Akses Pulih, Jembatan Perintis Garuda III Hidupkan Mobilitas Warga Lhok Gajah

DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Pemulihan akses masyarakat pascabencana terus berlangsung di Aceh Utara. Salah satu titik yang kembali membuka mobilitas warga berada di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Sawang, melalui Jembatan Perintis Garuda III yang dibangun untuk memulihkan penyeberangan setelah akses lama terdampak banjir.

Jembatan gantung perintis dengan panjang sekitar 97 meter dan lebar 2,4 meter tersebut menjadi penghubung penting bagi masyarakat yang sebelumnya harus menempuh jalur memutar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kehadiran jembatan itu bukan sekadar menghubungkan kawasan yang terpisah, tetapi juga memudahkan warga menuju sekolah, kebun, fasilitas kesehatan, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Warga Sempat Tempuh Jalur Memutar hingga Satu Jam

Geuchik Lhok Gajah, Marza Safri, mengatakan terputusnya akses jembatan sempat membuat mobilitas warga terganggu. Perjalanan yang sebelumnya hanya membutuhkan sekitar 15 hingga 20 menit harus ditempuh melalui jalur lain dengan waktu sekitar satu jam, bahkan lebih.

“Untuk ke rumah sakit, ke sekolah, ke kebun, pokoknya aktivitas kami benar-benar terhambat,” kata Marza.

Menurut dia, warga harus melewati wilayah Kabupaten Bireuen sebelum kembali menuju Kecamatan Sawang melalui Muara Batu. Kondisi tersebut membuat perjalanan menjadi lebih panjang, terutama bagi warga yang membutuhkan akses cepat menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun lahan pertanian.

Jembatan Sementara Kembali Gerakkan Aktivitas Warga

Pembangunan jembatan sementara kemudian menjadi titik penting dalam pemulihan aktivitas masyarakat. Setelah jembatan dapat digunakan, sepeda motor sudah kembali melintas sehingga warga tidak sepenuhnya bergantung pada jalur alternatif.

Marza mengatakan keberadaan jembatan tersebut disambut baik masyarakat. Warga kini dapat kembali menjalankan sebagian besar aktivitas dengan waktu tempuh yang lebih singkat dibandingkan ketika akses terputus.

“Untuk masyarakat, Alhamdulillah sudah sangat membantu. Aktivitas warga sudah kembali berjalan,” ujarnya.

Jembatan Perintis Garuda III merupakan bagian dari program nasional Jembatan Perintis Garuda Merah Putih yang bertujuan membangun ribuan jembatan sekaligus menyediakan sumber air bersih di berbagai wilayah Indonesia.

Program yang diinisiasi pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat secara gotong royong, serta unsur TNI, mulai dari Kodam, Korem, Kodim hingga Babinsa.

Dalam pelaksanaannya, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) turut mengoordinasikan pembangunan jembatan perintis, termasuk penentuan lokasi, pengurusan anggaran, dan percepatan penyelesaian pembangunan bersama dengan Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat (AD).

Untuk Aceh, Satgas Jembatan TNI AD menangani 301 jembatan. Dari jumlah itu, sebanyak 192 unit telah selesai, sedangkan 109 unit lainnya masih dalam proses pemasangan. Pekerjaan tersebut meliputi 60 Jembatan Bailey, 136 Jembatan Armco, dan 105 Jembatan Perintis.

Jembatan gantung di Desa Lhok Gajah satu dari 105 jembatan yang dibangun Satgas Jembatan TNI AD yang telah memperlihatkan peran infrastruktur perintis dalam membuka kembali akses masyarakat, terutama di kawasan yang membutuhkan penanganan cepat setelah bencana.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Satgas Jembatan TNI AD dalam mempercepat pemulihan konektivitas di wilayah terdampak bencana. Menurutnya, pembangunan jembatan memberikan dampak langsung terhadap percepatan mobilitas masyarakat serta pemulihan aktivitas ekonomi.

Sejalan dengan Arah Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

Pemulihan akses di Lhok Gajah sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028. Dokumen yang disusun Kementerian PPN/Bappenas tersebut menempatkan pemulihan konektivitas transportasi sebagai bagian penting rehabilitasi pascabencana untuk menjamin mobilitas orang dan barang, pelayanan dasar, serta pemulihan ekonomi wilayah terdampak.

