Didukung Bantuan Revitalisasi Pendidikan, TK Pembina Dewantara Dibangun Lebih Aman Bencana

DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Deru mesin alat berat dan kepulan debu pembangunan, kini menggantikan jejak lumpur pekat yang sempat melumpuhkan aktivitas warga di Gampong Bangkajaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut dengan ketinggian air melampaui satu meter, sempat meninggalkan duka mendalam bagi dunia pendidikan setempat. 

Salah satu fasilitas publik yang terdampak parah adalah TK Negeri Pembina Dewantara. Gedung sekolah terendam air hingga merusak buku-buku pelajaran, meja, kursi, fasilitas sanitasi, serta menghanyutkan berbagai alat permainan anak. Bahkan, derasnya arus banjir kala itu sanggup merubuhkan pagar bagian belakang sekolah hingga merusak struktur lingkungan permukiman di sekitarnya.   

Kondisi serba terbatas itu tak membuat para pendidik dan warga menyerah. Pada masa awal pascabencana, para guru, orang tua murid, perangkat desa, hingga warga masyarakat bahu-membahu bergotong-royong menyingkirkan sisa-sisa endapan lumpur dari dalam kelas. Langkah darurat tersebut dilakukan agar anak-anak dapat kembali mengecap bangku sekolah meskipun dengan sarana dan prasarana yang seadanya. Namun, pemulihan jangka panjang yang lebih kokoh dan menjamin keselamatan anak-anak tetap menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.   

Komitmen Anggaran Triliunan Rupiah untuk Pemulihan Sumatra

Merespons kondisi darurat dan kebutuhan pemulihan di wilayah terdampak bencana, pemerintah pusat mengambil langkah cepat melalui intervensi anggaran yang terstruktur dan terukur. 

Pemerintah menetapkan kebijakan pengalokasian tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dengan total nilai mencapai Rp10,65 triliun. Anggaran jumbo ini disalurkan secara bertahap dan tuntas hingga awal Mei 2026 untuk mendanai program rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi utama yang terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

“Jangan sampai enggak dimanfaatkan. Tujuan-tujuan kita adalah kami memperjuangkan tambahan TKD tersebut dua kali di bulan Februari dan di bulan Agustus, tujuannya adalah memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah juga bisa bergerak paralel,” ujar Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, dalam rapat koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Kamis (15/10/2026).

TKD Tambahan merupakan alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya, dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah. Khususnya, mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.

Khusus untuk Provinsi Aceh, kucuran dana tambahan TKD yang dialokasikan mencapai angka sekitar Rp1,65 triliun. Pos anggaran ini disalurkan melalui berbagai skema pendanaan transfer daerah, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang disebar ke pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. 

Tak hanya itu, sebagai wujud solidaritas antardaerah, delapan kabupaten/kota terdampak paling parah di Aceh juga memperoleh suntikan dukungan hibah antardaerah sebesar Rp287 miliar yang bersumber dari pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.   

Pada percepatan di sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Aceh mencatatkan progres penyerapan anggaran pemulihan yang cukup pesat. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Pembangunan Kegiatan (P2K) Pemerintah Aceh per 16 Oktober 2026, realisasi belanja sektor pendidikan melalui Tambahan TKD telah menembus angka Rp49,62 miliar atau mencapai 49,62 persen dari total pagu yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Aceh. Laju penyerapan anggaran ini terus dipacu agar seluruh fasilitas pendidikan yang rusak dapat kembali berfungsi secara optimal sebelum akhir tahun anggaran.   

Penerapan Konstruksi Aman Bencana dan Peninggian Fondasi

Dukungan anggaran pascabencana tersebut direalisasikan salah satunya melalui revitalisasi fisik TK Negeri Pembina Dewantara. Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk PRR) Pascabencana 2026 menjelaskan proses pemulihan sekolah tidak sekadar mengembalikan bentuk fisik bangunan seperti sedia kala, melainkan menerapkan prinsip dasar Build Back Better, Safer, and Sustainable (Membangun Kembali dengan Lebih Baik, Lebih Aman, dan Berkelanjutan) berbasis pengurangan risiko bencana.   

Melalui program revitalisasi kementerian dan pendampingan dinas pendidikan setempat, TK Negeri Pembina Dewantara menerima paket bantuan fisik komprehensif. Bantuan tersebut mencakup pembangunan satu unit Ruang Kelas Baru (RKB), satu unit ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), fasilitas sanitasi berupa tiga pintu toilet baru, sarana tempat berwudu, serta pembangunan pagar keliling sekolah.   

Hal yang paling krusial dalam revitalisasi ini berupa penyesuaian desain teknis bangunan. Mengetahui posisi geografis sekolah berada di dataran yang relatif rendah dan rawan genangan, struktur fondasi bangunan baru dibuat jauh lebih tinggi dibanding bangunan lama. Langkah teknis peninggian lantai ini dirancang sebagai bentuk mitigasi struktural guna memastikan kegiatan belajar mengajar tidak lagi terganggu apabila luapan air kembali terjadi di musim penghujan.   

Kembalikan Semangat Belajar dan Rasa Aman Masyarakat

Perubahan fisik bangunan yang lebih megah dan aman ini membawa dampak positif yang nyata bagi lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Kepala TK Negeri Pembina Dewantara, Sri Mulyana, menuturkan rasa haru dan syukurnya atas kepedulian pemerintah terhadap sekolah yang dipimpinnya.   

"Waktu banjir kemarin, kondisi sekolah kami rusak parah karena terendam lumpur pekat. Tapi alhamdulillah, melalui bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat dan dinas pendidikan, kami mendapatkan empat menu pembangunan mulai dari ruang kelas baru, ruang UKS, tiga pintu WC, tempat wudu, hingga pagar sekolah. Perkembangannya luar biasa, ruang belajar kini jauh lebih luas dan nyaman, anak-anak semakin semangat, bahkan jumlah murid baru tahun ini meningkat signifikan," ungkap Sri Mulyana.  

Apresiasi senada juga disampaikan oleh Geuchik (Kepala Desa) Bangkajaya, Agusri. Menurutnya, keputusan teknis untuk meninggikan fondasi bangunan sekolah adalah langkah yang tepat dan responsif terhadap kondisi lapangan. 

"Sebagai kepala desa, saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan revitalisasi ini. Peninggian fondasi sangat penting untuk mengantisipasi banjir ke depan. Sekarang orang tua murid merasa tenang dan bangga karena fasilitas sekolah anak-anak kita sudah jauh lebih bagus dan aman," tuturnya.   

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan pemulihan infrastruktur publik di wilayah terdampak bencana agar seluruh program dapat diselesaikan secara akuntabel, tepat sasaran, dan membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.   

“Presiden memutuskan seluruh provinsi dan kabupaten/kota diberikan tambahan TKD. Totalnya sekitar Rp10,65 triliun. Ini untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata,” tegas Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian. [*]