bahkan mengalami kematian massal udang karena mesin oksigen berhenti beroperasi saat blackout terjadi. Kerugian satu tambak mencapai Rp500 juta. Kasus lain terjadi di Banda Aceh. Sejumlah pelaku usaha laundry, warung kopi, hingga usaha kuliner mengaku omzet mereka turun drastis akibat pemadaman listrik bergilir. Mesin cuci tidak dapat digunakan, bahan makanan rusak, es batu mencair, dan biaya operasional meningkat karena penggunaan genset. Salah satu pemilik laundry mengaku omzet usahanya turun hingga 60 persen selama blackout berlangsung. Keluhan serupa juga datang dari masyarakat Lhokseumawe dan Aceh Utara. Warga mengaku peralatan elektronik seperti televisi, komputer, dan kulkas rusak akibat listrik yang hidup-mati secara tiba-tiba. Tidak sedikit masyarakat mempertanyakan kepada siapa kerugian tersebut harus ditagihkan.
Persoalan ini semakin problematik karena PLN merupakan badan usaha milik negara. Ketika masyarakat mengadu kepada pemerintah, posisi pemerintah menjadi ambigu. Di satu sisi pemerintah seharusnya melindungi konsumen, namun di sisi lain pemerintah juga merupakan pemilik perusahaan tersebut. Akibatnya, kritik publik sering kali berakhir pada narasi “maklum gangguan teknis” tanpa evaluasi mendalam terhadap kualitas pelayanan.
Padahal listrik adalah kebutuhan primer. Ketika listrik padam selama berjam-jam tanpa kepastian informasi, efek dominonya sangat luas. Produktivitas berhenti, jaringan internet terganggu, layanan publik lumpuh, bahkan aktivitas ekonomi masyarakat kecil ikut tercekik. Masalah lain terletak pada mekanisme kompensasi yang masih dianggap tidak memadai. Banyak pelanggan tidak mengetahui kapan kompensasi diberikan, bagaimana perhitungannya, dan apakah prosesnya otomatis atau harus diajukan secara manual. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali menerima potongan tagihan yang nominalnya jauh dari kerugian riil yang mereka alami.
Jika sebuah usaha kehilangan omzet jutaan rupiah akibat blackout berhari-hari, sementara kompensasi hanya berupa pengurangan tagihan puluhan ribu rupiah, maka secara substansi keadilan belum benar-benar tercapai. Regulasi memang ada, tetapi efektivitas perlindungan masyarakat masih dipertanyakan.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan blackout bukan hanya isu teknis kelistrikan, melainkan juga isu tata kelola keberpihakan negara terhadap hak konsumen. Negara seharusnya tidak hanya hadir saat menagih kewajiban warga, tetapi juga hadir ketika warga mengalami kerugian akibat kegagalan sistem pelayanan negara sendiri. Masalah blackout juga menyentuh aspek psikologis dan sosial masyarakat. Banyak warga mulai kehilangan kepercayaan terhadap kualitas pelayanan publik. Permintaan maaf yang terus diulang tanpa perubahan nyata justru memunculkan kesan bahwa masyarakat dipaksa menerima ketidakpastian sebagai hal biasa. Kondisi ini tidak boleh dinormalisasi. Ketika masyarakat hilang kepercayaan kepada negara maka berpotensi akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan
Tidak Cukup Permintaan Maaf
Perbaikan sistem kelistrikan di Aceh tidak cukup hanya diselesaikan dengan permintaan maaf setiap kali blackout terjadi. Masyarakat membutuhkan langkah nyata yang mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum sebagai konsumen. Hal-hal yang paling mendesak adalah pertama, penerapan sistem kompensasi otomatis dan transparan. Selama ini masyarakat sering tidak mengetahui apakah mereka berhak memperoleh pengurangan tagihan atau bagaimana mekanisme perhitungannya dilakukan. Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa kompensasi hanya menjadi formalitas administratif, bukan bentuk tanggung jawab yang benar-benar berpihak kepada konsumen. Padahal dalam praktik pelayanan publik modern, kompensasi seharusnya diberikan secara otomatis berdasarkan durasi pemadaman dan tingkat gangguan yang dialami pelanggan. Kedua, sistem pemberitahuan blackout perlu dibenahi secara serius.
Pemadaman listrik yang terjadi tanpa informasi membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan melakukan antisipasi, terutama pelaku usaha kecil, industri rumah tangga, kerusakan alat elektronik dan lainnya. Informasi pemadaman seharusnya dapat diakses secara real-time melalui aplikasi, SMS, media sosial resmi, hingga koordinasi dengan aparatur gampong agar masyarakat tidak selalu berada dalam ketidakpastian.
Ketiga, pemerintah Aceh perlu membentuk audit independen untuk mengidentifikasi akar persoalan, baik dari sisi infrastruktur, distribusi energi, maupun tata kelola pelayanan. Selama ini publik hanya menerima penjelasan teknis yang berulang tanpa mengetahui sejauh mana pembenahan benar-benar dilakukan. Dalam kondisi kerugian massal akibat blackout, masyarakat juga perlu diberikan akses yang lebih mudah untuk melakukan gugatan kolektif atau class action sebagai bentuk kontrol terhadap perusahaan monopoli pelayanan publik.
Keempat, investasi serius terhadap pembangkit cadangan dan modernisasi jaringan distribusi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi. Aceh memerlukan sistem kelistrikan yang lebih tahan terhadap gangguan dan tidak bergantung pada provinsi lain agar aktivitas warga tidak selalu lumpuh setiap kali terjadi kerusakan transmisi. Dalam konteks ini, listrik bukan sekadar layanan teknis, melainkan fondasi utama kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh.
Akhir kata, perusahaan negara tidak boleh menzalimi warga negaranya “mati tanpa kabar, bayar ga boleh telat dan ga ada ganti rugi”. Masyarakat hanya ingin diperlakukan secara adil sebagai konsumen. Ketika rakyat diwajibkan taat membayar, maka negara juga wajib taat memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Penulis: Muazzinah Yacob, Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry,
Sebelumnya
