.jpeg)
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh membantah informasi yang beredar mengenai adanya putusan final Pemerintah Pusat terkait polemik bendera Aceh. Hingga kini, persoalan tersebut masih dalam proses komunikasi dan pembahasan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menegaskan bahwa kabar mengenai putusan final tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. Ia bahkan menilai penyebaran informasi itu berpotensi memicu kegaduhan dan memperkeruh suasana politik di Aceh.
“Kabar tersebut tidak berdasar dan menyesatkan. Itu sarat kepentingan pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana politik serta merusak kondusivitas di Aceh,” kata Nurlis di Banda Aceh, Sabtu (7/11/2026).
Menurut Nurlis, komunikasi politik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat terus berlangsung secara dinamis dan konstruktif. Karena itu, masyarakat diminta tidak terburu-buru mempercayai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Saat ini masih dalam pembahasan. Belum ada putusan final,” tegasnya.
Nurlis menjelaskan, dalam sepekan terakhir Pemerintah Aceh justru sedang mengintensifkan komunikasi dan lobi politik di tingkat nasional. Pembahasan tersebut tidak hanya menyangkut bendera Aceh, tetapi juga dua persoalan strategis lainnya, yakni kelanjutan dana otonomi khusus (otsus) dan status Lapangan Blang Padang.
Ketiga persoalan itu, menurutnya, menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh karena berkaitan dengan kekhususan daerah, kepentingan masyarakat, serta hubungan Aceh dengan Pemerintah Pusat.
“Termasuk mengenai bendera, selain itu adalah tentang kelanjutan dana otonomi khusus (otsus), dan Lapangan Blang Padang,” ujar Nurlis.
Ia mengungkapkan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem bahkan telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mualem menyampaikan sejumlah aspirasi dan kepentingan strategis Aceh.
Sebelumnya, Gubernur Mualem bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh juga melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri di Jakarta.
Pertemuan itu turut melibatkan unsur pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Kehadiran eksekutif dan legislatif, kata Nurlis, merupakan bagian dari upaya bersama memperjuangkan kepentingan Aceh melalui komunikasi dengan Pemerintah Pusat.
“Dalam pertemuan tingkat tinggi itu, juga dibahas bendera, dana otsus, dan Lapangan Blang Padang,” katanya.
Di tengah berlangsungnya pembahasan tersebut, Nurlis menyayangkan munculnya informasi yang menyebut persoalan bendera Aceh telah memperoleh keputusan akhir.
Ia menilai penyebaran kabar yang belum terkonfirmasi dapat membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat, terlebih persoalan bendera memiliki dimensi sejarah, politik, dan kekhususan Aceh yang sensitif.
Nurlis juga mengecam pihak-pihak yang diduga sengaja memanfaatkan isu tersebut untuk menciptakan pertentangan antara masyarakat dan pemerintah.
“Langkah manipulatif tersebut adalah upaya sistematis untuk memprovokasi keadaan. Tujuannya memecah belah persatuan rakyat, serta mengadu domba masyarakat dengan pemerintah,” ujarnya.
Menurut Nurlis, munculnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan justru berpotensi mengganggu proses komunikasi yang sedang diupayakan Pemerintah Aceh bersama berbagai pihak di tingkat nasional.
“Di saat Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sedang memperjuangkan bendera, dana otsus, dan Lapangan Blang Padang, justru muncul orang tak bertanggung jawab melemparkan isu yang kontraproduktif. Itu tidak baik,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan strategis Aceh membutuhkan suasana yang kondusif, komunikasi yang terbuka, serta kehati-hatian semua pihak dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Karena itu, Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat, termasuk ulama, tokoh adat, pemuda, mahasiswa, dan berbagai elemen sipil, agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial maupun ruang publik.
Nurlis mengajak masyarakat mengedepankan sikap kritis dengan memeriksa sumber informasi sebelum menyebarluaskannya.
Ia juga meminta masyarakat memberikan ruang bagi Pemerintah Aceh dan DPRA untuk melanjutkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat demi mencari penyelesaian atas sejumlah persoalan yang sedang diperjuangkan.
“Saat ini, pimpinan daerah sedang berjuang secara konstitusional dan bermartabat demi kepentingan seluruh rakyat Aceh,” pungkasnya. []
Sebelumnya
