Foto udara jalan yang terputus akibat banjir di Desa Kuala Keureuto, Aceh Utara, Aceh, Senin (8/12/2025). Foto: Antara Foto/Bayu Pratama S
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bencana hidrometeorologi yang menerjang Pulau Sumatra pada akhir November 2025 tidak hanya merenggut ribuan korban jiwa, tetapi juga menghapus jejak permukiman. Pemerintah mencatat sedikitnya 29 desa di Aceh dan Sumatra Utara hilang, sebagian bahkan berubah menjadi alur sungai akibat banjir bandang dan longsor.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto menyebut desa-desa itu lenyap secara fisik, meski struktur pemerintahan desanya masih ada. “Desanya ada yang menjadi sungai. Sungai berpindah ke wilayah desa karena banjir. Jadi desanya benar-benar hilang,” kata Yandri dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Menurut Yandri, sebagian besar desa yang hilang berada di kawasan sempadan sungai. Ketika banjir besar datang, alur sungai bergeser dan menelan permukiman. “Penduduknya masih ada, kepala desa dan perangkatnya juga ada, tapi mereka mengungsi,” ujarnya.
Aceh Paling Parah
Berdasarkan data Kementerian Desa per 12 Januari 2026, desa-desa yang hilang itu tersebar di enam kabupaten/kota. Rinciannya, 21 desa berada di Aceh dan delapan desa di Sumatra Utara. Di Sumatra Barat, pemerintah tidak menemukan desa yang hilang secara administratif maupun fisik.
“Di Aceh ada desa yang benar-benar sudah tidak ada sama sekali bangunan dan sarana prasarananya hilang, ada yang tertimbun lumpur, ada yang berubah menjadi sungai,” kata Yandri. Kondisi di Sumatra Utara, meski jumlahnya lebih sedikit, disebut tak kalah memprihatinkan.
Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi secara sporadis di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara itu berdampak luas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 53 kabupaten/kota terdampak, dengan 247.949 rumah rusak.
Hingga Selasa, 27 Januari 2026, jumlah korban tewas mencapai 1.204 orang. Masih ada 111.800 pengungsi, sementara 140 orang dilaporkan hilang. Aceh Utara menjadi wilayah dengan korban tewas terbanyak, yakni 246 orang, sekaligus daerah dengan jumlah pengungsi paling besar, sekitar 33 ribu orang. Di Sumatra Barat, Kabupaten Agam menyusul dengan 197 korban meninggal.
Relokasi dan Rekonstruksi
Yandri mengatakan pemerintah menyiapkan penanganan desa-desa hilang melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026. Satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin Menteri Dalam Negeri.
Langkah yang disiapkan meliputi pemetaan dan pemutakhiran data desa terdampak, penyusunan perencanaan relokasi, hingga penyediaan lahan baru yang dinilai aman dari ancaman banjir dan longsor. “Relokasi harus ke wilayah yang tidak lagi rawan,” ujar Yandri.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan rekonstruksi sarana dan prasarana dasar, mulai dari perumahan, air bersih, fasilitas pendidikan, hingga layanan kesehatan. Pemulihan ekonomi desa menjadi agenda berikutnya. “Ada desa tematik, UMKM, BUMDes, koperasi desa, sampai pasar desa. Ini penting agar kehidupan warga bisa pulih,” katanya.
Pemulihan Masih Lambat
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui pemulihan pascabencana di Aceh masih berjalan lambat. Hingga akhir Januari 2026, baru satu kabupaten yang dinilai kembali normal, yakni Aceh Besar.
“Aceh ini perlu kerja lebih keras. Yang normal baru satu,” kata Tito dalam rapat koordinasi satgas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin, 26 Januari 2026.
Menurut Tito, setidaknya delapan daerah di Aceh masih membutuhkan perhatian khusus. Tiga di antaranya berada di kawasan pegunungan Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah dengan persoalan utama infrastruktur. Banyak jalan nasional dan daerah yang longsor atau bahkan hilang, serta jembatan yang putus. “Kalau tidak pakai jembatan sementara, terpaksa lewat jalan alternatif dengan terobosan,” ujarnya.
Pemerintah pusat dan daerah kini berpacu dengan waktu. Tantangannya bukan hanya membangun kembali rumah dan infrastruktur, tetapi juga memastikan relokasi tidak menciptakan persoalan sosial dan ekonomi baru. Bagi ribuan warga yang desanya lenyap, pertanyaan terbesar masih sama: di mana dan bagaimana mereka akan memulai hidup kembali.
Sebelumnya
