Pengurus Komite Pelaksana Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 ABAS), Teuku Sukandi. Foto: dok pribadi
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Perjuangan pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan atau ABAS kembali menjadi perhatian publik. Untuk memastikan sejauh mana komitmen, arah gerakan, dan kejelasan langkah perjuangan tersebut, Dialeksis mewawancarai salah seorang pengurus Komite Pelaksana Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 ABAS), Teuku Sukandi.
Dalam wawancara dengan Dialeksis, Teuku Sukandi menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi ABAS bukan wacana sesaat. Menurutnya, gagasan pemekaran wilayah barat selatan Aceh telah memiliki akar sejarah panjang dan lahir dari aspirasi masyarakat yang menginginkan pemerataan pembangunan, pelayanan publik yang lebih dekat, serta pengelolaan potensi daerah secara lebih maksimal.
“Perjuangan ini bukan baru hari ini. Sejak 2003, gagasan pembentukan Provinsi ABAS sudah digerakkan oleh para tokoh, terutama almarhum Tjut Agam. Setelah beliau wafat, gerakan ini memang sempat mengalami kevakuman. Sekarang kami ingin menghidupkan kembali semangat itu dengan langkah yang lebih terarah,” kata Teuku Sukandi kepada Dialeksis, Jumat (19/6/2026).
Sukandi mengatakan, komitmen perjuangan ABAS tidak boleh berhenti pada slogan pemekaran. Menurutnya, seluruh elemen yang terlibat harus mampu menyusun peta jalan atau road map yang jelas, terukur, dan sesuai mekanisme konstitusional.
Ia menjelaskan, ada beberapa tahapan penting yang harus diperkuat dalam perjuangan pembentukan Provinsi ABAS. Pertama, konsolidasi internal organisasi KP3 ABAS agar memiliki struktur kepengurusan yang solid dan representatif. Kedua, pemetaan dukungan masyarakat dan tokoh lintas kabupaten/kota di wilayah barat selatan Aceh.
“Yang paling penting sekarang adalah menyatukan kembali kekuatan. Kita harus punya organisasi yang rapi, kepengurusan yang jelas, dan arah kerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Perjuangan ini tidak bisa berjalan kalau hanya mengandalkan semangat tanpa konsep,” ujarnya.
Tahapan berikutnya, kata Sukandi, adalah penyusunan dokumen pendukung yang lebih kuat, termasuk kajian akademik, data kewilayahan, potensi ekonomi, jumlah penduduk, rentang kendali pemerintahan, serta kebutuhan pelayanan publik masyarakat Barsela.
Menurutnya, dokumen tersebut penting agar perjuangan ABAS tidak hanya dibangun di atas aspirasi emosional, tetapi juga memiliki dasar argumentasi yang rasional dan dapat diuji secara administrasi maupun politik.
“Kami ingin perjuangan ABAS ini punya dasar yang kuat. Harus ada kajian, data, dan argumentasi yang lengkap. Ini bukan sekadar ingin menjadi provinsi baru, tetapi bagaimana daerah ini bisa lebih cepat maju dan masyarakat lebih dekat dengan pusat pelayanan,” kata Sukandi.
Ia menilai, wilayah barat selatan Aceh memiliki potensi besar, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, hingga pendidikan. Namun, potensi itu dinilai belum sepenuhnya tergarap secara optimal karena berbagai keterbatasan rentang kendali pembangunan.
Sukandi menegaskan, perjuangan pembentukan Provinsi ABAS harus diletakkan dalam kerangka keadilan pembangunan. Menurut dia, masyarakat Barsela selama ini membutuhkan perhatian yang lebih proporsional dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan pemerintahan, peningkatan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja.
“Ini bukan agenda politik semata. Ini perjuangan masyarakat untuk mendapatkan rasa keadilan pembangunan. Kita ingin pembangunan lebih merata, pelayanan lebih dekat, dan potensi daerah bisa dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Barsela,” ucapnya.
Selain penguatan internal dan penyusunan kajian, Sukandi menyebut perjuangan ABAS juga membutuhkan komunikasi politik yang intensif dengan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah kabupaten/kota di kawasan Barsela, DPRK, Pemerintah Aceh, DPRA, DPD RI, DPR RI, hingga pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
Ia menegaskan, seluruh proses harus ditempuh melalui jalur resmi, damai, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami tidak ingin perjuangan ini berjalan tanpa arah. Road map-nya harus jelas. Setelah konsolidasi, kita susun dokumen, bangun dukungan daerah, lalu dorong komunikasi politik sampai ke tingkat pusat. Semua harus melalui mekanisme yang sah,” katanya.
Sukandi juga mengajak generasi muda Barsela, akademisi, tokoh masyarakat, ulama, pengusaha, dan seluruh elemen sipil untuk ikut memberi masukan dalam memperkuat perjuangan ABAS. Ia menilai, pemekaran provinsi harus menjadi agenda bersama, bukan milik kelompok tertentu.
“ABAS ini bukan milik satu orang atau satu kelompok. Ini perjuangan bersama masyarakat barat selatan Aceh. Karena itu, kami terbuka terhadap masukan, kritik, dan dukungan dari semua pihak,” ujarnya.
Ia berharap perjuangan pembentukan Provinsi ABAS dapat kembali bergerak secara lebih serius, terukur, dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Bagi Sukandi, kebangkitan kembali gerakan ABAS menjadi momentum penting untuk merumuskan masa depan wilayah barat selatan Aceh.
“Kami ingin perjuangan ini kembali hidup, tetapi dengan cara yang lebih matang. Bukan hanya semangat, tetapi juga konsep, data, strategi, dan komitmen bersama. Tujuannya jelas, agar Barsela bisa maju, mandiri, dan masyarakatnya lebih sejahtera,” pungkas Teuku Sukandi. [arn]
Sebelumnya