Renduk juga mengarahkan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan serta jembatan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pemulihan akses kritis secara fungsional, kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi permanen yang memperkuat struktur dan menyesuaikan kondisi wilayah rawan bencana.

Dalam dokumen tersebut, rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan yang rusak juga diarahkan untuk menjaga konektivitas antarwilayah, khususnya koridor strategis dan akses penghubung antarkabupaten/kota serta wilayah terdampak.

Puluhan Jembatan Aceh Utara Masih Ditangani

Pemulihan di Lhok Gajah menjadi bagian dari penanganan infrastruktur jembatan yang berlangsung di berbagai wilayah Aceh setelah bencana.

Data Kementerian Pekerjaan Umum per 18 Oktober 2026 yang tercantum dalam laporan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) bertanggal 19 Oktober 2026 mencatat 44 dari 73 sasaran penanganan jembatan di Aceh Utara telah selesai.

Dari jumlah tersebut, dua jembatan berada dalam kategori penanganan pusat, sedangkan 42 lainnya masuk kategori penanganan daerah. Sebanyak 29 sasaran lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Secara keseluruhan di Aceh, terdapat 678 sasaran penanganan jembatan. Sebanyak 221 di antaranya telah selesai, sementara 457 lainnya masih dalam proses.

Laporan harian Satgas PRR juga mencatat 409 jembatan telah kembali fungsional di Aceh. Jumlah tersebut terdiri atas 23 jembatan nasional dan 386 jembatan daerah.

Pemulihan juga dilakukan melalui pembangunan jembatan Bailey, Armco, dan jembatan perintis. Hingga laporan tersebut, sebanyak 48 Bailey telah selesai dan 12 masih dalam proses. Untuk Armco, 137 telah selesai, sedangkan jembatan perintis yang telah selesai mencapai 69 unit dengan 50 lainnya masih dikerjakan.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan penanganan infrastruktur jembatan di wilayah terdampak bencana menjadi bagian penting dalam memastikan konektivitas masyarakat tetap terjaga. Menurutnya, akses yang tetap terbuka dibutuhkan agar aktivitas perekonomian masyarakat, distribusi logistik, serta proses pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan baik.

“Kementerian PU terus berusaha agar akses jalan dan jembatan ditangani secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat hingga distribusi logistik,” kata Menteri Dody pada September 2026.

Pemulihan Infrastruktur Harus Lebih Tangguh

Dalam Renduk PRRP Sumatera, rehabilitasi tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan fungsi infrastruktur seperti sebelum bencana. Prinsip yang digunakan adalah Build Back Better, Safer, and Sustainable, yakni membangun kembali dengan standar keamanan yang lebih baik, berbasis pengurangan risiko bencana dan mempertimbangkan kondisi wilayah.

Khusus sektor infrastruktur, Renduk mencatat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh mencapai sekitar Rp115,06 triliun, dengan kebutuhan infrastruktur sekitar Rp97,11 triliun.

Artinya, pemulihan akses seperti yang berlangsung di Lhok Gajah tidak hanya berkaitan dengan membuka kembali jalur yang terputus, tetapi juga menjadi bagian dari agenda yang lebih besar untuk membangun infrastruktur yang lebih aman dan tangguh terhadap risiko bencana.

Satgas PRR mengajak semua pihak untuk berkolaborasi agar pemulihan Aceh dengan pendekatan build back better, safer, and more resilient dapat tercapai.

“Sejak Agustus 2026, kita memasuki era rehab dan rekon hingga 2028. Mari kita fokus pada penyintas dan membangun Aceh lebih baik dan tangguh. Dan kuncinya ada pada kolaborasi kita semua,” ujar Kepala Posko Wilayah (Kaposkowil) Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, Senin (10/8/2026).

Bagi warga Lhok Gajah, Jembatan Perintis Garuda III menjadi bagian penting dari proses pemulihan kehidupan sehari-hari. Ketika akses kembali terbuka, sekolah, kebun, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih mudah dijangkau.

Pemulihan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya konektivitas dalam fase rehabilitasi pascabencana. Sebagaimana arah Renduk PRRP Sumatera 2026-2028, pemulihan infrastruktur transportasi ditujukan untuk menopang mobilitas masyarakat dan barang sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana di masa mendatang. [*]