Pasca Damai, Mengapa Konflik Elit Aceh Tak Kunjung Reda?

DIALEKSIS.COM | Aceh - Dua dekade setelah damai, Aceh masih kerap disuguhi polemik di lingkaran elite pemerintahan. Situasi ini dinilai bukan sekadar dinamika politik biasa, melainkan cerminan belum tuntasnya transformasi para pelaku konflik ke dalam suasana damai yang seharusnya melahirkan tata kelola baru yang lebih dewasa dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pandangan itu disampaikan sosiolog sekaligus praktisi sosial dan politik, Otto Syamsuddin Ishak. Ia menegaskan, kegelisahan yang ia sampaikan bukan tanpa alasan. Pernyataan tersebut lahir dari kegelisahannya melihat dan mencermati konflik antar-elit yang terus berulang di era damai saat ini.

Percakapan itu disampaikan kepada Dialeksis dalam suasana santai melalui ngopi bersama di Sada Coffee, kawasan Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh. Dari ruang sederhana itu, refleksi tentang masa depan Aceh justru mengalir dengan tajam dan penuh keprihatinan.

Menurut Otto, konflik antar-elit pada masa damai saat ini telah membentuk pola baru. Ia menilai, masa konflik di Aceh dahulu memiliki karakter yang berbeda. Sebelum lahirnya Gerakan Aceh Merdeka, konflik lebih banyak mempertemukan daerah dengan pusat. Dalam fase berikutnya, pertarungan juga kerap melibatkan elite politik dan ulama. Namun, situasi hari ini menunjukkan bentuk yang lain.

“Konflik elite sekarang membentuk pilar-pilar baru dan tidak lagi mengikuti pola lama antara daerah atau partai politik,” kata Otto dalam pemaparannya kepada Dialeksis, Selasa (12/5/2026).

Perubahan pola tersebut, menurutnya, menjadi penanda bahwa damai belum sepenuhnya berhasil melahirkan kesadaran politik baru. Ia melihat masih ada kecenderungan sebagian elite membawa watak lama ke dalam ruang pemerintahan. Akibatnya, yang muncul bukan konsolidasi untuk membangun Aceh, melainkan tarik-menarik kepentingan yang justru menghambat kemajuan.

Dalam pandangannya, persoalan utama bukan hanya soal siapa yang berkuasa, melainkan apakah para elite mampu mengonstruksi nasionalisme keacehan secara utuh dalam menjalankan pemerintahan. Tanpa kesadaran itu, Aceh berisiko terus terjebak dalam siklus konflik simbolik yang menguras energi politik dan sosial.

Otto menilai, kegagalan membangun kesadaran kolektif tersebut menjadi tanda bahwa sebagian elite belum memiliki visi dan misi yang benar-benar terarah untuk Aceh pascakonflik. Padahal, perdamaian semestinya menjadi ruang untuk menyatukan kepentingan, bukan justru memperdalam perpecahan di antara sesama putra daerah.

Ia menekankan bahwa transformasi pascadamai harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berdampak nyata bagi kepentingan Aceh. Karena itu, kepentingan Aceh harus ditempatkan di atas ego politik para elite yang kerap lebih mengutamakan posisi dan pengaruh ketimbang kebutuhan rakyat.

Kesadaran bersama, lanjutnya, menjadi kunci agar damai tidak berhenti sebagai slogan. Perdamaian yang kokoh, menurut Otto, hanya bisa bertahan bila semua pihak bersedia berbenah, meninggalkan pola lama, dan mengarahkan energi politik untuk memperkuat institusi serta masa depan Aceh.

“Inti kepentingan Aceh harus berada di atas ego para elite,” tegasnya.

Lebih jauh, Otto mengajak seluruh pihak untuk tidak memandang perbedaan sebagai alasan untuk terus berhadapan. Aceh, katanya, membutuhkan elite yang mampu membaca sejarah dengan jernih, memahami perubahan zaman, serta menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama.

Bagi Otto, damai bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Jika para elite gagal melakukan transformasi, maka damai hanya akan menjadi jeda panjang di tengah konflik yang sesungguhnya belum selesai sepenuhnya.

Sebagai penutup, Otto menegaskan bahwa Aceh masih memerlukan kepemimpinan yang tidak sekadar hadir secara formal di pemerintahan, tetapi juga mampu menghadirkan kedewasaan politik, keteladanan, dan orientasi pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Tanpa itu, perdamaian Aceh akan terus diuji oleh pertarungan elite yang tak kunjung usai. [arn]