Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU., ASEAN Eng., Wakil Rektor I Universitas Syiah Kuala (USK). Foto: doc pribadi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Aceh - Saat bencana hidrometeorologi meluluhlantakkan infrastruktur dan kapasitas masyarakat, peran perguruan tinggi tidak lagi sebatas menghasilkan lulusan dan riset di kampus. Mereka kini menjadi garda depan dalam menyokong program-program kemanusiaan dan pemulihan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan upaya percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabanjir siklon. Demikian disampaikan Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU., ASEAN Eng., Wakil Rektor I Universitas Syiah Kuala (USK), kepada Dialeksis.
Menurut Prof. Agussabti, MBG yang dicanangkan sebagai intervensi gizi nasional untuk menekan angka malnutrisi dan stunting memiliki dimensi lebih luas ketika diterapkan pada konteks bencana.
“Di wilayah terdampak, MBG bukan sekadar memberi porsi makan; ia menjadi instrumen untuk memastikan anak-anak dan kelompok rentan tetap menerima asupan gizi saat layanan dasar terganggu,” ujarnya kepada Dialeksis (Sabtu: 17/01/2026). Pendekatan ini membutuhkan sinkronisasi antara standar gizi, logistik distribusi, dan jaminan keamanan pangan.
Universitas, lanjut Agussabti, memiliki tiga kekuatan komparatif yang krusial seperti sumber daya manusia (ahli gizi, logistik, insinyur, perencana wilayah, psikolog), kapasitas riset untuk memetakan kebutuhan prioritas, dan jaringan untuk menyalurkan bantuan berbasis komunitas. Di Banda Aceh dan provinsi sekitarnya, tim akademik USK sudah bergerak melakukan penilaian cepat, menyusun pedoman implementasi di lapangan, serta melatih relawan lokal untuk menjaga mutu makanan dan keberlanjutan program.
“Kampus dapat menjadi pusat koordinasi teknis sekaligus laboratorium lapangan untuk skema MBG yang aman dan tepat sasaran,” kata Agussabti yang juga Ketua DPD HI IPBA Aceh.
Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa masalah logistik dan standar keamanan pangan kerap menjadi hambatan utama dalam penyaluran MBG pascabencana. Profesor Agussabti menekankan perlunya mekanisme pengujian mutu dan prosedur operasional standar (SOP) yang disiapkan kampus bersama pemerintah daerah mulai dari tata kelola dapur komunitas hingga penyimpanan bahan makanan di kondisi darurat.
“Kita tidak boleh mengorbankan keselamatan anak demi kecepatan; kampus dapat membantu menstandarkan proses itu,” tegasnya.
Selain itu lanjut Prof Agussabti Ketua PERHEPI Aceh, perguruan tinggi berperan penting dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur. Tim multidisiplin dari jurusan teknik, agrikultur, ekonomi, dan perencanaan wilayah dapat menyusun rencana rekonstruksi berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek teritorial, mitigasi risiko, dan pemulihan mata pencaharian.
“Di meja koordinasi satgas percepatan rehabilitasi-rekonstruksi, keterlibatan akademisi memperkaya alternatif solusi berbasis bukti untuk penetapan lokasi prioritas dan desain infrastruktur yang tahan bencana. Beberapa rapat koordinasi tingkat daerah telah menekankan pentingnya percepatan penetapan lokasi dan skala prioritas dalam upaya rehabilitasi pascabanjir,” jelasnya.
Masih menurut Prof Agussabti praktik kolaboratif yang ditawarkan kampus juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan teknis (mis. perbaikan tanggul darurat, pertanian adaptif), bantuan psikososial, dan pendampingan UMKM terdampak. Mahasiswa di bawah supervisi dosen dapat diorganisasi sebagai relawan terlatih, membantu inventarisasi kebutuhan keluarga, distribusi MBG di titik aman, dan dokumentasi kebutuhan rekonstruksi.
Menurut Agussabti, ini sekaligus menjadi pengalaman pembelajaran nyata yang memperkaya kurikulum dan membentuk karakter sivitas akademika yang tanggap bencana.
Agussabti juga mengingatkan pentingnya integrasi antara program nasional dan respon lokal. Di Aceh, misalnya, ada catatan penyaluran MBG bagi warga terdampak yang jumlahnya signifikan, sehingga koordinasi antar-institusi menjadi penting agar distribusi tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru di lapangan. Perguruan tinggi dapat membantu sistem informasi penerima manfaat, monitoring mutu layanan, serta evaluasi pasca-intervensi agar pelajaran yang diperoleh bisa digunakan pada gelombang penanganan berikutnya.
Menutup pernyataannya, Prof. Agussabti menyerukan model kolaborasi yang lebih formal antara universitas, pemerintah daerah, satker nasional, dan organisasi kemasyarakatan.
“Kita butuh sinergi: kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan gizi anak, kemampuan teknis dari kampus, serta partisipasi aktif masyarakat. Hanya dengan begitu MBG dan program rehabilitasi-rekonstruksi tidak berhenti sebagai respons darurat, melainkan menjadi pijakan pemulihan yang adil dan berkelanjutan,” pungkas calon rektor periode 2026 - 2031.
Sebelumnya
