DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi yang dimiliki aparat penegak hukum.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) menyikapi Upaya revisi Undang-undang No.11/2006 tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh sebagai Langkah penting dan strategis karena memiliki relevansi yang kuat atas perkembangan situasi objektif politik Aceh dan nasional saat ini.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Proses gugatan yang diajukan Miswar terhadap hasil seleksi Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) oleh Pj Gubernur Aceh kini memasuki tahap pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan ini teregistrasi dengan Nomor Perkara 62/G/2025/PTUN/JKT.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pusat Riset Ilmu Kepolisian Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Rancangan Undang-Undang KUHAP yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Transparan dalam Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan” di Aula Moot Court Fakultas Hukum USK, Kamis (17/4/2025).
DIALEKSIS.COM | Dialektika - Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, dan Kejaksaan yang tengah bergulir di DPR menuai kritik tajam dari kalangan akademisi, peneliti, hingga organisasi masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Medan - Salah satu yang dimintakan dukungan kepada Wali Nanggroe adalah, agar dapat membantu Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk dapat menerima tambahan alokasi anggaran dari Mahkamah Agung, seperti yang telah sukses terlaksana bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sidang Gugatan Kewenangan Aceh terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani memasuki tahap pemeriksaan saksi. Kuasa Hukum Ugek Farlian dan Safaruddin, menerangkan hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta, ada Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Anggota DPRA Azhar Abdurrahman dan juga Ketua DPRK Simeulue, Irwan Suhaimi.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Zainal Abidin SH MSi MH mengatakan, perubahan Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) merupakan suatu keniscayaan agar norma dalam UUPA lebih aplikatif, fungsional dan komplementer sehingga benar-benar dapat dijadikan instrumen pencapaian kesejahteraan rakyat Aceh.
DPRA sebaiknya mengajukan uji tafsir ke MK tentang hasil putusan MK itu sendiri PUU nomor 61-66-75. "Saya yakin kewenangan perekrutan akan kembali ke DPRA." sebut Hendra.
