Wagub Aceh Minta Pemerintah Pusat Perkuat Kewenangan Pengelolaan Sabang dan SDA

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengungkapkan bahwa Aceh merupakan daerah yang telah melewati berbagai ujian berat sepanjang sejarahnya, mulai dari konflik panjang, bencana tsunami, hingga bencana hidrometeorologi.

Meski demikian, ia meyakini Aceh memiliki potensi besar untuk bangkit dan berkembang jika diberikan dukungan serta kewenangan yang memadai dari pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Fadhlullah saat memberikan kata sambutan dalam kegiatan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Aceh masa bakti 2026-2031 di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Selasa (31/3/2026).

“Saya selalu menyampaikan salam hormat dari Gubernur Aceh kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin. Bahkan sebelum saya berangkat ke sini, Pak Gubernur sempat menghubungi saya untuk menitipkan salam hormat,” ujar Fadhlullah.

Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah juga menyinggung kedekatannya dengan sejumlah tokoh nasional serta sahabat-sahabatnya yang selama ini turut mendukung pembangunan Aceh. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian yang terus diberikan kepada provinsi paling barat Indonesia tersebut.

Fadhlullah juga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Aceh untuk mengelola potensi ekonominya.

Salah satu yang disorot adalah pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan di Sabang melalui Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atau BPKS.

“Kami memiliki pelabuhan yang sangat strategis di Sabang. Sabang adalah kawasan bebas pajak yang memiliki potensi besar untuk bersaing dengan pelabuhan internasional lainnya,” ujarnya.

Ia berharap kewenangan pengelolaan kawasan tersebut dapat diberikan secara lebih luas kepada pemerintah daerah agar potensi ekonomi Sabang dapat berkembang maksimal.

“Jika kewenangan itu diberikan, bukan hanya Aceh yang akan merasakan manfaatnya, tetapi juga Indonesia,” kata Fadhlullah.

Fadhlullah menuturkan bahwa perjalanan Aceh tidaklah mudah. Selama puluhan tahun, masyarakat Aceh harus menghadapi konflik berkepanjangan yang meninggalkan banyak luka dan korban.

“Selama hampir 30 tahun, Aceh merasakan konflik antara manusia dengan manusia. Saya sendiri adalah bagian dari saksi sejarah itu,” katanya.

Belum pulih sepenuhnya dari konflik, Aceh kemudian dilanda bencana besar yang mengguncang dunia, yakni 2004 Indian Ocean Tsunami pada 26 Desember 2004. Bencana tersebut menelan ratusan ribu korban jiwa dan menghancurkan berbagai infrastruktur di wilayah Aceh.

“Setelah konflik, datang lagi bencana yang luar biasa. Air laut naik ke darat, yang oleh dunia disebut tsunami. Itu adalah ujian besar bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.

Tidak berhenti di situ, beberapa tahun terakhir Aceh juga menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan luapan sungai yang membawa lumpur ke permukiman warga.

“Lengkap sudah penderitaan yang kami rasakan. Konflik, tsunami, hingga bencana hidrometeorologi,” kata Fadhlullah.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa di balik berbagai ujian tersebut, Aceh menyimpan potensi besar yang dapat menjadi modal untuk masa depan yang lebih baik.

Menurut Fadhlullah, Aceh merupakan daerah yang sangat kaya akan sumber daya alam, mulai dari mineral hingga energi.

Ia mencontohkan potensi bijih besi, tembaga, hingga emas yang terdapat di sejumlah wilayah Aceh. Bahkan, beberapa sungai di Aceh dikenal masyarakat sebagai lokasi pendulangan emas tradisional.

“Di Aceh kita punya sungai yang bahkan dinamakan Sungai Emas. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dengan mendulang emas di sana,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyinggung temuan cadangan gas besar di kawasan Blok Andaman yang diyakini akan menjadi salah satu sumber energi penting bagi Indonesia di masa depan.

Fadhlullah menyebutkan bahwa sebelumnya Aceh, khususnya wilayah Lhokseumawe, pernah menjadi salah satu penyumbang besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Selama puluhan tahun, Lhokseumawe menjadi kota industri dan penyumbang besar bagi negara. Bahkan pernah mencapai sekitar 15 persen kontribusi terhadap APBN,” katanya.

Fadhlullah mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh politik, ulama, serta pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun Aceh menuju masa depan yang lebih baik.

“Atas nama Pemerintah Aceh, kami mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru dikukuhkan. Mari kita berjalan bersama, mewujudkan Aceh yang lebih baik seperti yang dicita-citakan para pendiri Aceh dahulu,” ujarnya.

Fadhlullah menegaskan bahwa dengan kebersamaan, kerja keras, serta dukungan dari pemerintah pusat, Aceh diyakini mampu bangkit dan menjadi daerah yang maju serta sejahtera.

“InsyaAllah, dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat, Aceh akan mampu bangkit dan memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara,” pungkasnya. [nh]