Masyarakat sedang menikmati pemandangan matahari terbenam di Desa wisata Ulee Lheue, Meuraxa, Banda Aceh. [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota DPR RI, Zulkarnaini atau yang akrab disapa Ampon Bang, mendorong pengembangan sektor pariwisata di Aceh dilakukan secara terintegrasi, mulai dari desa wisata hingga kampung nelayan.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Ke depan, kita berharap wilayah Barat Selatan, dapat berkembang menjadi kawasan yang kuat di sektor pariwisata, tidak hanya mengandalkan wisata lokal, tetapi juga mampu menarik wisatawan dari luar daerah,” ujar Ampon Bang kepada media dialeksis.com, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, penguatan sektor pariwisata harus dimulai dari kesadaran bersama untuk mengelola potensi yang ada secara kolaboratif dengan para pelaku wisata. Ia menekankan pentingnya langkah awal berupa inventarisasi potensi wisata di berbagai wilayah.
“Pemetaan lokasi yang berpotensi menjadi objek wisata menjadi dasar penting dalam menentukan arah pengembangan ke depan,” jelasnya.
Selain potensi alam, Ampon Bang juga menyoroti pentingnya kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa keramahan merupakan identitas bangsa yang harus dijaga dalam menyambut wisatawan.
“Pelayanan harus baik, ramah, sopan, dan santun. Karena kesan wisatawan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan mereka,” katanya.
Di sisi lain, ia menilai sektor kelautan Aceh memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama karena keterbatasan akses menuju lokasi wisata.
Menanggapi hal tersebut, Ampon Bang membuka peluang dukungan dari DPR RI, namun menegaskan bahwa solusi tidak harus bergantung pada pengadaan sarana seperti kapal semata.
“Kita bisa bangun konsep kolaboratif bersama kampung nelayan. Misalnya terintegrasi antara kapal, pasar, hingga paket wisata. Ini yang harus kita dorong bersama,” jelasnya.
Terkait infrastruktur, ia menegaskan bahwa penetapan lokasi sebagai desa wisata menjadi langkah krusial sebelum pembangunan dilakukan.
“Kalau sudah ditetapkan sebagai desa wisata, akan lebih mudah ditindaklanjuti. Tapi kalau belum jelas lokasinya, maka harus ditetapkan dulu,” ujarnya.
Ampon Bang juga memastikan dukungan Komisi VII DPR RI terhadap pengembangan pariwisata di Aceh, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur. Namun demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan administrasi dari pemerintah daerah. Menurutnya, kelengkapan dokumen menjadi syarat utama agar program dapat diperjuangkan di tingkat pusat.
“Selama dokumen lengkap, kita siap mendorong dan memperjuangkannya. Memang proses administrasi ini tidak mudah, tapi itu menjadi kunci agar program bisa berjalan dengan baik,” tutup Ampon Bang. [nh]
Sebelumnya
